Diposting oleh : Fazds     Tanggal : 27 Oktober 2016 10:00     Dibaca: 323 Pembaca

Agus Salam : Kita Kasih Kesempatan Wabup Mengurus Banyuasin Ini Seluas-luasnya

Ketua DPRD Banyuasin H Agus Salam

BANYUASIN,Detiksumsel - Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin H Agus Salam kembali menegaskan bahwa pihaknya mendukung rencana Plh Bupati Banyuasin untuk menyetop sementara program Dana Infrastruktur Desa (DID).Karena menurut hemat dia, tujuanya baik untuk menghimpun dana yang terserap di desa agar bisa dibangun untuk poros jalan penghubung yang menjadi urat nadi perekonomian masyarakat." Dengan DID ditarik bisa, Pemkab Banyuasin bisa bangun jalan yang rusak parah. Ini hal positif, untuk mengatasi kesulitan pembangunan jalan,"katanya kepada detiksumsel.com.
Dirinya sependapat yang dihapus hanya dana untuk infrastruktur Rp 300 juta,sedangkan dana ADD Rp 200 juta tetap untuk gaji perangkat desa. "Jadi saya setuju dihapus, dengan catatan peruntukannya jelas. Saran saya sebelum dihapuskan,Perda visi dan misi harus di tinjau kembali karena dana did Rp 500 juta bukan Rp 300 juta,"tegasnya.
"Sangat dukung kalau lebih baik, yang penting patuhi aturan yang ada, dan segera revisi aturan yang memayungi pelaksanaan DID tersebut, jadi ngak ada saya bilang tidak setuju,"katanya.

"Tujuannya baik,maka perlu kita dukung, kita tau jalan poros Tungkal ilir,Pulau Rimau,Air Salek,Muarapadang dan jalan porosnya saat ini kondisinya rusak. Dengan DID ditarik diharapkan ada dana infrastruktur yang bisa kita bangunkan untuk jalan poros yang rusak ini,"katanya.
Sedangkan pembangunan desa terang Agus Salam tetap jalan dengan adanya dana desa dari APBN, bahkan bisa melalui dana APBD Provinsi dan Dana Alokasi Khusus (DAK). " Pembangunan desa tetap jalan karena tidak hanya dari DID tapi melalui APBD Provinsi dan APBN, dan yang penting dana ADDnya  tetap ada Rp 200 juta untuk gaji perangkat desa,"katanya.
Artinya rencana plh Bupati Banyuasin ini tegas Agus Salam ada hal positifnya, untuk mengatasi kesulitan pembangunan jalan poros yang terjadi selama ini. " Sangat kita dukung kalau lebih baik, tapi ikuti aturan yang ada seperti perda RPJMD yang mesti dilakukan revisi,"katanya.
Dengan DID dihapus lanjut Agus Salam,hendaknya Pemkab Banyuasin tidak lagi mengusulkan DID ini dalam KUA PPAS dan RAPBD tahun anggaran 2017. "Kalau memang DID dihapus,maka dalam KUA PPAS dan RAPBD 2017 jangan dimasukan lagi,"katanya.(Faz)

  • Google+
  • Whatsapp

0 Comments

Leave a Comment

*) Harus diisi

Refleksi