Banyuasin Siap Sukseskan Asian Games Tahun 2018
Pasang Iklan di DetikSumsel.com
Diposting oleh : DP     Tanggal : 23 Mei 2018 16:29     Dibaca: 378 Pembaca

Alhamdulillah, Pekan Depan THR PNS Cair

Ilustrasi THR (Istimewa)

Jakarta, Detik Sumsel - Presiden Joko Widodo telah menandatangani surat keputusan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) hari ini, Rabu (23/05). Artinya, dalam waktu dekat 'bonus' bagi PNS untuk merayakan Idul Fitri sudah di depan mata.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, proses pencairan THR untuk PNS, prajurit TNI, anggota Polisi, dan pensiunan bisa dilakukan pekan depan.

Dalam waktu dekat, Sri Mulyani akan menerbitkan peraturan menteri keuangan (PMK) yang mengatur soal proses pencairan THR dan gaji ke-13.

"Untuk pembayarannya kami keluarkan PMK kemudian dilakukan semua proses oleh satgas," kata Sri Mulyani di Istana Negara, Jakarta.

Untuk THR, yang mengajukan pembayaran adalah masing-masing satker di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Proses pengajuannya sudah bisa dilakukan awal pekan depan atau minggu terakhir di Mei ini.

"Permintaan pembayaran THR oleh seluruh satker kepada kantor KPPN dapat dimulai pada akhir Mei dan dilakukan karena ada lebih dari 25 ribu satker," ujar dia.

Jika sudah diproses pada akhir Mei, maka pembayaran atau pencairannya pun sudah bisa dilakukan pada awal Juni atau H-14 lebaran.

"Dengan demikian seluruh PNS, TNI, POLRI, pensiunan akan mendapat THR sebelum hari raya, yaitu berakhir pada awal Juni, pembayarannya akhir bulan ini sampai awal Juni," jelas dia.

Sedangkan untuk gaji ke-13, kata Sri Mulyani, proses pengajuan permintaan pembayaran baru bisa dilakukan pada akhir Juni.

"Dengan demikian gaji ke-13 diterima Juli. Ini sesuai kebijakan semenjak 10 tahun lalu, itu ditujukan agar ASN, PNS, TNI, POLRI bisa membantu terutama untuk anak-anak sekolah mereka," tutur dia.

Tidak hanya itu, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyebutkan peraturan pemerintah (PP) tentang pemberian THR dan gaji ke-13 ini berlaku juga untuk pemerintah daerah.

"Untuk pemda, pemprov, pemkot dapat menyelaraskan waktu pembayaran sesuai dengan apa yang dilakukan pempus dan dalam hal ini akan ditanggung APBD setempat, ini diatur dalam PP dan PMK yang selama ini dilakukan untuk pembayaran THR dan Gaji ke-13," ujarnya. (net)

H. Hendri Zainuddin, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Selatan
  • Google+
  • Whatsapp

0 Comments

Tinggalkan Komentar

*) Harus diisi

Refleksi