Diposting oleh : Butet Kertaradjasa     Tanggal : 26 Oktober 2016 09:36     Dibaca: 517 Pembaca

Ketua DPRD OI Pertanyakan Keberangkatan Sekda ke Jepang

Ketua DPRD OI, Ahmad Yani

Indralaya, Detik Sumsel- Lantaran beberapa Plt Bupati Ogan Ilir (OI), kepala SKPD, bahkan Sekda OI H Herman berangkat ke Jepang guna meminta hibah barang bekas pakai, Ketua DPRD OI H Ahmad Yani mengaku bingung dan mempertanyakan soal sekda yang turut serta

"Kok pak sekda ikut ke Jepang bersama rombongan? sekda itu tugasnya sebagai plh kalau plt bupati berhalangan hadir. Ini malah ikut serta tentunya kita jadi bingung dan bertanya tanya, siapa yang menjadi plh sekarang? yang menjalankan roda pemerintahan di OI. soalnya sampai saat ini kita juga belum menerima surat dari eksekutif siapa yang menjadi plhnya?," ujarnya

Menurutnya  kalau plt bupati berhalangan menjalankan tugas sekda harus stabdbye sebagai pengendali administrasi pemerintahan agar tidak menghambat pelayanan publik dalam hal apapun seperti surat menyurat, mencairkan dana atau melakukan hal hal yang sifatnya urgen.

"Ini ironi sekali? sekda itu sebagai kuasa pengguna anggaran (kpa) tidak bisa diwakili dengan yang lain. harusnya ada mandat ke sekda sebagai plh, jangan ikut pergi. Surat dari gubernur untuk izin sebagai tembusannya juga kami tidak tahu. Disitukan sudah ada plt bupati, lebih baik kita mengurusi rakyat, skpd disini yang butuh persetujuan, tandatangan surat menyurat. Disana juga kita tidak tahu hasilnya apa, jangan sampai anggaran APBD jadi mubazir saja tanpa hasil. Bahkan kemarin datang tamu dari Jepang kita juga tidak tahu, tidak ada undangan untuk menghadiri,"tegas Yani

Ketua Baleg DPRD OI Irwan Noviatra SH menyayangkan soal keberangkatan Wakil Ketua DPRD OI Wahyudi yang sedianya ada surat delegasi dari ketua DPRD sebagai utusan mewakili mereka.

"Namun sampai saat ini tidak ada seperti slonong boy saja, ngelonyor saja. Komisi juga tidak tahu soal keberangkatan ke Jepang,  sebenarnya kita setuju saja soal alat bekas yang akan diberikan ke kita, namun juga harus dipikirkan kedepan barang hibah itu bagaimana pemanfaatannya jangan jangan bekas barang yang terkena tsunami. Jangan- jangan peralatan tersebut hanya besi buruk,apalagi soal alkes itukan sensitif karena bahaya menyangkut kesehatan. Kita sangat berharap kalau jangan menghabiskan dana apbd hasilnya tidak sesuai harapan,"ujar Noviatra

Iapun mempertanyakan mengapa kepergian Wahyudi  tidak dibicarakan dalam banmus. Menurutnya kalau mewakili ketua harus ada delegasi pimpinan, justru ia menjadi bingung  berangkat itu dalam kapasitas apa?padahal spjnya dibiqyai sekretariat dewan artinya masuk dana apbd

" jangan sampai asal berangkat menghamburkan uang negara disaat keuangan lagi sulit, rakyat menderita.  kalau kepentingan pribadi seperti jalan jalan ke Jepang silahkan pakai uang sendiri,"ujarnya

Bahkan Noviatra juga mempertanyakan kapasitas Taher sebagai kadistamben yang juga berangkat ke Jepang, padahal tidak konsultasi ke komisi 2. Disebutkannya saat ini dinas pertambangan dihapuskan sesuai pp 18tahun 2016 yang sudah dituangkan dalam perda.

"dinas pertambangan dikembalikan ke provinsi, jadi apa kapasitas Taher itu?karena tidak ada manfaatnya. Kalau soal lingkungan hidup ada dinasnya, sementara dinas pertambangan kan tidak ada?

Terpisah Plh Bupati OI H Wilson mengatakan kepergian sekda berdasarkan izin berupa surat dari Gubernur Sumsel H Alex Noerdin, dalam surat tersebut tertera selama kepergian plt bupati, sekda, yang menjadi plh adalah Asisten 1 H Wilson selama 5hari (24-28Oktober).

"ya memang saya jadi plh tugasnya menghadiri acara, melakukan tugas yang sifatnya biasa bukan urgen atau mengambil kebijakan apalagi sampai mencairkan dana, itu tidak bisa. Soal ke Jepang mereka-kan memang sudah ada izin gubernur, yang jelas pemerintahan tidak kosong karena ada plh-nya,"jelasnya. (evi)

 

  • Google+
  • Whatsapp

0 Comments

Leave a Comment

*) Harus diisi

Refleksi