Diposting oleh : Butet Kertaradjasa     Tanggal : 09 Oktober 2017 17:10     Dibaca: 119 Pembaca

Manajemen PT EPI Dipanggil DPRD PALI

Komisi III DPRD Pali saat memanggil pihak manajemen PT EPI.

Pali, Detik Sumsel- Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) PALI panggil perusahaan jasa angkutan tambang batubara PT. Energate Prima Indonesia (PT. EPI) lantaran menerapkan sistem kerja kontrak berkepanjangan terhadap karyawan serta sistem penerapan jam kerja selama sebelas jam tanpa dibayar upah lembur.

Ketua Komisi III DPRD PALI, Ubaidilah mengatakan, dipanggilnya perusahaan tersebut lantaran ada pengaduan dari para pekerja PT. EPI yang di PHK karena menuntut hak normatif mereka seperti, diangkat menjadi karyawan tetap, penerapan jam kerja sesuai perundang - undangan serta pembayaran upah lembur. "Kita cari solusi terbaik dengan cara musyawarah," ujarnya.

Menurut dia, jangan sampai para pekerja maupun perusahaan ada yang merasa dirugikan. Karenanya baik pemberi maupun penerima kerja haruslah menjalankan koridor perundang - undangan yang berlaku. "Kami selaku anggota dewan hanya menjembatani permasalahan ini, tidak memihak kemanapun," tegasnya.

Ubaidilah menyarankan, agar perusahaan yang beroperasi khususnya di kabupaten PALI agar patuh terhadap peraturan. "Perusahaan harus memanusiakan manusia, jangan sampai tidak memberikan hak pekerja sesuai amanat undang - undang. Memang satu sisi masyarakat butuh pekerjaan tapi jangan sampai ditindas, karena bukan lagi zaman romusha," ungkapnya.

Kuasa Hukum para Pekerja PT. EPI, Rahmansyah menuturkan, perusahaan yang beroperasi dibidang pertambangan tidak bisa menerapkan sistem kontrak lebih dari tiga tahun. "Sesuai jenis pekerjaannya, pelabuhan batubara PT. EPI tidak bisa diperkirakan lamanya. Oleh karena itu sistem rekrut tenaga kerja harus karyawan tetap. Apalagi PT . EPI telah beroperasi lebih dari tiga tahun," tuturnya.

Karena itu, pada musyawarah tersebut Rahmansyah menyampaikan tiga pokok tuntutan buruh diantaranya, mambatalkan PHK terhadap empat karyawan PT. EPI, mengangkat karyawan kontrak menjadi karyawan tetap, dan membayar upah lembur. "Yang kita tuntut ini semuanya hak normatif," imbuhnya.

Sementara itu, Human Resource Development (HRD) PT. EPI, Setiabudi mengatakan, pihaknya akan berkordinasi terlebih dahulu dengan pihak menagement untuk mendiskusikan menjadi tuntutan tersebut. "Kami tentunya minta waktu untuk berkordinasi dengan managemen," tukasnya.(ril)

  • Google+
  • Whatsapp

0 Comments

Leave a Comment

*) Harus diisi

Refleksi