Diposting oleh : Eko Dedi Atmaja     Tanggal : 26 Juli 2017 18:51     Dibaca: 480 Pembaca

Bupati OKU Timur Serah Terima Tenaga Penyuluh PKB dan PLKB

Foto Istimewa

OKU Timur, Detik Sumsel - Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ishak Mekki mewakili Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel menyerahkan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) sebanyak 479 orang kepada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Graha Bina Praja Pemprov Sumsel, Rabu (26/7).

Dalam hal ini Bupati OKU Timur HM Kholid Mawardi menyerahkan secara langsung sebanyak 23 orang tenaga penyuluh PKB dan PLKB yang turut dihadiri Direktur Kerjasama Pendidikan Kependudukan BKKBN, Ahmad Taufik, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah Kemendagri Binar Ginting, dan Wakil Gubernur Sumsel Ishak Mekki serta dihadiri Bupati/Walikota atau perwakilan se-Sumsel.

Penyerahan PKB dan PLKB, diawali dengan penandatangan penyerahan, yang dilakukan oleh masing-masing Bupati/Wali Kota se-Sumsel dan dilanjutkan dengan serah terima dari Pemprov Sumsel kepada BKKBN.

Bupati OKU Timur Kholid Mawardi didampingi Ketua DPRD OKU Timur Beni Defitson dalam hal ini ikut hadir dan menanda tangani penyerahan tersebut.Dalam hal ini Bupati OKU Timur Kholid Mawardi saat dikonfirmasi menjelaskan kepada awak media tentang serah terima penyuluhan keluarga berencana

"Yang diserahkan itu status kepegawaiannya untuk Tugas pembinaan dan asetnya tetap di daerah‌,Tapi pembinaan tehnisnya ke pusat sebab 23 orang tersebut menjadi pegawai pusat"ucap kholid saat dikonfirmasi awak media

‌Lanjut Kholid, namun sampai dengan Desember tahun ini gajinya masih menjadi tanggung jawab daerah sedangkan Keuntungan bagi daerah antara lain Terbantu dalam pembinnan tehnis serta Meringankan keuangan daerah untuk 23 PNS per Januari 2018," imbuhnya.

Dalam Laporannya Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumsel Drs. Waspi menyampaikan, Pelaksanaan serah terima PLKB/PKB dengan dasar pengelolaan dan pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana (KB) dan petugas lapangan KB, merupakan amanat dari UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang dalam alih kelola PKB dan PLKB ini memakan waktu kurang lebih tiga tahun sejak diterbitkannya UU Nomor 23 tahun 2014.

Adapun untuk jumlah PKB/PLKB yang diserahterimakan dari Pemerintah Daerah ke BKKBN pusat sebanyak 479 orang, dimana secara rinci diuraikannya perkabupaten antara lain, Kabupaten Musi Banyuasin 45 orang, Kabupaten OKI 45 orang, Kabupaten OKU 29 orang, Kabupaten Muara Enim 37 orang, Kabupaten Lahat 48 orang, Kabupaten Musi Rawas 25 orang, Kota Palembang 50 orang, Kota Prabumulih 22 orang, Kota Lubuk Linggau 28 orang. Dilanjutkan dengan Kota Pagar Alam 15 orang, Kabupaten Banyuasin 51 orang, Kabupaten Ogan Ilir 7 orang, Kabupaten OKU Selatan 31 orang, Kabupaten OKU Timur 24 orang, Kabupaten Empat Lawang 12 orang, Kabupaten Pali dua orang, dan yang terakhir Kabupaten Muratara sembilan orang.

"Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membukakan pintu bagi Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Penyuluh Keluarga Berencana untuk kembali ke rumah lama. Rumah yang ditinggalkan Seiring bergulirnya babak desentralisasi yang menjadikan sebagai pegawai daerah," ungkapnya

Sementara Wakil Gubernur Sumatera Selatan H. Ishak Mekki menuturkan, Dari sisi kepegawaian pengalihan PKB / PLKB Ke Pusat di yakini akan menjadikan penjenjangan karir khusus, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dimana pegawai tidak terbatas dengan kuota di Kabupaten dan Kota yang bersangkutan. Ditambahlagi jenjang karir ini didukung dengan fasilitas memadai karena Pemerintah Pusat memiliki kekhususan dalam pembinaan kesejahteraan.

"Pegawai pusat juga tidak terpengaruh dengan adanya mutasi pegawai, terutama kemungkinan pindah ke instansi lain. Dari sisi operasional, PKB / PLKB akan lebih fokus lagi melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai standar yang telah ditetapkan," terangnya

Lanjut Ishak, untuk mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin akan muncul, ia berharap terkoordinasinya antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/kota dan Pemerintah Pusat. "Sehingga pelaksanaan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga di Sumatera Selatan akan lebih berdaya guna, efektif dan efisien," tuturnya. (Adv/rdn)

  • Google+
  • Whatsapp

0 Comments

Leave a Comment

*) Harus diisi

Refleksi