Diposting oleh : Erizal Wandi     Tanggal : 07 Juni 2017 16:06     Dibaca: 601 Pembaca

Cairkan Gaji 13 dan 14, Pemkot Tunggu Perpres

Kepala BKD Kota Prabumulih Jauhar Fahri

Prabumulih, Detik Sumsel - Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih menyatakan sudah menyiapkan anggaran untuk pembayaran gaji 13 dan 14 atau tunjangan hari raya (THR) kepada seluruh aparaturnya. Hanya saja, pembayaran tersebut belum bisa dilakukan meskipun anggaran sudah siap. Pasalnya, Pemkot Prabumulih melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) selaku instansi teknis yang menangani hal itu masih menunggu kepastian hukum atau Peraturan Presiden dan petunjuk walikota.

Kepala BKD, Jauhar Fahri mengatakan, pihaknya selaku pengelola anggaran belum bisa memastikan waktu untuk melakukan pembayaran gaji 13 dan 14 tersebut. Hanya saja untuk anggaran sudah dipastikan siap.

"Tinggal menunggu aturannya saja, kalau sudah terbit perpres dan petunjuk walikota tentunya akan langsung kita bayarkan. Karena kita tidak ingin menunda-nundanya, apalagi ini untuk kebutuhan bagi pegawai kita," ujar Jauhar kepada wartawan, Rabu (07/06).

Lebih jelas Jauhar menerangkan, gaji 13 dan gaji 14 merupakan insentif tambahan kepada Aapratur Sipil Negara (ASN). Yangmana peruntukan gaji 13 adalah untuk biaya menghadapi tahun ajaran baru pendidikan, sedangkan gaji 14 merupakan biaya untuk mebghadapi hari raya Idul Fitri.

"Bisa jadi pencairan serentak. Mengingat jarak antara tahun ajaran baru dengan hari raya tidak jauh berbeda. Tapi tetap, untuk pencairan harus sesuai aturan dan petunjuk. Jika memang petunjuknya dibayarkan serentak akan kita laksanakan. Yang jelas kita tunggu saja kepastiannya, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat akan keluar," ungkapnya.

Untuk anggaran gaji 13 dan 14 tahun ini, BKD telah menganggarkan dana senilai Rp 29,1 miliar dengan rincian gaji 13 senilai Rp 16,4 miliar dan gaji 14 senilai Rp 12,7 miliar. Jumlah tersebut jauh berbeda dengan pembayaran gaji 13 dan 14 di tahun sebelumnya yang mencapai Rp 33,4 miliar.

"Karena jumlah pegawai kita juga ada perubahan. Salah satunya yakni dengan adanya pengambilalihan pengelolaan sekolah SMA dan SMK dari pemerintah daerah ke pemerintah provinsi. Tahun sebelumnya jumlah pegawai kita sebanyak 4427 orang dan tahun ini tersisa sebanyak 3847 orang," tandasnya. (Ichal)

  • Google+
  • Whatsapp

0 Comments

Leave a Comment

*) Harus diisi

Refleksi