Banyuasin Siap Sukseskan Asian Games Tahun 2018
Pasang Iklan di DetikSumsel.com
Diposting oleh : Fazds     Tanggal : 11 Juni 2018 23:39     Dibaca: 176 Pembaca

Laporan Pelanggaran Harus Disertakan Bukti, Saksi dan Pelapor yang jelas

Ketua Panwaslu Banyuasin Iswadi dan Zulkifli foto bersama peserta Fokus Group Discussion (FGD) sosialiasai pilkada partisipatif dan berintegritas pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin tahun 2018 yang diadakan di Mess Pemkab Banyuasin, Senin (11/6).

Pangkalan Balai, Detik Sumsel -  Panwaslu Kabupaten Banyuasin terus mengingatkan masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin tahun 2018. Peran masyarakat sangat di butuhkan karena pengawasan ini tidak akan mampu hanya dilakukan Panwaslu saja mengingat keterbatasan personil.

 "Pengawasan ini tidak hanya tugas Panwaslu saja, tapi tugas semua elemen masyarakat, maka agar Pilkada ini bertintegritas semuanya harus ikut aktif berperan dalam melakukan pengawasan,  "Kata Ketua Panwaslu Iswadi Spd dalam kegiatan Fokus Group Discussion (FGD) sosialiasai pilkada partisipatif dan berintegritas pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin tahun 2018 yang diadakan di Mess Pemkab Banyuasin, Senin (11/6).

Dimana FGD ini di ikuti sekitar 30 peserta dari Tomas, pemuda, mahasiswa dan para jurnalis.

Dijelaskan Iswadi, laporan pelanggaran pilkada cukup banyak masuk ke Panwaslu Banyuasin, namun tidak semuanya dapat di proses. Kenapa? Karena banyak laporan hanya sebatas surat tanpa dilengkapi identitas pelapor, saksi dan barang bukti. 

"Jadi kami akan proses laporan tersebut apabila memenuhi ketentuan yang ada, kalau cuma surat, barang bukti tidak ada, pelapor ngak jelas bagaimana mana kami proses, "katanya.

Kemudian lanjut Iswadi, pelapor juga tidak boleh sembarangan orang, karena aturannya harus warga negara Indonesia yang berdomisili di Banyuasin.

 "Jadi kalau pelapornya dari luar Banyuasin, sedangkan yang dilaporkan terkait Pilkada Banyuasin, maka ini tidak bisa di proses. Tetapi kalau Pilgub boleh, "katanya.

Beberapa waktu yang lalu lanjut Iswadi, pihaknya mendapatkan laporan pengaduan pelanggaran pemilu oleh salah satu paslon Bupati dan Wakil Bupati, pelapornya ada media. 

" Laporan ini juga tidak bisa kami proses, karena diaturan Bawaslu media secara lembaga tidak bisa membuat laporan, tetapi jika yang membuat laporan itu perorangan baru bisa, dan itupun harus menenuhi ketentuan bukan hanya sebatas surat tanpa di dukung saksi dan bukti, "tegasnya.

Terkait maraknya kampanye hitam di media sosial yang dilakukan oleh akun-akun palsu, Ketua Panwaslu Iswadi mengakui cukup sulit untuk mengatasinya karena pihaknya tidak ada personil cyber crime. Selain itu, pihaknya hanya mengawasi akun-akun milik ke lima paslon yang terdaftar di KPU.

 " Akun-akun medsos yang terdaftar saja yang kami awasi, kalau yang akun palsu kami tidak mengawasinya karena diluar kewenangan kami. Akan tetapi kami menghimbau untuk tidak berkampanye hitam, lebih baik terus sosialisikan calon dan programnya, karena ini akan menjadi rujukan masyarakat dalam memilih tanggal 27Juni nanti, "tandasnya. (Faz)

H. Hendri Zainuddin, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Selatan
  • Google+
  • Whatsapp

0 Comments

Tinggalkan Komentar

*) Harus diisi

Refleksi