Diposting oleh : Efen Permata     Tanggal : 10 Agustus 2017 18:51     Dibaca: 403 Pembaca

Diminta Beli Jas Siswa Hingga Pungutan Toilet, Wali Murid Sekolah di Palembang Ini Keluhkan Kebijakan Sekolah

Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas (pakai peci hitam) menemui LMND Kota Palembang, Kamis (10/8/2017).

Palembang, Detik Sumsel -- Mendengar keluhan wali murid SMPN 19 Palembang terkait adanya dugaan Pungutan Liar (Pungli), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) didampingi pengacara SHS mendatangi SMPN 19 yang terletak di Jalan Srijaya Palembang, Kamis (10/8/2017).

Ketua LMND Kota Palembang, Edho Rizi mengaku, mendapat keluhan dari wali murid SMPN 19, yang mana dalam kegiatan proses belajar mengajar banyak terdapat pungutan.

“Yang ingin kami lakukan adalah melakukan klarifikasi dan permohonan data sesuai dengan pengaduan yang kami terima dan informasi tambahan yang kami dapat di lapangan. Ada beberapa persoalan yang ingin kami klarifikasi,“ ucapnya seusai bertemu dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas.

Lebih lanjut, hal pertama yang menjadi sorotan LMND adalah kebijakan yang dikenakan kepada seluruh murid berupa pembelian jas untuk keperluan upacara yang dianggap memberatkan wali murid dan tidak ada korelasi dengan peningkatan kualitas murid.

"Pembelian jas ini dinilai sangat memberatkan orang tua siswa dan lagi keperluannya juga tidak mendesak. Selain itu tanpa adanya rapat bersama, wali murid siswa diwajibkan membeli jas yang bernilai Rp 300 ribu," jelasnya.  

Edho juga memaparkan bentuk pungutan lain seperti pengumpulan uang yang disebut infaq yang tidak jelas landasan hukumnya dan tanpa pemberitahuan tertulis kepada seluruh wali murid. Saat bagi rapot kenaikan kelas, murid diminta sumbangan.

Adanya sumbangan atau iuran untuk keperluan pembelian alat kebersihan sekolah, hingga pembelian buku LKS. Adalagi sumbangan untuk keperluan pembelian atau perbaikan peralatan Drum Band sekolah.  

“Kami juga mencari kebenaran informasi penggunaan toilet sekolah yang harus bayar bila digunakan lebih dari satu kali oleh murid yang sama dalam satu hari sekolah. Yang ini agak miris mendengarnya jika benar," terangnya.

Masih kata Edho, adanya rencana sumbangan dari murid untuk kegiatan 17 Agustusan juga menjadi perhatian mereka bersama rekan dari SHS Law Firm. 

“Ketujuh persoalan ini kami nilai sebagai bentuk kegiatan yang dilarang oleh Menteri Pendidikan sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 8 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis bantuan Operasional Sekolah yang melarang adanya pungutan apapun kepada murid," jelas Edho. 

Selain itu berdasarkan informasi lapangan yang juga pihak LMND mendapat pengaduan bahwa sekolah terindikasi bekerja sama secara terselubung dengan penerbit Airlangga agar siswa membeli buku ke penerbit tersebut dengan modus seluruh pekerjaan rumah yang diberikan diambil dari buku terbitan penerbit tersebut. 

"Transaksi pembelian buku tidak di sekolah melainkan tepat di seberang sekolah, dengan total biaya yang harus dikeluarkan sebesar Rp 634 ribu. Hal ini sangat memberatkan dan pemaksaan terselubung karena tidak boleh memakai buku,“ jelas Edho. 

Di lain pihak, Parman, Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMPN 19, saat dikonfirmasi pihak sekolah menampik apa yang didugakan. Pihak sekolah terkesan menghindar dan berusaha menolak LMND dan pihak media yang hadir. 

"Maaf pak saya harus mengajar, jangan sampai proses belajar mengajar terhambat. Kami merasa pihak yang datang hanya mendengar dari sebelah pihak jika kami memaksa untuk melakukan itu, padahal kami tidak memaksa," ucap Parman.

Dijelaskannya, untuk masalah buku, pihaknya tidak tahu menahu, karena tidak di lingkungan sekolah.

"Masalah pembelian buku yang diharuskan membeli ke salah satu penerbit (Erlangga) itu gak tau pak, kan tidak di lingkungan sekolah. Bisa saja mereka bagi-bagi buku di luar sekolah," tuturnya.

Menurutnya semua keputusan ada di kepala sekolah. Termasuk ketika ditanya apakah kewajiban pembelian jas dan kebijakan pungutan ini dirapatkan dalam rapat komite sekolah. Parman hanya menjawab kepalah sekolah yang tahu semua. 

Kewajiban siswa membeli jas, menurutnya demi untuk kebaikan siswa, karena siswa hanya punya seragan itu itu saja. Dan semua kepala sekolah yang memutuskan.

“Sudah melalui rapat, termasuk pembelian jas. Dan jas itu juga untuk kebaikan siswa," kilahnya. (Pen)

  • Google+
  • Whatsapp

0 Comments

Leave a Comment

*) Harus diisi

Refleksi