Banyuasin Siap Sukseskan Asian Games Tahun 2018
Pasang Iklan di DetikSumsel.com
Diposting oleh : Firwanto M Isa     Tanggal : 11 Juli 2018 10:09     Dibaca: 425 Pembaca

Bawaslu Tegaskan Tidak Bisa PSU dengan Landasan Jumlah DPT

Ketua Bawaslu Sumatera Selatan, Junaidi

Palembang, Detik Sumsel- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) langsung memproses laporan dari saksi paslon Gubernur dan wakil gubernur Sumsel nomor urut 4, Dodi-Giri terkait pelanggaran penyelenggaraan Pilgub Sumsel 2018.

Ketua Bawaslu Sumatera Selatan, Junaidi mengatakan berdasarkan laporan tim kuasa hukum Dodi-Giri, ditemukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang tidak ada SK tugasnya sebagai penyelenggara dalam Pilgub Sumsel di Muaraenim dan Palembang.

"Ini sedang diproses dengan memanggil pelapor dan pihak terkait yakni KPU Muaraenim dan Palembang," kata Junaidi, Rabu (11/7).

Dijelaskan Junaidi bahwa pihaknya telah memanggil KPU Muaraenim dan hari ini akan memanggil KPU Palembang. Selanjutnya, besok akan dikonsultasikan dengan Bawaslu RI. "Hasilnya akan diumumkan empat hari dari hari ini yakni Jumat," sambungnya.

Mengenai PSU di Palembang dan Muaraenim? Junaidi menjelaskan bahwa persoalan DPT itu hanya pelanggaran administrasi dan hal itu tidak bisa mengubah substansi. 

"Tidak bisa PSU dengan landasan jumlah DPT, karena ada batasan waktu dan hari atas rekomendasi PTPS, PPL atau Panwascam, itu 2 hari setelah pencoblosan jika memang ada kesalahan jumlah DPT. Yang terkait dengan DPT sudah disimpulkan tidak bisa menjadi landasan untuk PSU, " jelasnya. 

Sebelumnya, pasangan Calon (Paslon) Gubernur Sumsel nomor urut 4, Dodi Reza Alex-Giri Ramanda menempuh upaya sengketa Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumsel, ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Kita minta Bawaslu Sumsel yang berwenang mengadili untuk menyatakan pemungutan dan penghitungan suara Pilgub di Palembang dan Muaraenim cacat dan batal demi hukum. Selanjutnya memerintahkan pemungutan suara ulang di dua daerah ini," kata Tim Kuasa Hukum khusus sengketa pemilihan Paslon Dodi - Giri, Mualimin SH, Selasa (10/7) malam. 

Dijelaskan, upaya sengketa pemilihan ke Bawaslu dipilih, sebagai jalan untuk memeriksa ketidakjelasan masalah DPT (Daftar Pemilih Tetap). Selain, ditemukan pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Palembang dan Muaraenim, yang mencuat saat pleno rekapitulasi tingkat provinsi pada 8 Juli 2018 lalu.

"KPU Sumsel tidak memberikan penjelasan, sehingga ketidakjelasan inilah yang kami jadikan objek sengketa. Terkait salinan DPT, faktanya memang tidak diberikan kepada saksi. Bahkan pengawas lapangan juga tidak menerima saat hari pencoblosan, padahal ini wajib menurut hukum," ungkapnya. (fir)

H. Hendri Zainuddin, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Selatan
  • Google+
  • Whatsapp

0 Comments

Tinggalkan Komentar

*) Harus diisi

Refleksi