Diposting oleh : Fazds     Tanggal : 28 November 2016 21:26     Dibaca: 425 Pembaca

KEK dan Industri Gasing Belum Masuk RTRW, Pemkab Banyuasin Revisi Perda

Plt Bupati Banyuasin Supriono didampingi Wakil Ketua DPRD Banyuasin H Askolani saat mendengarkan paparan Perencana utama dari Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia (AP21) Bappenas  Drs I Nyoman Sunata MPd

BANYUASIN,Detiksumsel -Pemerintah Kabupaten Banyuasin melakukan Kajian Lingkungan hidup strategis (KLHS) dalam rangka revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 28 tahun 2012 tentang  RTRW Kabupaten 2012-2032 (2) dan review Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Banyuasin.

Hal ini dilakukan karena adanya perubahan kewenangan, dimana daerah tidak ada lagi memiliki kewenangan terkait sektor kehutanan, pertambangan dan sebagainya. Dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan daerah Industri Gasing selama ini belum masuk dalam RTRW 2012. "RTRW 2012 kita lakukan revisi karena ada perubahan kewenangan pemerintah daerah terkait sektor kehutanan,pertambangan. Dan alasan kedua karena KEK dan Kawasan industri gasing belum masuk dalam RTRW 2012,"kata Wakil Bupati Banyuasin selaku pelaksana tugas Bupati Banyuasin Ir SA Supriono didampingi Wakil Ketua DPRD Banyuasin H Askolani SH MH dan Kepala Bappeda Ir Zulkifli.

Rencana revisi ini baru bisa dilakukan jelas Supriono karena aturannya peninjauan kembali (PK) RTRW baru bisa dilakukan setelah lima tahun. "Kita baru revisi sekarang karena aturannya harus lima tahun,"terangnya.

Terkait RPJM, Supriono menekankan  lima sektor yakni kebutuhan sandang, pangan, perumahan, kesehatan dan pendidikan. Sedangkan sektor lainnya hanya menjadi penopang dan tujuan akhir adalah lima sektor itu.

Wakil Ketua DPRD Banyuasin H Askolani SH MH menegaskan bahwa revisi Perda RTRW ini memang sudah ditunggu-tunggu dan ini menjadi tolak ukur dan dasar untuk melangka kedepan. "RTRW dan RPJM ini sesuatu yang sangat penting dan prinsip,maka kami sangat mendukung Perda ini direvisi,"katanya.

Dengan adanya RTRW yang baru diharapkan potensi-potensi yang ada di Bumi Banyuasin ini bisa di gali dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. "Saya berharap, revisi RTRW dan RPJM ini benar-benar di lakukan pengkajian secara mendalam dan konfrehensip sehingga bernilai bagi kelangsungan pembangunan Kabupaten Banyuasin kedepan,"katanya.

Sementara itu, Perencana utama dari Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia (AP21) Bappenas  Drs I Nyoman Sunata MPd mengatakan, Kondisi tata ruang sudah tidak pas dengan RTRW yang lama maka perlu peninjauan kembali (PK), dari hasil PK ini beberapa bagian harus diatur sedemikian rupa.  " Hutan lindung yang dirambah, kalau tak digunakan dikembalikan ke kehutan lindung lagi, tetapi kalau  digunakan untuk kepentingan umum jadi KEK atau sebagai penunjang pelabuhan maka bisa dimanfatakan tapi usulkan ke pusat tidak boleh langsung dikerjakan,karena ini kewenangan pusat,"terangnya.

Dengan revisi RTRW ini, akan menjamin pengaturan tata ruang sesuai dengan kondisi sebenarnya dan peraturan hukum. Jangan sampai menjebak pengusaha dan masyarakat yang menimbulkan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. "Untuk Banyuasin RTRWnya dari segi kualitas sudah baik tapi dari segi pemanfaatannya belum. Contoh kasus perambahan hutan lindung, apakah dia salah,tentu Secara hukum salah dan ada sanksi namun yang diutamakan adalah pembinaan maka dari itu perlu ditata dengan baik dan itu tugas pemerintah daerah,"tandasnya. (Faz)
 

  • Google+
  • Whatsapp

0 Comments

Leave a Comment

*) Harus diisi

Refleksi