Diposting oleh : AMS     Tanggal : 06 Maret 2017 06:04     Dibaca: 490 Pembaca

Fasilitas Belum Siap, UNBK di Sumsel Terkesan Dipaksakan

Pelajar Persiapan Mengikui Ujian Nasioan Berbasia Komputer (UNBK)

BEBERAPA bulan lagi siswa SMA kelas XII dan SMP kelas IX akan dihadapkan dengan pelaksanaan Ujian Nasional (UN). Dua metode yang akan diterapkan pada pelaksanaan UN yakni UN Berbasis Komputer (UNBK) dan UN menggunakan Lembar Jawaban Kertas (LJK). Dalam persiapan pelaksanaan UNBK di Sumsel menuai protes dari sebagian orang tua, pasalnya selain fasilitas yang dinilai belum siap dari sekolah dan juga orang tua banyak yang mengeluh karena beberapa anak mereka dipaksa untuk membeli peralatan sendiri seperti laptop untuk kewajiban mengikuti pelaksanaan UNBK.

Seiring perkembangan teknologi kini pelaksanaan Ujian Nasional bisa dilakukan secara offline yakni Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), namun untuk melakukan pelaksanaan UNBK setiap sekolah tentunya harus memiliki sarana dan prasarana yang menunjang, antara lain komputer dan tenaga ahli yang mampu mengelola pelaksanaan UNBK tersebut.

Hasil peliputan Detik Sumsel di lapangan, banyak sekolah khususnya jenjang SMP-SMA sederajat yang mengklaim siap untuk melaksanakan UNBK. Entah persoalan gengsi semata atau memang berorientasi untuk kemajuan SDM dan siswa di masing-masing sekolah. Diketahui, untuk pelaksanaan UN jenjang SMK akan dilaksanakan pada 3-6 April, SMA/MA 10-13 April, dan SMP/MTs 1-16 Mei (dua gelombang).

Persoalan di lapangan yang muncul yakni sebagian orang tua mengeluh, pasalnya beberapa sekolah yang mengklaim siap untuk melaksanakan UNBK tidak mempunyai fasilitas yang cukup, bahkan dinilai membebankan siswa dan orang tua siswa.

Seperti diungkapkan warga Palembang, Elly (47) dirinya merasa terbebani dengan pelaksanaan UNBK, pasalnya anaknya yang saat ini duduk di bangku kelas XII SMA dibebankan pihak sekolah untuk menyiapkan fasilitas komputer atau laptop agar bisa mengikuti pelaksanaan UNBK. "Saya ini cuma buruh cuci pak, kalau mau UNBK mengapa dibebankan ke siswa seharusnya kalau sekolah belum siap lebih baik UN manual saja," keluhnya.

Lanjutnya, keluhan tersebut bukan dirasakan dirinya saja namun beberapa orang tua ditempat anaknya bersekolah pun merasa keberatan. "Kami khawatir bae pak, kalau fasilitas dak siap takutnyo malah UNBK kageknyo malah amburadul, kan kesian jugo dengan anak murid," cetusnya.

Hal senada juga dirasakan warga Banyuasin, Septian (35) yang merasakan pelaksanaan UNBK ditempat anaknya bersekolah yakni di salah satu SMP Negeri Unggulan di Banyuasin yang dinilai memaksa siswa untuk bisa menyiapkan fasilitas supaya bisa mengikuti UNBK. 

"Anak saya dipaksa beli laptop di sekolah supaya bisa ikut UNBK, inikan tidak etis. Memang benar untuk kemajuan siswa, tapi kalau belum siap untuk UNBK mengapa harus dibebankan kepada siswa, seharusnya sekolah yang berbenah" ungkap Reza.

Reza menilai, seharusnya Dinas Pendidikan melakukan monitoring ke sekolah-sekolah yang mengajukan untuk pelaksanaan UNBK dan mengecek kesiapan masing-masing sekolah. "Ya kalau tidak siap kan lebih baik UN manual saja, untuk apa memaksakan kehendak, seharusnya Dinas terkait benar-benar mengkroscek ke sekolah," ujar Reza.

Diketahui, sebanyak 303 sekolah menengah atas (SMA) dan 20 sekolah menengah kejuruan (SMK) melaksanakan Ujian Nasional (UN) masih menggunakan lembar jawaban kerja (LJK) atau secara manual. Sedikitnya ada 251 SMA dari total 554 SMA negeri dan swasta yang siap jalankan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), sedangkan untuk tingkat SMK negeri dan swasta ada sebanyak 233 sekolah dari 253 sekolah.

Sekolah Jangan Memaksakan Diri

Dinas Pendidikan Sumatera Selatan mengingatkan kepada sekolah agar tidak memaksakan diri untuk melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Sekolah masih tetap bisa melaksanakan UN secara manual atau menggunakan kertas. 

Kepala Dinas Pendidikan Sumsel, Drs Widodo MPd mengatakan, pemerintah membuat kebijakan sekolah gratis itu untuk memfasilitasi semua anak agar bisa sekolah, namun demikian tidak bisa mengcover seluruh proses sarana dan prasarana belajar mengajar. "Ibaratnya kebutuhan komputer ini adalah pelengkapnya, yang wajibnya sudah disediakan pemerintah jadi orang tua yang mampu secara finansial tidak ada salahnya untuk membantu sekolah secara sukarela. Tapi alangkah lebih baik kalau sekolah tidak memaksakan diri," ujarnya.

Dikatakan, makanya antara orang tua dan pihak sekolah perlunya ada pembicaraan yang baik agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. "UNBK ini bukan kewajiban kalau belum siap tidak usah laksanakan UNBK," ujarnya.

Lanjutnya, jangan sampai orang tua, apalagi yang tidak mampu secara finansial dipaksakan untuk membayar. "Orang tua yang tidak mampu atau bisa dibilang kategori miskin harus dibebaskan dan untuk orang tua yang mampu tidak ada salahnya untuk memberikan fasilitas untuk anaknya sendiri," ujarnya.

Ia menambahkan, kalau semua orang tua berpikir semuanya tanggung jawab yang berhubungan pendidikan adalah tangung jawab pemerintah, pendidikan tidak akan maju. "Pemerintah sudah menyediakan dasar-dasarnya, kebutuhan pokok agar tetap bisa survive, selebihnya seharusnya harus ada peran orang tua," ujarnya.

Widodo menghimbau kepada pihak sekolah agar melakukan diskusi dan pembicaraan dengan baik kepada orang tua, begitu pun dengan komite sekolah, harus terbuka. "Jangan sampai ada paksaan, misalnya menetapkan tarif, buatlah bentuk sumbangan sukarela bukan pungutan," ujarnya.

Sementara itu, Dinas Pendidikan Sumatera Selatan sudah mengajukan 3.164 komputer dan 94 server kepada pemerintah pusat yang diperuntukkan bagi SMK di Sumsel. Pengajuan bantuan komputer ini dilakukan untuk menyukseskan pelaksnaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

Pemerintah telah menyiapkan 40.000 kumputer untuk dibagikan kepada semua SMA dan SMK di Indonesia. Tahapannya melalui proses usulan dari sekolah yang diteruskan oleh Disdik Sumsel ke Kemendikbud. "Saat ini yang sudah terdata ada 3.164 komputer dan 94 server untuk SMK. Jumlah ini akan kita ajukan ke pemerintah, masalah dikabulkan atau tidak kita belum tahu tetapi kita sudah beeusaha," ujarnya.

Widodo mengatakan, syaratnya adalah sekolah tersebut memiliki listrik dan fasilitas internet, lokasi bisa dijangkau dan hanya kekurangan fasilitas komputer saja. "Bantuan komputer ini akan kami salurkan ke sekolah-sekolah di daerah seperti di Pali, Muratara, Banyuasin, Musi banyuasin, dan ada beberapa daerah lagi," ujarnya.

Selain dari APBN, akhir tahun nanti juga akan ada bantuan dari APBD Sumsel untuk 80 sekolah yang ada di Sumsel dan masing-masing sekolah akan mendapatkan 40 unit komputer.

Pertama Gelar UNBK, SMP Ini Numpang ke SMK 

Kepala SMP Negeri 33 Palembang Sudarmi menerangkan, ini merupakan tahun pertama pihaknya melaksanakan UNBK. Karena di sekolahnya kekurangan komputer, demi mengikuti instruksi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) untuk menyelenggarakan UNBK maka pihaknya menumpang ke SMKN 5 Palembang untuk melaksanakannya.

"Ini berdasarkan arahan Mendikbud untuk melaksanakan UNBK. Sejak Januari kami mempersiapkan 204 peserta didik kami untuk mengikuti UNBK, dengan pelatihan dan pengarahan kepada siswa sembari menonton video pelaksanaan UNBK di sekolah," terangnya.

Dikatakan, pihaknya sudah mengajukan bantuan komputer untuk pelaksanaan UNBK, namun karena tahun ini pihaknya telah mendapat bantuan ruang kerja baru (RKB) maka untuk bantuan komputer diundur. 

"Kami sudah sosialisasikan sebelumnya dengan orangtua siswa, jadi karena tidak ada bantuan komputer maka mereka setuju untuk menginduk ke sekolah lain demi pelaksanaan UNBK. Dan mereka berangkat secara mandiri dari sekolah atau dari rumahnya ke SMKN 5 saat pelaksaan UNBK nantinya," tuturnya.

Sementara itu, Kepala SMKN 5 Palembang Zulfikli mengatakan, total komputer disini ada 135 unit dengan empat server dan untuk jaringan serta sarana dan prasarana lainnya sudah terpenuhi. Dikatakannya, disini ada beberapa sekolah yang menginduk seperti SMPN 33, SMK Syakirti, SMK Alumnika, SMK Aulia dan SMK Hasanadiyah.

"Saat pelaksaan UNBK pada 3 April nanti kita (SMKN 5) duluan, kalau sudah baru gantian dengan SMK lain. Sebelumnya kita sudah laksanakan simulasi SMK pada tanggal 14 - 15 Februari lalu dan Alhamdulillah tidak ada kendala," pungkasnya.

UNBK Jangan Jadi Ajang Adu Gengsi

PENGAMAT Pendidikan Sumsel, Prof Dr HM Sirozi MA PhD menilai pelaksanaan UNBK sangat baik diterapkan, terlebih dengan pelaksanaan UNBK sangat bisa meminimalisir kecurangan saat pelaksanaan UN. Terlebih, saat ini perkembangan teknologi kian pesat sudah seharusnya sejak dini diterapkan di lingkungan sekolah.

"Tetapi pelaksaan UNBK ini jangan jadi ajang adu gengsi antar sekolah, sekolah juga harus memperhatikan kesiapan masing-masing. Kalau belum siap untuk apa dipaksakan, apalagi sampai membebankan kesiapan tersebut ke siswa," ujar Ketua Dewan Pendidikan Sumsel itu.

Menurutnya, Dinas Pendidikan harus turun langsung meninjau kesiapan sekolah yang ingin melaksanakan UNBK, jangan sampai terjadi menimbulkan gesekan antara orang tua dan pihak sekolah. "Kalau tidak siap dari sisi fasilitas lebih baik ditunda, jangan sampai merugikan orang tua dan siswa," tukasnya. (Tet) 

Jadwal Ujian Nasional di Sumsel         
UN SMK: 3-6 April 2017
UN SMA/MA: 10-13 April 2017
UN SMP/MTs: 1-16 Mei 2017 (Dua Gelombang)

Jumlah Pelaksana UNBK SMA/SMK/SMP/MTs di Sumsel

SMA Negeri/Swasta: 251
SMK Negeri/Swasta: 233
SMP Negeri/Swasta: Masih Pendataan
MTs: Masih Pendataan

Sumber : Hasil Peliputan Detik Sumsel  

  • Google+
  • Whatsapp

0 Comments

Leave a Comment

*) Harus diisi

Refleksi