Diposting oleh : Fazds     Tanggal : 05 Oktober 2016 18:46     Dibaca: 2397 Pembaca

Kirman Menawarkan Diri Jadi Wistle Blower

Penyidik KPK saat menggeledah ruang kerja Bupati Banyuasin

BANYUASIN,Detiksumsel - Kasus suap dengan tersangka Bupati Banyuasin non aktif Yan Anton Ferdian diperkirakan akan melibat banyak pejabat di lingkup Pemkab Banyuasin. Pasalnya, Kirman salah satu tersangka siap menjadi wistle blower dalam kasus korupsi di Banyuasin. Dan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri terus mendalami keterlibatan sejumlah pejabat di lingkup Pemkab Banyuasi. " Kirman menawarkan diri jadi wistle blower dalam kasus korupsi di Banyuasin, Kirman siap buka-bukaan dan dapat keringanan hukuman,"kata sumber detiksumsel.com di KPK.
Dari nyanyian Kirman ini terangnya mulai dari dugaan keterlibatan Sekda dalam pengaturan proyek-proyek di Banyuasin sampai nilai setorannyo didalami KPK. "Kirman juga sebutkan nama-nama pengusaha yang jadi langganan proyek Pemkab Banyuasin yang bernilai miliaran rupiah,"katanya.
Sampai soal kaitannya juga dengan pihak legislatif dalam setiap pengesahan anggaran. " YAF sudah tandatangani BAP, harta yang disita oleh KPK hampir mendekati angka Rp 5 Milyar,"katanya.
Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati ketika dikonfirmasi menegaskan bahwa proses penyidikan kasus suap Bupati YAF terus berjalan. "Proses pemeriksaan tetap jalan,secara rinci saya belum mendapat info lengkap dari penyidik,"katanya.
Apakah ada tersangka baru, ditegaskan Yuyuk kemungkinan bisa saja tergantung dari hasil pemeriksaan. "Bisa saja,"tegasnya.
Seperti diketahui, atas perbuatannya, KPK menetapkan Yan, Rustami, Umar, Kirman, dan Sutaryo sebagai penerima suap dengan sangkaan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Kemudian KPK juga menjerat Zulfikar sebagai tersangka pemberi suap dan disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(Faz)

  • Google+
  • Whatsapp

0 Comments

Leave a Comment

*) Harus diisi

Refleksi