Banyuasin Siap Sukseskan Asian Games Tahun 2018
Pasang Iklan di DetikSumsel.com
Diposting oleh : Erizal Wandi     Tanggal : 26 Juni 2018 17:25     Dibaca: 246 Pembaca

H-1 Pencoblosan, KPU Belum Terima Pencairan Dana Hibah Pilkada

Anggota DPD RI, Hendri Zainuddin dan Abdul Aziz saat bertatap muka dengan Ketua KPU Kota Prabumulih didampingi Anggota Komisioner dan Ketua Panwaslu Kota Kota Prabumulih

Prabumulih, Detik Sumsel - Disaat logistik untuk keperluan Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih serta Pilgub Sumsel mulai didistribusikan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Prabumulih malah kebingungan terkait masalah pendanaan. Pasalnya, hingga H-1 pencoblosan, KPU Prabumulih belum menerima pencairan dana hibah untuk operasional dari Pemerintah Kota Prabumulih.

Kondisi tersebut mendapat sorotan langsung dari anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Hendri Zainuddin dan Abdul Aziz. Kedua senator ini mengaku prihatin terkait polemik yang dialami oleh KPU Prabumulih.

Meskipun demikian, mereka tetap mengapresiasi kinerja KPU Prabumulih yang tetap komitmen dalam melaksanakan tugas demi terwujudnya Pilkada dan Pilgub serentak di Kota Prabumulih.

"Kami dari DPD RI ditugaskan oleh lembaga untuk memantau dan mensikronkan kegiatan pilkada serentak se Sumsel. Banyak hal yang terjadi di setiap daerah yang menyelenggarkan pemilihan. Salah satunya masalah pencairan dana hibah yang hingga saat ini belum diterima oleh KPU Prabumulih. Padahal besok sudah mulai dilakukan pencoblosan," ujar Hendri kepada wartawan usai melakukan kunjungan ke kantor KPU Prabumulih, Senin (26/06).

Menyikapi hal tersebut, sambung Hendri pihaknya telah berkoordinasi dengan KPU Provinsi. Bahkan untuk mengatasi hal tersebut sebagai solusinya pihak KPU Provinsi telah menyiapkan dana talangan untuk kebutuhan KPu Prabumulih.

"Jangan sampai masalah ini menghambat proses pesta demokrasi. Setelah dihitung-hitung dana yang dibutuhkan sekitar Rp1,9 Miliar. Kalau tidak ada halangan hari ini juga KPU Provinsi akan mentransfer dana talangan tersebut. Sehingga dana tersebut bisa digunakan untuk penyelenggaraan pilkada dan pilgub,"

Sementara itu, Abdul Aziz menambahkan, hendaknya Pemkot Prabumulih bisa saling berkoordinasi dengan KPU Kota Prabumulih. Sehingga tidak terjadi hambatan dalam pelaksanaan pesta demokrasi. Khususnya terkait masalah pendanaan yang harus dikeluarkan oleh Pemkot Prabumulih.

"Kita juga sudah koordinasi langsung dengan pihak Pemkot Prabumulih. Alasannya pemkot masih menunggu hasil proses verivikasi. Apa alasan pastinya juga belum jelas. Namun yang jelas masalah ini harus segera dicarikan solusinya," tuturnya.

Ketua KPU Kota Prabumulih, M Tahkyul membenarkan jika pihaknya selama ini terkendala masalah anggaran. Sampai saat ini dana hibah untuk keperluan di tempat pemungutan suara (TPS) tak kunjung dicairkan oleh Pemkot Prabumulih. Bahkan dana untuk persiapan TPS seperti sewa tenda, kursi, dana honor Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) juga belum bisa dibayarkan oleh KPU.

"Kalau dananya belum kita terima bagaimana kita mau bekerja. Sementara petugas di lapangan sudah mulai bekerja dan menyakan honor mereka. Inilah dilema yang kami hadapi, namun demikian proses pilkada serentak ini harus tetap berjalan. Kami berusaha semaksimal mungkin untuk terus menyukseskan pilkada serentak ini," tandasnya. (Ichal)

H. Hendri Zainuddin, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Selatan
  • Google+
  • Whatsapp

0 Comments

Tinggalkan Komentar

*) Harus diisi

Refleksi