Banyuasin Siap Sukseskan Asian Games Tahun 2018
Pasang Iklan di DetikSumsel.com
Diposting oleh :     Tanggal : 30 Maret 2017 18:07     Dibaca: 618 Pembaca

Keberadaan Aset Daerah Banyak Tidak Jelas

Bupati Empat Lawang Syahril Hanafiah

Empat Lawang, Detik Sumsel – Meskipun sudah 10 Tahun berdiri, Kabupaten Empat Lawang belum banyak perubahan. Mulai dari administrasi pemerintahan yang belum rapi hingga keberadaan aset yang tidak jelas. Alhasil, Empat Lawang belum pernah mendapat penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Bupati Empat Lawang Syahril Hanafiah membenarkan, salah satu kendala terberat untuk Empat Lawang mendapatkan WTP adalah masalah aset. Banyaknya aset yang tidak diketahui lagi keberadaanya.

"Kapanlah kita bisa WTP, permasalahan kita banyak diaset. Kami sudah mengevaluasi, kami upayakan penekanan dibagian aset. Tapi kayaknya masih sulit, carut marutnya sudah banyak sekali," ujar Syahril.

Meskipun demikian, pihaknya akan terus berusaha merubahnya. Sebab, walaupun telat barang yang menjadi aset negara harus dikembalikan."Kalau tidak bisa cara halus, kita akan pakai cara yang keras nanti. Karena walaupun telat harus dikembalikan. Sebab itu milik negara," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Empat Lawang, M Daud menjelaskan, permasalahan aset yang menjadi temuan awal BPK untuk urusan aset di Pemkab Empat Lawang bernilai Rp66 Milyar. Itu terbagi hampir diseluruh SKPD yang ada. Termasuk kendaraan dinas yang pengadaannya di Bagian Umum Setda Empat Lawang. "Rp66 milyar itu temuan awal BPK. Termasuk aset kendaraan dinas yang menjadi urusan Bagian Umum," ujar Daud.

Namun, kata dia, setelah diambil tindakan, saat ini temuan BPK dibidang aset se Kabupaten Empat Lawang itu hanya menyisahkan Rp21 milyar lagi. "Rp21 milyar itu merupakan barang yang memang tidak diketahui lagi keberadaanya. Amen bahaso dusunnyo itu nak ditetak nak digantung, dak pacak nak diapoin lagi, barangnyo memang daktek lagi," kata dia.

Daud menuturkan, dalam permasalahan ini, BPK itu sebenarnya hasil ingin tahu kejelasan aset itu berada saja. "Siapa yang pegang, surat resminya mana?,"tanyanya. "Termasuk mobil dewan itu bagian umum juga, kalau mobil yang baru pengadaannya di kantor masing-masing tidak bermasalah. Yang kebanyakan pengadaan mobil yang perlu didata ulang adalah mobil yang menjadi urusan bagian umum. Yang menyuruh data itu bukan kami, tapi BPK," lanjut dia.

BPK memerintahkan bagian umum untuk segera menata ulang baik administrsi dan fisik kendaraan roda 2 dan roda 4. Pinjam pakai pemegang kendaraan dinas harus sesuai aturan yang ada. Bukan hanya yang dipegang SKPD, tapi termasuk juga mobil yang dipegang organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan. Apakah memang seusai dan tepat untuk dipinjamkan.

"Pemegang mobil itu harus jelas sesuai dengan administrasi dan fisiknya. Siapa pemegangnya, keadaan saat ini bagaimana. Sesuai tidak aturan sehingga mobil itu dipegang orang itu saat ini. Apabila menurut BPK itu salah, maka Pemkab dituntut untuk mengambil tindakan," sebutnya.

Akan tetapi, Daud menyebut, aset yang bermasalah itu kebanyakan keberadaan pembelian aset diwaktu pemekaran Empat Lawang 2007-2009 lalu, barang-barang yang dibeli saat itu, kini keberadaanya banyak yang tidak jelas keberadaannya lagi. Misalnya laptop, mesin hitung.

"Nah, kalau barangnya ada bisa dihapuskan, kalaupun rusak harus ada buntangnya. Administrasinya terdaftar, syarat-syarat administrasi harus lengkap. BPK tidak percaya kalau tidak terpenuhi unsur itu," jelasnya.

Kalau nilai aset yang dibawah Rp500ribu-1jut, Kata Daud, itu termasuk dalam kapitali aset atau penghapusan secara otomatis. Namun, yang terdata hingga Rp21 milyar itu yang nilainya besar, tapi barangnya tidak ada.

"Solusinya, kami sudah berusaha sekuat tenaga berkerja sama dengan seluruh SKPD mencari barang dan memenuhi data administrasinya. Kalau juga tidak didapat, maka barang tersebut akan dimasukkan kedalam pos aset lainnya. Dan selanjutnya pihak kami akan meminta BPK merekomendasikan tindakan selanjutnya," ungkapnya.

Selanjutnya, dirinya optimis pada Tahun 2017, Empat Lawang bisa meraih penghargaan WTP."Tapi, rasanya kita tahun ini bisa WTP, insyaAllah. Sebab kita sudah all out, tapi kembali ke BPK lagi, kalau tidak ada temuan material, tapi kalau ada temuan material dalam pemeriksaan tahun 2016 yang sedang berjalan saat ini. Lagian pula laporan keuangan PDAM yang juga jadi syarat WTP juga sudah selesai diclearkan," tandasnya (chan)


  • Google+
  • Whatsapp

0 Comments

Tinggalkan Komentar

*) Harus diisi

Refleksi