Banyuasin Siap Sukseskan Asian Games Tahun 2018
Pasang Iklan di DetikSumsel.com
Diposting oleh : ADVETORIAL     Tanggal : 22 Januari 2018 19:07     Dibaca: 363 Pembaca

DPRD Sumsel Sampaikan Dua Raperda Inisiatif

Rapat Paripurna XXXIX DPRD Prov.Sumsel dengan Agenda Penjelasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi terhadap 2 ( dua ) Raperda Inisiatif DPRD Prov.Sumsel.

PALEMBANG, DetikSumsel- DPRD Sumsel kembali mengelar sidang paripurna yang berlangsung di gedung DPRD Sumsel, Senin (22/1) dengan agenda penyampaian dua Raperda.

Yang pertama Raperda tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut Sumsel dan yang kedua dan  Raperda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2011 tentang pajak daerah.

Pelapor badan pembentukan peraturan daerah provinsi (BP3), H Askweni mengatakan Sumsel memiliki lahan gambut terluas kedua di Sumatera Setelah Riau, luasnya meliputi 16,3 persen dari luas wilayah Sumsel, yang tersebar di 5 kabupaten yaitu OKI, Musi Banyuasin, Banyuasin Musi Rawas dan Muara Enim. 

"Dengan adanya Raperda ini memberikan legitimasi kepada pemerintah daerah untuk bergerak secara aktif dan responsif untuk menanggulangi bencana kebakaran lahan dan hutan," kata Askweni

Dilanjutkan dia, terutama di lahan gambut dengan car merestorasi Gambut dan dengan adanya perda ini mengenai perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dirasakan penting, perlu dan Mendesak  untuk melindungi ekosistem dan spesies yang ada di lahan gambut.

"Keberadaan regulasi ini diperlukan dalam rangka mengantisipasi banyak nya perubahan strategis nasional dan daerah seperti kebijakan penanggulangan pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan," ungkapnya. 

Lalu, yang kedua Raperda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2011 tentang pajak daerah. Dikatakan, saat ini pemerintah provinsi Sumsel telah mengeluarkan perda tentang pajak daerah. Sebagaimana telah diubah dengan perda nomor 9 tahun 2017 tentang perubahan atas perda Daerah nomor 3 tahun 2011 tentang pajak daerah.

"Seiring jalan dan perkembangan nya pajak daerah bahan bakar kendaraan bermotor yang dilakukan oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor mengalami beberapa kendala dan hambatan dalam pelaksanaan di lapangan baik perhitungan atas dasar pengenaan terhadap dengan memperhitungkan sektor usaha ekonomi yaitu oleh sektor industri, pertambangan, perkebunan, kehutanan tranportasi, kontraktor jalan dan lainnya, sehingga dalam Perda dengan adanya dasar pengenaan pada sektor usaha kegiatan ekonomi akan lebih mudah dalam memperhitungkan tarif dasar serta meningkatkan pendapatan daerah dengan menggali potensi-potensi usaha ekonomi masyarakat," paparnya. 

Dengan adanya perda ini, lanjutnya, dapat meningkatkan pad daerah melalui pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Selain itu, dapat meningkatkan peran serta aktif dari sektor usaha ekonomi masyarakat yaitu sektor industri, tranportasi dan lainnya.yang digunakan untuk operasional kendaraan bermotor.

"Meningkatkan pengawasan dengan melibatkan pihak-pihak terkait dan stakeholder dan meningkatkan kepastian hukum dalam menjalankan tata cara pelaksanaan penarikan pajak bahan bakar kendaraan bermotor," pungkasnya. (ADV/Dul)


  • Google+
  • Whatsapp

0 Comments

Tinggalkan Komentar

*) Harus diisi

Refleksi