Banyuasin Siap Sukseskan Asian Games Tahun 2018
Pasang Iklan di DetikSumsel.com
Diposting oleh : Iyop DS     Tanggal : 09 Juli 2018 10:05     Dibaca: 184 Pembaca

Disnakertrans Validasi Data Ketenagakerjaan Perusahaan di Banyuasin

Kadisnaker Kabupaten Banyuasin Ir. M. Syahrial, MT saat melakukan sosialisasi di PT. Alam Perkasa Lestari (APL).(Istimewa)

Palembang, Detik Sumsel-Untuk mengetahui dan monitoring sejauh mana kondisi ketenagakerjaan di perusahaan yang ada di Kabupaten Banyuasin, setelah ditariknya fungsi pengawasan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Banyuasin melakukan program pendataan dan validasi data ketenagakerjaan, pada perusahaaan-perusahaan yang ada di Bumi Sedulang Setudung. 

Serta menggencarkan sosialisasi, berbagai peraturan pelaksanaan ketenagakerjaan. Penyuluhan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja, serta pemberdayaan dewan pengupahan. 

Kepala Disnakertrans Kabupaten Banyuasin Ir. M. Syahrial, MT mengungkapkan, melalui pendataan dan sosialisasi tersebut, pihaknya berharap terlaksananya pembinaan hubungan industrial di perusahaan yang berkelanjutan. Sekaligus mengetahui  perkembangan kondisi ketenagakerjaan saat ini dan terwujudnya pelaporan data ketenagakerjaan dari perusahaan yang ada. 

Berdasarkan data yang dimiliki pihaknya, jumlah perusahaan dalam wilayah Kabupatren Banyuasin per 31 Desember 2016, sekitar 265 (dua ratus enam puluh lima). Dengan pekerja/buruh sekitar 31.684 (tiga puluh satu ribu enam ratus delapan puluh empat) orang. 

"Melalui program tersebut, diharapkan adanya pemahaman pekerja terhadap kondisi perusahaan dan peraturan ketenagakerjaan. Demi terciptanya hubungan baik diantara keduanya dan menjadikan mereka sebagai  mitra sosial yang harmonis. Terbentuknya dan diberdayakannya sarana hubungan industrial, sehingga terwujudnya perencanaan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan,"terangnya, dibincangi Minggu (8/7). 

Dengan begitu lanjut Syahrial, target jangka panjang yang ingin dicapai pihaknya seperti, terwujudnya ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang- undangan ketenagakerjaan. Terciptanya hubungan industrial yang harmonis dan dinamis. 

Meningkatnya produktivitas perusahaan dan kesejahteraan pekerja, pengusaha dan masyarakat. Serta terbentuknya sistem pendataan ketenagakerjaan yang valid, akurat, lengkap dan relevan dapat terealisasi.

"Karena terhitung sejak Januari 2017, perusahaan tidak lagi wajib  untuk melaporkan keberadaannya pada Disnaker daerah setempat, tapi langsung kepada pemprov. Sesuai yang diatur dalam Undang – Undang no 7 Tahun 1981 tentang wajib lapor ketenagakerjaan,"lanjutnya. 

Kondisi ini membuat pihaknya kehilangan sumber untuk memperoleh data perusahaan, yang selama ini menjadi bahan untuk melakukan pembinaan hubungan industrial di perusahaan.

Maupun untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan memantapkan iklim investasi yang kondusif, melalui pogram perlindungan. Sehingga dikhawatirkan pengembangan lembaga ketenagakerjaan tidak akan berjalan dengan optimal.

"Dari hasil identifikasi yang kita lakukan, belum ada bentuk pendataan ketenagakerjaan, tentang penyampaian laporan perkembangan kondisi ketenagakerjaan. Karena jangkauan perusahaan yang tersebar luas. Kemudian masih kurangnya kesadaran perusahaan dan minimnya sumber daya manusia,"bebernya. 

Lebih jauh dijelaskan Syahrial, masih banyak perusahaan yang belum melaksanakan ketentuan UMK dan mengikutsertakan pekerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja dan hak-hak lainnya. Serta masih kurangnya kesadaran perusahaan dalam membentuk dan memberdayakan lembaga-lembaga sarana hubungan industrial. Menjadi permasalahan yang harus segera diselesaikan. 

"Sasaran kita dari proyek perubahan ini, dapat menjadi sebagai bahan pertimbangan dan pertanggungjawaban Disnaker Banyuasin, dalam pelaksanaan dan pengelolahan kegiatan daerah. Demi tersedianya data tenaga kerja perusahaan di Kabupaten Banyuasin yang valid, akurat, relevan. Sebagai dasar dan pedoman dalam menentukan arah kebijakan pemerintah daerah pada sektor ketenagakerjaan,"pungkasnya. (Iyop)
 

H. Hendri Zainuddin, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Selatan
  • Google+
  • Whatsapp

0 Comments

Tinggalkan Komentar

*) Harus diisi

Refleksi