Diposting oleh : Poetra     Tanggal : 14 Agustus 2017 20:43     Dibaca: 260 Pembaca

Ikhwanuddin dan Laonma Akui Jalankan Perintah Sesuai SK

Terdakwa saat mengikuti proses persidangan.

Palembang, Detik Sumsel- Sidang perkara dugaan korupsi dana hibah tahun 2013 dengan merugikan negara Rp 21 milyar, pada Senin (14/8) pagi digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Palembang. Kali ini dengan agenda pledoi alias pembelaan kedua terdakwa Ikhwanudin kepala Kesbangpol Propinsi dan Kepala BKPAD Propinsi Laonma L Tobing, memberikan pembelaan lewat tim kuasa hukumnya atas perkara korupsi yang menjerat keduanya.   

Pembelaan pertama dilayangkan terdakwa Ikhwanudin yang hadir di persidangan, tampak tenang dak khusuk mendengarkan pembacaan pledoi oleh Tim penasehat hukum terdakwa Ikhwanudin, yakni Abuyazid Bustomy SH MH, Hendra SH MH, Tri Nurogo Akbar SH MH dan Redi Kales SH, secara bergiliran membacakan pembelaan.

Disebutkan bahwa  setelah ABPD disahkan oleh DPRD Sumsel, anggaran pun digelontorkan melalui belanja hibah, dimana JPU menyebutkan ada 365 proposal yang masuk dari ormas dan LSM. Pada tahun 2012, terdakwa mendapat informasi ada anggaran Rp 30 milyar dana hibah yang kemudian membentuk tim verifikasi. Kesbangpol melakukan verifikasi terhadap usulan proposal sebanyak 723 LSM/Ormas dan didapatlah 365 proposal yang memenuhi persyaratan.

Namun terdakwa mendapat kabar, setelah itu ditemukan adanya pelanggaran bantuan dana hibah Rp 5 milyar dari terdakwa Laonma L Tobing. Sesuai fakta hukum dengan, saat terdakwa Ikhwanudin menerima 428 proposal dengan anggaran tetap Rp 35 milyar tidak melanggar pidana. Karena sudah sesuai dengan wewenang dan tugas terdakwa, namun dilaksankan atas perintah jabatan, dan sekedar memfasilitasi.

“Sesuai Permendagri no 32 tahun 2011, namun kepala daerah tidak pernah mendelegasikan dan evaluasi oleh gubernur, maka bila terjadi kesalahan menjadi tanggung jawab gubernur. Dari 365 proposal diusulkan dilakukan penambahan anggaran tidaklah benar. Menerima 285 proposal tidak memenuhi syarat, tidaklah tepat. Penggunaan dana hibah bertanggung jawab ke kepala daerah dan BPKAD,” tegas Abu Yazid.

Abu juga mengatakan bahwa orang menerima perintah jabatab, tidak boleh dipidana.” Terdakwa hanya melaksanakan perintah sesuai SK daerah mewakili Gubernur,” timpalnya.  

Untuk kerugian negara Rp 16,5 milyar dalam pengelolaan dana hibah, kerugian fiktif, tidak sesuai proposal, yang didasarkan audit negera dan belanja hibah. Kerugian, skt, tidak terdaftar 3 tahun, sebanyak 225 proposal, terdakwa telah berkoordinasi dengan kepala BPKAD, dan TPAD dan itu disetujui. “Namun menurut terdakwa Laonma L Tobing, sebab permen no 32 tahun 2012 masih dalam massa transisi,” ujarnya.

Giliran Tri Nugroho Akbar SH MH mengatakan, unsur pidana terhadap terdakwa Ikhwanudin tidaklah memenuhi. Sebagaimaa dakwaan JPU, dakwaan primer pasal 2 ayat 1, pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagai mana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan UU No 31 tahun 1999 Jo pasal 55 ayat 1 dengan dipidana seumur hidup atau minimal 4 tahun serta Dakwaan subsider pasal 3 Jo pasal 8 UU No 31 tahun 1999 tebntang pemberantasan korupsi sebagaimana dirubah UU No 20 tahun 2001 dan pasal 55 ayat 1 KUHP

“Saksi kepala daerah, mengatakan sk dikeluarkan setelah penerimaan hibah di syahkan, dan surat tersebut tidak pernah diterima terdakwa. Penetapan terdakwa tidak beralasan, JPU terlalu memaksan perkara ini. Terdakwa Ikhwanuddin hanya melaksanakan tugas dan perintah sesuai SK gubernur no 37 tahun 2008,” tegas Tri Nugroho.  

Usai pembacaan pledoi JPU Kejati Rosmaya SH MH, memberikan tanggapan bahwa JPU tetap pada tuntutan semula. Yakni menyatakan secara syah dan meyakinkan terdakwa bersalah, sebagai mana diatur dalam pasal 3 tentang penyalahgunaan wewenang, UU No 20 tahun 2001, tentang UU perubahan No 31 tahun 1999, jo pasal 5 ayat ke 1, menjatuhkan tindak pidana penjara terhadap terdakwa Ikhwanudin selama 4 tahun. Denda Rp 50 juta, subsider 3 bulan kurungan.

Pembelaan dilayangkan terdakwa Ikhwanudin, menyebutkan bahwa hibah adalah usulan dan diatur khusus, tidak ada urusan yang mengurus hibah untuk SKPD, tapi kepala daerah. Kami tidak pernah menerima pengajuan hibah, berdasarkan Pergub no 37 tahun 2008.

“Usulan diterima atau tidak itu menjadi tanggung jawab tim vetifikasi TPAD. Putusan ini yang mulia berdasarkan hukum bukan politik, saya sakit dan banyak tanggungan keluarga, saya meminta tolong yang mulia untuk menggunakan hati nurani,” pinta Ikhwanudin.

Selanjutnya sekitar pukul 14.10 Wib sidang dilanjutkan dengan menghadirkan terdakwa Laonma L Tobing. Dalam pledoinya, ia menyoroti unsur-unsur yang ada di dalam surat dakwaan dan tuntutan. Bahwa banyak keterangan yang ada selama persidangan banyak terdapat kekeliruan.

“Seperti saya ingin memperkaya diri sendiri, itu tidaklah benar. Hasil audit dilakukan oleh BPKP sendiri juga tidak pas. Karena tidak ada konfirmasi ke saya, atas hasil audit yang dilakukan. Belum lagi, bukan lembaga yang memang seharusnya melakukan audit terutama berkaitan kerugian negara. Tapi saya selama sidang tidak pernah terbukti unsur memperkaya diri sendiri,” ungkapnya. (Vot)

  • Google+
  • Whatsapp

0 Comments

Leave a Comment

*) Harus diisi

Refleksi