Banyuasin Siap Sukseskan Asian Games Tahun 2018
Pasang Iklan di DetikSumsel.com
Diposting oleh : Red     Tanggal : 26 Oktober 2017 12:23     Dibaca: 735 Pembaca

Deru Dukung Penerapan E- Planning, E-Budgeting Dan E-Procurement

Presiden Joko Widodo mengaku tengah menyiapkan peraturan presiden (perpres) yang bisa mengurangi bahkan menghilangkan operasi tangkap tangan atau OTT. (Foto/Ist)

Palembang, DetikSumsel- Dalam pertemuan dengan para kepala daerah se-Indonesia pekan lalu, Presiden Joko Widodo mengaku tengah menyiapkan peraturan presiden (perpres) yang bisa mengurangi bahkan menghilangkan operasi tangkap tangan atau OTT. Perpres yang akan dibuat adalah peraturan yang bisa membangun sistem e-planning (perencanaan elektronik), e-budgeting (penganggaran elektronik), dan e-procurement (pengadaan elektronik). Sistem elektronik itu diharapkan akan mengurangi atau menghilangkan korupsi. 

Menanggapi upaya serius penerintah pusat untuk menghilangkan korupsi dan OTT tersebut, calon gubernur Herman Deru menyatakan menyambut baik. Ia menegaskan, sudah menjadi sikap dan pilihannya untuk memimpin pemerintahan yang transparan dan bersih dari korupsi. Karenanya Deru mendukung penuh diterbitkannya perpres yang akan mengatur persoalan e-planning (perencanaan elektronik), e-budgeting (penganggaran elektronik), dan e-procurement (pengadaan elektronik) itu. 

Bukan hanya mendukung, Deru bahkan akan menambah dengan membangun sistem e-retribusi juga e-service atau pelayanan elektronik. "Pelayanan elektronik akan mempersingkat proses dan memininalisir pertemuan dengan petugas, kita mau pelayanan penerintah semua berjalan cepat dan memuaskan. Jangan ada lagi istilah kalau bisa lambat kenapa harus dipercepat, kalau ada pelayan negara model begitu, ke laut saja," ujarnya kepada wartawan saat coffee morning di kediamannya hari ini, (26/10).

Deru meyakini dengan diterapkannya sistem elektronik maka pelanggaran hukum bisa diminimalisir. Tentu saat yang sama pembinaan mental aparat dan pejabat harus dilakukan. Ia menyayangkan masih adanya pejabat di lingkungan pemerintah Sumsel yang dipenjara karena kasus korupsi. Tanpa menyebut nama dan kasusnya, Deru menyayangkan betapa Sumsel terkenal karena banyak pejabatnya yang ditangkap KPK atau berurusan dengan kejaksaan karena kasus penyalahgunaan hibah dan korupsi. Karenanya Deru menyambut baik peringatan presiden agar kepala daerah berhati-hati. Ia setuju bahwa jangan sampai ada yang bermain uang apalagi menyalahgunakan APBD. "Uang APBD itu punya rakyat bukan punya mbahmu, jadi harus dipergunakan sesuai peruntukannya. Saya tegaskan sekali lagi, dalam pemerintahan yang saya pimpin nanti, tidak ada toleransi untuk para koruptor," ujarnya. (Ril/Buy)

H. Hendri Zainuddin, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Selatan
  • Google+
  • Whatsapp

0 Comments

Tinggalkan Komentar

*) Harus diisi

Refleksi