Diposting oleh : AMS     Tanggal : 23 Januari 2017 14:41     Dibaca: 392 Pembaca

Jawaban Gubernur Langsung Ditindaklanjuti Pembentukan Pansus 6 Raperda

Wakil Ketua DPRD Sumsel, Nopran Marjani, S.Pd Bersama Sekwan, Ramadhan S Basyeban menandatangani Pansus enam Raperda dalam Rapat Paripurna XXII DPRD Sumsel, Senin (23/1)

Palembang, DetikSumsel- Gubernur Sumsel memberikan jawaban terhadap enam Raperda pada rapat Paripurna XXII DPRD Sumsel, Senin (23/1). Dalam jawaban yang dibacakan oleh wakil Gubernur Sumsel, H Ishak Mekki tersebut, langsung ditindaklanjuti oleh Pimpinan DPRD Sumsel dengan membentuk panitia khusus (Pansus) terhadap Raperda yang diusulkan tersebut.

Adapun keenam Raperda tersebut yakni, Raperda  tentang perubahan  atas Perda No 4 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif ramah anak, Raperda tentang perubahan ketiga atas perda No 3 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum dan Raperda tentang perubahan  atas Perda No 3 tahun 2011 tentang pajak daerah. Lalu, Raperda  tentang perubahan  keempat atas perda No 4 tahun 2012 tentang retribusi  jasa usaha dan Raperda  tentang  rencana pembangunan industri provinsi Sumsel tahun 2016-2035, serta Raperda tentang  ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

11Dalam paripurna, satu persatu Ishak Mekki menjawab pertanyaan dihadapan sidang yang dipimpin oleh wakil ketua DPRD Sumsel Nopran Marjani, S,Pd. Dalam jawabannya, terkait pertanyaan Fraksi Hanura agar Raperda penyelenggaraan pendidikan inklusif ramah anak disosialisasikan sebelum disahkan. Ishak Mekki menegaskan pengajuan Raperda justru dalam rangka menindaklanjuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni UU Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemda.

“Kami sependapat dengan Fraksi PAN bahwa penggunaan alat ukur, takar timbangan dan Perlengkapan (UTTP) wajib dilakukan tera ulang baik secara langsung atau tidak. Dana alat tersebut siap pakai serta dijamin keakuratannya sehingga tidak merugikan masyarakat,” jawab Ishak menanggapi pertanyaan Fraksi PAN soal Raperda tentang retribusi jasa umum.

Selanjutnya, menjawab saran Fraksi PKS terhadap rencanan kenaikan BBN-KB, Ishak Mekki menerangkan hal tersebut telah sesuai dengan aturan dan masih di bawah ketentuan UU nomor 28 tahun 2009 yang menetapkan paling tinggi 20 persen, sementara kenaikan BBN-KB yang diusulkan 12,5 persen. “Dalam Pembelian kendaraan bermotor roda 4 dan roda 2, biaya BBN-KB sudah termasuk dalam perhitungan harga on the road dari dealer,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ia juga menyambut baik saran Fraksi Gerin dra berkaitan dengan inventarisir aset daerah dan perlunya laporan yang akuntabel. Begitu juga dnegan pernyataan Fraksi PDIP mengenai sinergitas rencana pembangunan industri dengan penyelenggraan daerah Kawasan ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api. “Hal ini sudah menjadi komitmen kami dalam merumuskan pembangunan kedua kawasan tersebut,” jawabnya.

Terakhir, Wakil Gubernur mengucapkan terimkasih atas dukungan dari semua fraksi atas dukungan Raperda tentang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang diharapakan menajdi payung hukum dalam penguatan tugas pokok dan fungsi Polisi Pamong Praja dalam menciptakan ketertiban, ketentraman dan pelindung masyarakat.

“Terhadap hal-hal yang belum jelas terutama mengenai substansi materi muatan enam tersebut, kiranya dapat dibahas secara lebih mendalam bersama Dinas/Instansi terkait dalam Pansus yang dibentuk,” pungkasnya. (Dul/Adv)

  • Google+
  • Whatsapp

0 Comments

Leave a Comment

*) Harus diisi

Refleksi