Banyuasin Siap Sukseskan Asian Games Tahun 2018
Pasang Iklan di DetikSumsel.com
Diposting oleh : Poetra     Tanggal : 25 Juni 2018 14:54     Dibaca: 158 Pembaca

Dituntut 2,6 Tahun Penjara, Kades Sungai Laruh Minta Keringanan

Surono kades sungai Laruh saat menjalani sidang Tipikor di PN Klas 1A Khusus tipikor Palembang.F: Poetra/Detik Sumsel

Palembang, Detik Sumsel,- Jaksa Penuntut Umum (JPU) Teguh Fidiah Wahyudi SH menjatuhkan tuntutan terhadap Terdakwa Sarono selaku Kepala Desa Sungai Laru Kabupaten Lahat selama dua tahun dan enam bulan dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) klas 1A khusus Tipikor Palembang, Senin (25/6).

JPU menilai terdakwa secara melawan hukum telah melakukan kegiatan berupa pembangunan Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) dan Plat Duiker serta Sumur Bor, yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Lembar Kerja Anggaran (LKA) serta Perhitungan Volume Bahan dan Tenaga, yang telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Desa Pasal 2 Ayat (1) yang menyatakan “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Pasal 4 yang menyatakan “ Pengadaan Barang/Jasa di desa pada prinsipnya dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri terdakwa atau orang lain sebesar Rp. 183.553.185,00 (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus lima puluh tiga ribu seratus delapan puluh lima rupiah), yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 183.553.185,00 (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus lima puluh tiga ribu seratus delapan puluh lima rupiah).

"Perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melangar pasal 3 ayat 1 UU no 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang undang no 31 tahun 1991 tentang pemberatantasan tindak pidana korupsi,"tegas JPU Teguh.

Usai mendengarakan tuntutan dari JPU, advokad Romaita SH selaku kuasa hukum terdakwa dalam pembacaan pledoi memohon keringan hukuman karena klienya menyesali perbuatanya dan Ahmad Suseno yang selaku Tim pelaksana Kerja TPK yang juga harus bertanggung jawab karena klienya hanya bertindak sebagai Kades.

"Kami sependapat dengan pasal yang diterapkan JPU tapi kami tidak sependapat dengan tuntutan JPU yang terlalu tinggi.Jadi kami mohon keringanan kepada majelis,"jelasnya.

Sementara itu,majelis hakim yang diketuai Saiman SH menunda jalanya hingga dua minggu kedepan dengan agenda putusan yang akan dilanjutkan pada hari Senin 9 Juli mendatang.(vot)

H. Hendri Zainuddin, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Selatan
  • Google+
  • Whatsapp

0 Comments

Tinggalkan Komentar

*) Harus diisi

Refleksi