Diposting oleh : Fazds     Tanggal : 12 April 2017 14:21     Dibaca: 769 Pembaca

Kabag Layanan Pengadaan: Sudah Ada Login, Jaminan Penawaran Dihapus

Kabag Layanan Pengadaan Setda Pemkab Banyuasin Eko Rusdiyanto

Banyuasin,Detiksumsel - Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Menggugat (GPMM), menilai dalam proses lelang empat proyek peningkatan ruas jalan di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Banyuasin dinilai melanggar hukum karena tidak ada jaminan penawaran.

Kabag Layanan Pengadaan Setda Pemkab Banyuasin Eko Rusdiyanto ST MT saat dikonfirmasi detiksumsel.com diruang kerjanya,Rabu (12/4/2017) menjelaskan bahwa jaminan penawaran tidak menjadi persyaratan lagi dalam lelang pengadaan barang jasa tahun 2017.

Dasarnya, Peraturan Presiden (Perpres) no 54 tahun 2010 yang diubah dengan Perpres No 04 tahun 2015 pasal 109 ayat 7.a.

"Sesuai dengan aturan ini, dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan E-Tendering (Proses pelelangan LPSE) dengan ketentuan, tidak diperlukan jaminan penawaran,"katanya.

Hal ini juga diperkuat dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 tahun 2015. Dimana di pasal 4 disebutkan bahwa E-Tendering tidak perlu jaminan penawaran.

"Kenapa jaminan penawaran tidak dipakai lagi,karena penyedia barang jasa butuh login untuk melakukan penawaran, sehingga mereka sebelumnya sudah dilakukan verifikasi, Dan kalau penyedia melanggar maka loginnya di non aktifkan. Dia tidak bisa ikut lelang di seluruh Indonesia,"jelasnya.

"Jaminan penawaran kalau dulu untuk menguatkan Pokja karena proses lelang masih manual dan masih ada kepanitian. Namun dengan proses tender e-tendering saat ini tidak perlu lagi karena penyedia sudah pakai login yang sudah terverifikasi,"tegas Eko sambil menyebut bahwa Perpes No 4 tahun 2015 mulai diberlakukan pada 16 Januari 2015 lalu.

Terkait, Perpres No 41 Tahun 2015 pasal 17 ayat 2, Peraturan Menteri PU No 31/PRT/2015 pasal 4b dan
UU no 02 tahun 2017 pasal 57 ayat 1 yang diutarakan Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Menggugat (GPMM).

Menurut Eko, Perpres No 41 Tahun 2015 pasal 17 ayat 2 bahwa Pokja hanya menentukan besaran nominal jaminan apakah 1,2 atau 3 persen.

Peraturan Menteri PU No 31/PRT/2015 pasal 4b erat kaitannya dengan pengadaan barang jasa di Kementerian PUPR yang jumlah pagunya Rp Miliar keatas seperti proyek jalan tol.

Sedangkan Undang-Undang no 02 tahun 2017 pasal 57 ayat 1 tentang jasa Konstruksi belum dapat dilaksanakan karena peraturan pelaksanannya belum ada.

"Jadi menurut kami semuanya sudah melalui prosedur yang benar dan tidak menyalahi aturan karena kami berpegang dengan Perpes No 54 tahun 2010 dan perubahannya. Jadi yang manonyo yang tidak transparan,"katanya.

Terkait mereka menginginkan dirinya dipecat lanjut Eko,itu hak sepenuhnya Bupati Banyuasin dan dirinya sebagai penjalan amanah siap apapun keputusannya.

"Kalau di proses hukum tentu haknya aparat penegak hukum, tapi jujur saja proses lelang yang dilakukan ini merupakan yang terbaik,transparan dan bisa di pertanggungjawabkan,"katanya.

Sedangkan terkait proses hukum KPK lanjut Eko itu bagian dari masa lalu dan semua tahu dirinya sudah menjalani proses tersebut.

"Kalau rumah di komplek Grand City, itu rumah cicilan selama 15 tahun dan KPK tidak mau menyitanya karena menurut penyidik KPK biarkan bank yang menyita. Tapi yang benar,  yang disita KPK adalah rumah saya di Sembawa,"terangnya.

Terkait jaminan penawaran tadi kata Eko justru dengan adanya jaminan pemawatan memberatkan penyedia barang dan jasa.

"Justru dengan tidak adanya jaminan penawaran ini memberi peluang kontraktor lokal untuk ikut serta dalam penyedia barang jasa, coba kalau ada jaminan penawaran tentu terasa memberatkan,"tandasnya. (Faz)

  • Google+
  • Whatsapp

0 Comments

Leave a Comment

*) Harus diisi

Refleksi