Diposting oleh : Fazds     Tanggal : 14 September 2017 23:41     Dibaca: 396 Pembaca

Banyuasin Dapat Plakat Penghargaan Dari Menteri Keuangan RI

Kementerian Keuangan RI memberikan Plakat Penghargaan kepada Pemkab Banyuasin

Jakarta, Detiksumsel - Kementerian Keuangan RI memberikan Plakat Penghargaan kepada Pemkab Banyuasin atas keberhasilan mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) lima kali berturut-turut (2012-1016). Penghargaan ini membuktikan jika Pemkab Banyuasin salah satu daerah di Sumsel yang memiliki reputasi baik dalam pengelolaan keuangan dan tentu menjadi motivasi bagi ASN Pemkab Banyuasin untuk terus berbuat yang terbaik bagi kemajuan Banyuasin sekarang dan masa mendatang.

 

 

 

 

 

 

Plakat Penghargaan ini sendiri diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani kepada Plt. Bupati Banyuasin Ir. SA Supriono, MM pada  Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2017 di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan RI Jakarta, Kamis , (14/9/2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menurut Plt Bupati Banyuasin, Penghargaan ini merupakan bentuk kerja keras yang didedikasikan  ASN Banyuasin, yang bekerja keras dan secara konsisten selama lima kali berturut-turut bisa mempertahankan WTP. Supriono didampingi Kepala BPKAD Banyuasin Bambang Wirawan mengungkapkan, opini WTP yang telah diraih menggambarkan akuntabilitas kinerja dalam laporan keuangan dan hasil kerja di lapangan berupa terwujudnya pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. “Sejak perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan anggaran,  dikerjakan  secara efektif, efisien dan justice. Anggaran  kita gunakan seperlunya, sewajarnya dan sesuai dengan kualitas yang kita inginkan,” ungkap Supriono usai menerima Plakat.

 Presiden Pesankan Penyederhanaan SPJ

 Sebelumnya, Plt. Bupati Banyuasin menghadiri Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2017 yang dibuka oleh Presiden Jokowi. Rakernas  ini digelar untuk meningkatkan komitmen para penyelenggara pemerintahan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo sekali lagi mengingatkan soal perbaikan sistem pengelolaan keuangan negara. Baginya, semua yang dilakukan oleh para jajarannya harus mengarah pada perbaikan sistem yang ada.

 

 

 

 

 

“Semuanya berkembang dengan cepat dengan cara-cara yang tak terduga. Inovasinya cepat sekali. Oleh sebab itu, kita juga harus berani berubah. Akuntansi kita mestinya harus kita arahkan. Orientasi tidak kepada prosedur, harus diubah kepada orientasi hasil. Hasil pun juga harus berkualitas,” ujarnya di hadapan sejumlah Gubernur, Bupati, Walikota, Sekretaris Jenderal, Aparat Pengawasan Pemerintah, dan Pimpinan Instansi. Sementara itu, Kepala Negara juga mengingatkan soal penyederhanaan laporan yang pernah ia minta beberapa waktu sebelumnya. Laporan pertanggungjawaban yang bertumpuk-tumpuk pada akhirnya akan membuat aparatur menjadi lebih terfokus pada pengerjaan laporan dibanding dengan eksekusi program.

“Ini kita bekerja membuat laporan atau bekerja menghasilkan sesuatu? Saya sampaikan untuk buat yang sederhana. Urusan SPJ sederhana, jangan sampai bertumpuk-tumpuk. Buat saja 2 atau 3, itu sudah maksimal untuk saya,” kata Presiden. Meski demikian, penyederhanaan laporan sebagaimana yang diminta Presiden bukan berarti tidak memperhatikan aspek akuntabilitasnya. Yang paling penting ialah bagaimana laporan tersebut mudah untuk diperiksa, dikontrol, diikuti, dan memiliki hasil yang jelas.(Adv)

  • Google+
  • Whatsapp

0 Comments

Leave a Comment

*) Harus diisi

Refleksi