Banyuasin Siap Sukseskan Asian Games Tahun 2018
Pasang Iklan di DetikSumsel.com
Diposting oleh : Fazds     Tanggal : 14 Mei 2018 17:40     Dibaca: 1877 Pembaca

Digugat Mantan Anak Buah, Bupati OI Kalah di Pengadilan

Mantan Kabag Humas Pemkab OI Kapidin

Indralaya, Detik Sumsel - Bupati Ogan Ilir Ilyas Panji Alam dinilai menabrak aturan dalam kebijakannya melakukan rotasi sembilan jabatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkungan Pemkab OI. 

Pasalnya rotasi jabatan yang dilakukan oleh Ilyas Panji tersebut dilakukan pada tanggal 11/11/2017 pada saat dirinya masih Pelaksana Tugas (PLT) atau pejabat Sementara (PJS) dan belum berstatus definitif.

Hal ini disampaikan oleh Kapidin Mantan Kabag Humas yang dirotasi pada saat Bupati masih PLT dan salah satu anggota 9 orang yang melakukan tuntutan terhadap Bupati OI di pengadilan.

"Bupati OI melakukan perembokkan pada saat masih PLT/PJS pada tanggal 11/11/2017 sedang berdasarkan surat edaran mentari dalam negeri yang mana Kepala Daerah tidak boleh melakun mutasi  dan rotasi jabatan pada saat PLT/PJS dan harus definitif, "katanya.

Menurutnya yang dilakukan bupati OI ini jelas menabrak aturan Mendagri dengan mengambil kebijakan secara sepihak tanpa harus melakukan koordinasi dengan Mendagri secara tertulis.

"Kami orang 9 yang dirotasi oleh Bupati OI pada saat PLT/PJS yaitu Wilson Efendi yang sebelumnya asisten I, Kapidin yang sebelumnya Kabag Humas Pemkab OI, Edi Rizal yang sebelumnya Kepala Dinas Sosial, Yudi Hasnandar yang sebelumnya Kepala Dinas ULP, Tarmizi kepala Dinas, Pu'adi kepala Dinas Parawisata,Kosasi asisten III, Mohamad Husni Tamrin, H.A. Toriq sudah melakukan tuntutan dipengadilan terhadap Bupati OI,"katanya.

Lanjutnya menjelaskan dari tuntutan pengadilan tersebut sudah tiga kali melakukan sidang yang pertama dilakukan sidang di pengadilan Tata usaha Negara, Penagadilan Tatanegara di Kota Medan dan terakhir di pengadilan Kasasi di palembang.

"Alhamdulilah dari tiga kali sidang yang kami jalankan dalam melakukan tuntutan semuanya dimenangkan oleh kami dan sudah di putuskan tetap atau di inkrhakan dan tidak bisa lagi pihak Bupati melakukan banding dari keputusan tersebut dari keputusan tersebut dari pengadilan kasasi Bupati OI harus mengembalikan jabatan kami beserta fasilitas lainnya karena sudah menabrak aturan yang sudah ada,"ungkapnya.

Hal senanada pun juga diungkapkan oleh Edi Rizal mengatakan semuanya sudah diserahkan kepada kuasa hukum dan sudah mengirimkan surat ke mendagri terkait rotasi jabatan yang dilakukan Bupati OI.

"Kami menurut aturan hukum dan sudah kami serahkan dengan kuasa hukum kami bagaimana caranya yang jelas  kami sudah melakukan koordinasi dengan mendagri dua kali yang mengatakan harus mengembalikkan jabatan kami oleh Bupati OI, kemenpan juga begitu harus mengembalikan jabatan mengembalikan dan dari Gubernur juga begitu harus dikembalikkan jabatan kami 9 orang ini,"tuturnya.

Harapan kami bisa dikembalikan jabatan kami seperti Undang-Undang yang berlaku  dan hak-hak kami selami ini harus dikembalikan.

Ketika dikonfirmasi kepada Kabag Humas Ridhon M. Latief terkait masalah tuntutan yang dimenangkan oleh 9 orang tersebut mengatakan tanyakan saja langsung dengan pihak BKD.

"Tanyakan  langsung kepada pihak BKD karena  saya belum mengetahui permasalahan ini, katanya.

Ketika Dikonfirmasi kepada pihak Badan Kepagwaian Daerah melalui sekertaris BKD Kasman Gani mengatakan belum menerima surat keputusan dari pengadilan tinggi Kasasi Palembang.

"Kami belum menerima surat keputusan pengadilan tinggi kasasi Palembang dan saya belum mengetahui hal itu kalau pun itu kami terima nantinya akan kami serahkan kepada bagian hukum kami bagaimana cara untuk selanjutnya,"ucapnya. (AL).


  • Google+
  • Whatsapp

0 Comments

Tinggalkan Komentar

*) Harus diisi

Refleksi