Diposting oleh : AMS     Tanggal : 27 Februari 2017 08:24     Dibaca: 853 Pembaca

Banyak Pendatang Picu Tingginya Kemiskinan di Kota Palembang

Walikota Palembang Harnojoyo turun langsung meninjau wilayah kumuh sebagai potret kemiskinan di kota Palembang.

KEMISKINAN nampaknya masih menjadi problem sosial yang cukup serius di kota Palembang. Betapa tidak, jika ini dibiarkan akan dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan berpengaruh pada tingkat kriminalitas.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) kota Palembang, tingkat kemiskinan di kota Pempek ini cukup tinggi. Tercatat, sebanyak 202.000 penduduk kota Palembang atau 12,85 persen berada di garis kemiskinan pada tahun 2015 lalu. Kondisi ini sesungguhnya menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya, 202.300 atau 12,93 persen (2014), dan 206.000 atau 13,36 persen (2013).

Menarik memang, dari data tersebut menujukkan meskipun Palembang mengalami kemajuan yang sangat pesat dari sisi infrastuktur ditandai dengan banyaknya pembangunan mega proyek, ternyata tidak menjawab secara signifikan persoalan kemiskinan di kota ini.

“Penduduk miskin adalah penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang, Ir. Reflin Arda kepada DetikSumsel.Com, Jum’at (24/2).

Reflin menerangkan, tingginya angka kemiskinan di Palembang disebabkan karena terus bertambahnya jumlah penduduk dari luar kota. Mereka kebanyakan datang hanya bermodalkan nekad dari kabupaten/kota tetangga dan membuat pemukiman. Kondisi ini terjadi di beberapa Kecamatan wilayah perbatasan yang tinggi angka kemiskinannya. Misalnya, di Kecamatan Seberang Ulu I, Seberang Ulu II, dan Kecamatan Kertapati.

"Mereka datang ke Palembang bersama keluarga, dengan alasan mencari pekerjaan yang lebih layak. Dan para mereka bekerja di sektor nonformal seperti buruh, atau tenaga lepas harian," jelasnya.

Tekan Melalui Program PMKS dan Bedah Rumah

Pemkot Palembang sepertinya tidak tinggal diam melihat angka kemiskinan ini, bahkan melalui Dinas Sosial sudah menyiapkan sejumlah program untuk mengentaskan kemiskinan yang telah menjadi problem sosial ini.

Kepala Bidang (Kabid) Penanganan  Fakir Miskin Baharudin menegaskan, pihaknya telah menyiapkan program Penyandang Masyarakat Kesejahteraan Sosial (PMKS). Dimana program ini dikhususkan untuk membantu kesekahteraan anak jalanan, lansia, wanita terlantar dan lainnya. “Jadi mereka benar-benarkan kita berdayakan melalui program ini,” katanya.

Tidak hanya itu, program pusat juga sangat membantu misalnya Beras Sejahtera (Rasra) dan apalagi kini, di Kementerian Sosial (Kemensos) terdapat Dirjen khusus bagian penanganan fakir miskin. “Untuk  masalah fakir miskin sekarang kami telah menanggulangi, karena selama ini yang menangani hal tersebut yaitu bagian perekonomian. Program seperti PKH yang juga cukup banyak dan PMKS lainnya seperti anak jalanan, warga terlantar, penderita cacat dan lain-lain, jadi alhamdulillah cukup berhasil menurunankan persebtase angka kemiskinan,” paparnya.

Sementara itu Walikota Palembang Harnojoyo menyampaikan, Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang selalu berupaya mengurangi angka kemiskinan yaitu melalui program-program yang telah digalakan selama ini, program beras sejahtera, bedah rumah dan lainnya. “Alhamdulillah angka kemiskinan di kota Palembang menurun, dan kita berharap semoga melalui program-program Pemerintah warga kita ini dapat sejahtera,” tukasnya.

Jangan Terpaku Pada Infrastruktur Saja

Pengamat sosial dan politik Sumsel, Adji Alamsyah menilai, kemiskinan di Palembang mengandung dimensi struktural dan kultural. Dimana, faktanya ternyata ditemui segmen penduduk miskin yang kadang hidup di bawah garis kemiskinan, kadang juga hidup di atas kemiskinan. “Jadi, mereka berubah-ubah status karena faktor perkembangan sosio-ekonomi makro masyarakat," katanya.

Ia menilai, apa yang dilakukan pemerintah dengan pembangunan selama ini belum menyelesaikan persoalan kemiskinan secara langsung. Maka dari itu, pemerintah harus merancang program yang betul menyerang jantung kemiskinan jangan terpaku pada infrastruktur saja.

"Institusi pemerintah,  tidak mungkin mengatasi kemiskinan sendirian. Ia harus berkolaborasi dengan banyak pihak. Jika Pemrov Sumsel pernah menginisiasi Visit Musi Year pada tahun 2013, mengapa tahun 2018 tidak dijadikan sebagai tahun Attacking Poverty," ulasnya.

Ajukan Perda Pengentasan Kemiskinan

DPRD kota Palembang menyoroti serius persoalan kemiskinan ini. Apalagi ini sangat urgen menyangkut hidup orang banyak sehingga Pemerintah harus menyiapkan program berkesinambungan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

“Segera akan kita minta dilakukan tahap pendataan atau penyusunan data base selesai,” kata anggota DPRD Kota Palembang, Antoni Yuzar SH MH.

Politisi PKB mengaku, DPRD Palembang menrasa perlu untuk mengajukan Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang pengentasan kemiskinan. Tujuannya, agar Pemerintah punya regulasi dalam nenangai kemiskinan. “Saya sebagai anggota legislatif akan mengajukan perda tentang kemiskinan sebagai Perda Inisiatif DPRD," ungkapnya.

Hal senada diungkapkan Desmana Akbar. Anggota DPRD Palembang dari fraksi PPP ini meminta Pemkot Palembang serius menekan angka kemiskinan. Jangan hanya fokus pembangunan infrastruktur. "Kembangkan UMKM, Ciptakan wirausaha sebanyak- banyaknya. Dan saya sebagai anggota legislatif akan terus mensuport Pemkot untuk mengurangi kemiskinan di Palembang," ulasnya. (Pen/Fir/Wira)

Kemiskinan di Kota Palembang

Tahun              Jumlah             Persentase

2010                218.600           15,00%

2011                210.000           14,13%

2012                206.500           13,59%

2013                206.000           13,36%

2014                202.300           12,93%

2015                202.000           12,85%

Sumber: BPS Kota Palembang

  • Google+
  • Whatsapp

0 Comments

Leave a Comment

*) Harus diisi

Refleksi