Iklan Lucianty Pahri
Pasang Iklan di DetikSumsel.com
Diposting oleh : Poetra     Tanggal : 07 Juni 2018 23:11     Dibaca: 3025 Pembaca

In Absentia, Rendi Defriza Diganjar 15 Tahun Bui

Kasi Pidana Khusus Kejari Lubuk Linggau M Naimullah SH MH.F:Poetra/Detik Sumsel

Palembang, Detik Sumsel,- Rendi Defriza ST terdakwa dalam kasus KUR Fiktif Bank BNI Lubuk Linggau merugikan negara sebesar Rp.12 miliar lebih, yang melarikan diri dan tak diketahui keberadaanya akhirnya divonis 15 Tahun penjara dan denda 1 milyar pada sidang di PN Klas 1 A Khusus Tipikor Palembang, Kamis (7/6). 

Pada sidang tanpa dihadiri terdakwa atau in absentia yang pertama kali digelar di Sumsel, Rendi juga diganjar uang pengganti sebesar Rp.12.110.000, atau 1 tahun kurungan. 

Majelis Hakim diketuai Adi SH MH Menetapkan terdakwa terbukti melanggar pasal 2 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Vonis hakim tersebut sama dengan tuntutan JPU yang langsung diwakili M Naimullah SH MH selaku kepala seksi pidana Khusus Kejaksaan Negri lubuk Linggau dengan pidana penjara 15 tahun dan denda 1 milyar. "Vonis sesuai harapan kita, ternyata majelis berpendapat sama," Terang Naimullah usai persidangan. 

Selain Rendi, Terdakwa lainya dalam kasus sama pada sidang berbeda yakni Budiman, S.H. Bin S. Parlan selaku Avalis/penjamin dalam mengkoordinir kegiatan Kredit KUR BNI Cabang Linggau yang sebelumnya diganjar dituntut 10 tahun di vonis 7 tahun penjara denda 800 juta atau 6 bulan penjara. Sedangkan Drs. Erry Asyari bin Asmi mekka selaku Pjs. Pemimpin BNI Cabang Lubuk Linggau Achmad Rasyid S.Sos, MM bin Kgs. H.M. Said selaku Penyedia Pelayanan uang tunai pada Kantor Cabang Lubuk Linggau diganjar 7 Tahun penjara dan juga beserta denda yang ditetapkan majelis hakim.

Sebelumnya diketahui, Terdakwa Rendi dinyatakan DPO 2014 silam. Oleh Kejaksaan negri Lubuk Linggau, usai diterbitkan DPO, Terdakwa beberapa kali sempat terendus keberadaanya oleh pihak Kejaksaan yang sudah berkoordinasi dengan unsur kepolisian."Keberadaanya sempat kita ketahui, dan kita lakukan pengejaran namun terdakwa ini licin, dan pergerakannya selalu berpindah" jelas Naimullah sembari menuturkan jika terdakwa berada di daerah Cikeas.

Selain melakukan pengejaran hingga persidangan dengan putusan Hakim, Pihaknya lanjut Naim sudah menyebar data diri dan ciri ciri terdakwa melalui media cetak dan elektronik serta berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan diseluruh Daerah Indonesia dan aparat kepolisian untuk meringkus Terdakwa bila diketahui," Yang jelas ruang geraknya kita persempit, Tim sudah disebar untuk secepatnya meringkus terdakwa," jelasnya. 

Terdakwa yang merugikan negara sebesar 12 milyar lebih ini lanjut Naim dihimbau agar menyerahkan diri dalam waktu dekat guna memenuhi hak nya sebagai terdakwa atas vonis yang ditetapkan dengan menentukan sikap pada masa tenggang waktu selama sepekan atau 7 hari usai vonis di umumkan di media massa atau papan pengumuman," Sesuai ketentuan, Vonis akan di umumkan di media massa atau Papan pengumuman selama 7 hari, jika tidak ada sikap dari terdakwa maka akan dinyatakan menerima," terang Naim. 

Kasus Rendi Defriza diketahui bermula pada 2012, selaku menyedia pemasaran bisnis BNI 46 Cabang Lubuklinggau, ia bertanggung jawab terhadap kegiatan pengucuran dana pinjaman BNI yang mengatas nama kan Miko Restiawan dan kawan-kawan. Namun dana yang dikucurkan tidak melalui prosedur dan mekanisme yang ditentukan dalam petunjuk pelaksana pelaksanaan pengucuran dana investasi Kredit Usaha Rakyat (KUR). 

Selain itu, data-data nasabah yang diajukan fiktif, juga kelengkapan admintrasi lain dan dalam pelaksanaan Kredit Investasi KUR 2012 terdapat kesalahan, dan tidak mengacu pada aturan atau dasar hukum yang telah ditetapkan oleh BNI 46 Cabang Lubuklinggau.

Kemudian, berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dari BPKP Sumsel No. SR 407/PWO7/5/2014 tanggal 07 Juli 2014, diketahui kerugian keuangan negara sebesar Rp 12.710.200.000. 

Rendi Defriza dijerat melanggar pasal 2 dan 3 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.(vot)

H. Hendri Zainuddin, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Selatan
  • Google+
  • Whatsapp

0 Comments

Tinggalkan Komentar

*) Harus diisi

Refleksi