Banyuasin Siap Sukseskan Asian Games Tahun 2018
Pasang Iklan di DetikSumsel.com
Diposting oleh : Dodi Chandra     Tanggal : 09 Februari 2018 19:28     Dibaca: 448 Pembaca

Jelang Pilkada, Gerbong Pemkot Lubuklinggau Kembali Bergerak

LANTIK. Sekda Kota Lubuklinggau saat melantik sejumlah pejabat, pengawas dan guru di lingkungan Pemkot Lubuklinggau, Jumat (9/2). (Foto Istimewa)

#Sekda Lantik 91 Pejabat
Lubuklinggau, Detik Sumsel - Jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) Pemerintah Kota Lubuklinggau kembali melakukan penyegaran dan melakukan pergantian pejabat di sejumlah posisi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Lubuklinggau H A Rahman Sani melantik 91 pejabat administrator, pengawas serta penugasan guru sebagai kepala sekolah di lingkungan pemerintah kota Lubuklinggau.

Kepada media, Sekda Lubuklinggau H A Rahman Sani didampingi Kepala BKPSDM Lubuklinggau Ikhsan Roni mengungkapkan bahwa pelantikan dilaksanakan tidak ada unsur politis.

"Pelantikan berdasarkan Surat mendagri no 821/1081/OTDA pada tanggal 08 Februari 2018 dengan perihal Persetujuan pengisian jabatan administrator dan jabatan pengawas di lingkungan pemerintah daerah kota Lubuklinggau yang ditandatangani atas nama Mendagri melalui direktur Otonomi daerah Dr Sumarsono," ungkap sekda usai pelantikan, Jumat (9/2).

Dikatakannya, bahwa pelantikan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan organisasi pemerintah kota Lubuklinggau karena ada beberapa jabatan yang kosong, baik di dinas, maupun kecamatan dan kelurahan.

"Ada juga untuk di beberapa UPTD yang telah kami bentuk guna meningkatkan pelayanan maksimal kepada masyarakat dan ada juga UPTD yang kami hapuskan," jelasnya.

Kenapa baru dilaksanakan sekarang? Sekda menjelaskan bahwa hal ini telah lama akan dilaksanakan pelantikan, namun karena proses administrasi yang memakan waktu cukup lama, hingga baru dilaksanakan (pelantikan, red) saat ini.

"Pelantikan ini sudah sesuai pasal 71 ayat (2) undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penepatan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota," jelasnya. (awa)

H. Hendri Zainuddin, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Selatan
  • Google+
  • Whatsapp

0 Comments

Tinggalkan Komentar

*) Harus diisi

Refleksi