Iklan Lucianty Pahri
Pemerintah Kabupaten Banyuasin
Diposting oleh : Feriandi     Tanggal : 16 April 2018 17:41     Dibaca: 189 Pembaca

Administrasi di OKI Dinilai Tak Aplikatif

Istimewa

Kayuagung, Detik Sumsel -- Penasehat sekaligus juru kampanye (jurkam) pasangan calon (paslon) tiga H Azhari Effendi-H Qomarus Zaman (AQOR), Supriyadi menilai sistem adminiatrasi kependudukan di OKI tak aplikatif.

Pasalnya, sebagian besar warga di tiap kecamatan tidak terdaftar sebagai pemilih. "Sebenarnya berkurangnya mata pilih akibat dari rangkaian peristiwa nasional yakni permasalahan e KTP. Ya, pasti imbasnya ke daerah. Selain itu, sistem pelayanan publik di OKI tidak begitu menggembirakan dan memberikan kontribusi negatif, termasuk sistem aplikasi suka error, dan minimnya SDM," ujar Supriyadi, Senin (16/4) .

Dia mengilustrasikan adapun kecamatan yang jumlah pemilihnya turun drastis seperti Kecamatan Cengal sekitar 11.000 mata pilih, Tulung Selapan sekitar 7.000 mata pilih maupun kecamatan lainnya. Disinggung soal adanya surat keterangan (suket), kata dia, jelas sangat membantu, tapi tidak begitu signifikan.

"Jelas, dengan turunnya mata pilih berimbas terhadap paslon kita. Pasti kami dirugikan. Asusmsinya potensi yang akan memilih AQOR bisa 40%," jelasnya.

Dia mengatakan permasalahan validasi mata pilih tidak bisa serta merta menjadi bahan sengketa hasil pilkada. Sebab, sengketa pilkada dapat dilakukan jika indikasi terjadinya selisih suara atau penggelembungan suara.

"Soal belum terdata, kami sudah arahkan warga untuk melapor ke Dukcapil. Kami juga berupaya melakukan pendekatan dengan Dukcapil agar sistem kependudukan OKI dapat lebih transparan lagi," terangnya.

Menyikapi itu, Ketua KPUD OKI, Dedi Irawan, S.IP., M.Si menambahkan KPU merupakan penyelenggara pemilu. Untuk urusan dokumen merupakan kewenangan dinas ataupun instansi terkait.

"Ya, untuk urusan KTP, suket merupakan urusan dukcapil. Warga juga harus proaktif melaporkan jika belum terdata sebagai pemilih. Jika kami mengurusi masalah kependudukan, maka kedepan akan bermasalah," ujarnya.

Dedi mengklaim ada sekitar 138.000 penduduk yang diminta verifikasi dukcapil, apakah bersangkutan memiliki dokumen atau tidak.

"Alhamdulillah sampai saat ini telah terverifikasi 70.000 penduduk. Jika sampai batas waktu pada 19 April, maka kami akan coret," ujarnya.(Iyan)

H. Hendri Zainuddin, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Selatan
  • Google+
  • Whatsapp

0 Comments

Tinggalkan Komentar

*) Harus diisi

Refleksi