Sukseskan 48 Pilkades Serentak di Kabupaten Banyuasin menggunakan e-Voting
Diposting oleh : Yong Din San     Tanggal : 18 Oktober 2017 15:54     Dibaca: 422 Pembaca

Komite I DPD RI Gelar Seminar Regional Tentang Desa

Anggota Komite I DPD RI asal Provinsi Sumatera Selatan, Hendri Zainuddin, menyerahkan plakat kepada narasumber Seminar Regional Komite I DPD RI di Sekretariat Jenderal DPD RI Provinsi Sumsel, hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017

Palembang, DetikSumsel -- Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Seminar Regional tentang Dinamika dan Problematika Tata Kelola dan Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Sekretariat Jenderal DPD RI Provinsi Sumatera Selatan di Jalan Gubernur H. Bastari Jakabaring, hari Selasa tanggal  03 Oktober 2017.

Anggota Komite I DPD RI asal Sumsel, Hendri Zainuddin, menjelaskan bahwa acara tersebut diselenggarakan sebagai bentuk kepedulian DPD RI kepada pengelola dana desa agar terhindar dari permasalahan hukum.

Hendri Zainuddin berfoto bersama dengan Anggota Komite I DPD RI yang lainnya dan Sekda Sumsel"Sampai saat ini, Dana Desa yang digelontorkan oleh Pemerintah Pusat, terbukti mampu menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat. Namun, sejumlah kendala masih dialami oleh pengelola dana desa. Salah satunya yakni tentang laporan." ujar Hendri Zainuddin.

Pria berkacamata yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPD RI itu mengatakan, DPD RI sangat konsentrasi dalam melakukan pengawasan untuk menghindari penyalahgunaan dana desa.

"Dana desa ini harus dikoordinasikan agar kades tidak bermasalahan. Selain itu, kita juga harus bersinergi, supaya dana desa yang cita-citanya bagus untuk masyarakat desa ini dapat direalisasikan. Sampai sekarang, dampak dari alokasi dana desa sudah terlihat. di Sumsel, pengurangan kemiskinan luar biasa dan terus turun." ujar Hendri Zainuddin.

Sementara itu, Yudi Hermawan yang menjabat sebagai Kepala Direktorat Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan Wilayah IV Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, menjelaskan bahwa ada tiga spirit pembangunan desa dan kawasan perdesaan.

Wakil Ketua Komite I DPD RI Benny Rhamdani"Pemerataan pembangunan, memperkuat desa, dan memberdayakan masyarakat. Melalui Undang-Undang ini, kita ingin menghadirkan negara ke ranah perdesaan dengan tujuan mengurangi ketimpangan dan urbanisasi dengan cara memunculkan pusat-pusat pertumbuhan. Kemudian, kita ingin memperkuat desa agar bisa mandiri secara ekonomi dengan menjadikan desa sebagai subjek pembangunan. Sedangkan spirit memberdayakan masyarakat, bisa dilakukan dengan cara mengembangkan kemampuan, aset, dan akses wirausaha desa." ujar Yudi.

Melalui kesempatan itu, Yudi juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama berkomitmen mempercepat pembangunan desa. "Desa harus menjadi fokus dan lokus pembangunan di Indonesia, sehingga banyak program dan kegiatan dari kementerian atau lembaga yang menempatkan desa sebagai sasaran pembangunan." jelasnya.

Selain dihadiri oleh Anggota Komite I DPD RI dan Perwakilan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, acara ini juga dihadiri Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Komisi Pemberantas Korupsi, Kepolisian, Kejaksaan, dan Kepala Desa dari berbagai daerah di Sumatera Selatan.

  • Google+
  • Whatsapp

0 Comments

Leave a Comment

*) Harus diisi

Refleksi