Banyuasin Siap Sukseskan Asian Games Tahun 2018
Pasang Iklan di DetikSumsel.com
Diposting oleh : Fazds     Tanggal : 11 Juli 2018 20:56     Dibaca: 496 Pembaca

KPK Sebut Kantor ULP OI Seperti Kandang

Koordinator wilayah II Sumatera Korsup Pencegahan KPK Adliansyah M Nasution (Coki)  saat sosialisasi pencegahan korupsi, Rabu (11/7) di Gedung Paripurna DPRD OI.

Indralaya, Detik Sumsel - Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Ogan Ilir (OI) dinilai tidak layak, mulai dari kondisi kantor hingga fasilitas yang sangat minim. Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku miris saat melihat kantor tersebut.

"Wah kantor ULPnya seperti kandang,  susah saya sebutnya kandang apa?  Tidak layaklah.  Bagaimana mau nyaman bekerja,  fasilitasnya begitu,  tidak nyaman.  Contohlah ULP Surabaya pimpinan Walikotanya Risma, fasilitasnya bagus,  orang-orangnya pilihan,  diberikan reward yang baik untuk berkarir, bahkan sampai disekolahkan gratis,"tegas Koordinator wilayah II Sumatera Korsup Pencegahan KPK Adliansyah M Nasution (Coki)  saat sosialisasi pencegahan korupsi, Rabu (11/7) di Gedung Paripurna DPRD OI.

Menurutnya daerah harus membangun sistem,  perencanaan dan penganggaran APBD secara elektronik. Daerah wajib membangun planning dan budgeting, sehingga harus ada kebersamaan, pembenahan ULP dan LPSE untuk pengadaan barang dan jasa.

"ULP penting lembaga pokjanya harus independen. Saya sudah cek ULP OI kok masih adhok,  bagaimana mungkin ULP melakukan verifikasi, kalau ULP bobrok maka proses tender bobrok. Jangan-jangan pegawai ULP dulur si ini dulur si itu. Contoh ULP surabaya tidak ada pertemuan antara pemohon dan penentu pemenang tender.  Pekerja ULP adalah orang-orang yang berkualitas. Bahkan di OI ini pokja masih adhok dua kaki,bagaimana ini?, "katanya

Disebutkan Coki bahkan sampai Juli ini belum semua skpd menampilkan tender.  Bahkan sedianya Januari semua skpd punya LUP, perencanaan harusnya Januari. 

"Jadi ada apa, sampai saat ini ULP saja belum menayangkan tender? Kenapa?,  jangan sampai ada fitnah dikemudian hari,  apalagi sampai jadi pidana.  Jadi ULP yang seperti kandang ini harus dibenahi. Selain itu angan memperlambat yang bisa dipercepat seperti perizinan.  Jangan coba-coba jadi cyber pungli. Penguatan aparat pengawas internal pemerintah  (Apip),"jelasnya

Ketua DPRD OI H Endang PU Ishak mengatakan sangat mensuport sosialisasi yang dilakukan oleh KPK untuk pencegahan anti korupsi. 

Sekretaris Inspektorat Pemkab OI Wilma mengatakan saat ini KPK tengah melakukan sosialisasi anti korupsi kepada para ASN dan anggota DPRD OI. (AL)

H. Hendri Zainuddin, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Selatan
  • Google+
  • Whatsapp

0 Comments

Tinggalkan Komentar

*) Harus diisi

Refleksi