Banyuasin Siap Sukseskan Asian Games Tahun 2018
Pasang Iklan di DetikSumsel.com
Diposting oleh : Darfian Mahar jaya     Tanggal : 04 Juni 2018 18:58     Dibaca: 188 Pembaca

Massa Desak Penyidik Tindaklanjuti Penyelengan Dana Desa

Istimewa

Kayuagung, Detik Sumsel -- Sekitar 400 massa yang mengklaim berasal dari Desa Jungkal, Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) melakukan aksi damai dihalaman Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) OKI, Senin (4/6).

Massa mendesak agar pihak kepolisian dan Kejari OKI segera mengusut tuntas dugaan penyelewengan keuangan Desa Jungkal yang diduga dilakukan oknum Kepala Desa (Kades) Jungkal, Nasution.

"Kami selaku masyarakat Desa Jungkal berkumpul disini dalam rangka menyatakan sikap terhadap ulah oknum Kades Jungkal Nasution. Kami meminta pihak berwenang, khususnya Tipikor Polres OKI dan Kejari OKI segera mengusut tuntas dugaan penyelewengan keuangan Desa Jungkal yang diduga dilakukan oknum Kades Nasution. Sebagaimana laporan kami tempo hari kepada Tipikor," kata Koordinator aksi, Evi.

Berdasarkan temuan dilapangan, terbukti banyak bangunan yang tidak diselesaikan. Bahkan tidak dibangunkan sama sekali seperti dermaga, poskamling dan pembangunan los pasar yang baru diselesaikan tahun 2018, padahal itu anggaran 2016.

Selain itu, lanjut Evi, dana untuk pendidikan anak usia dini pun diselewengkan, atau tidak diberikan kepada pengurus dan guru PAUD di Desa Jungkal. Bukan itu saja, harga raskin pun ditetapkan dengan harga tinggi dan tidak sesuai ketentuan kabupaten.

Bahkan gaji perangkat pun banyak tidak dibayarkan. "Dalam penyusunan APBdes Desa Jungkal, Nasution selalu mengadakan rapat secara sembunyi-sembunyi bersama antek-anteknya. Selama ada bantuan keuangan desa, oknum Kaded Nasution tidak pernah mengumumkan SK Bupati mengenai jumlah bantuan dana desa (DD)," ujarnya.

Padahal, menurut peraturan bantuan DD harus diumumkan melalui plakat pengumuman agar bisa dibaca masyarakat. Dalam RAB juga banyak anggaran berlebihan, tidak sesuai dengan harga berlaku.

"Misalnya, pembelian tanah tidak sesuai dengan pasaran harga dan pembangunan poskesdes anggarannya sangat membengkak sehingga merugikan keuangan negara yang dibantukan ke Desa jungkal," tuturnya.

Tak hanya itu, dalam mengangkat perangkat desa dilakukan secara otoriter oleh oknum Kaded Nasution tanpa ada musyawarah dengan BPD dan perangkat lainnya. Bahkan itu dilakukan sesuai keinginannya sendiri sehingga banyak perangkat double jabatan. 

"Contohnya Sucipto, selain jadi P3N juga sebagai bendahara dan jabatan lainnya. Ambo selain jadi Ketua Adat juga sebagai Plt Sekdes yang seharusnya dijabat oleh M Soleh yang dipilih masyarakat secara langsung melalui pemilihan pada tahun 2017 Awal," jelasnya.

Kendati demikian, tidak dikeluarkan SK untuk M Soleh malahan mengeluarkan SK Plt Sekdes Ambo sehingga ini menambah kecurigaan bahwa ada konspirasi dalam menyelewengkan DD tersebut.

"Untuk membuktikan pernyataan kami dapat dilihat di SPJ keuangan Desa Jungkal. Dalam hal ini, kami menyatakan banyak pemalsuan, nota palsu dan cap palsu karena SPJ tersebut bukan dibuat sendiri oleh perangkat desa, melainkan diborongkan Nasution,"ucapnya.

Untuk itu, pihaknya meminta kepada pihak Tipikor untuk menyelidiki secara tuntas dugaan penyelewengan DD yang dilakukan oknum Kades Jungkal Nasution.

Jika pihak Tipikor Polres OKI tidak dapat menyelesaikan dan menangkap Kades Jungkal Nasution, maka pihaknya mengancam akan berdemo ke Polda serta mengadukan laporan ini ke Pihak Tipikal Polda Sumsel.

Sementara itu, Kepala Kejari OKI Viva Harirustaman, SH., MH melalui Kasi Pidsus Kejari OKI Sutriyono, SH., MH mengatakan, pihaknya menyambut baik kedatangan pendemo. Mengenai laporan itu, pihaknya akan menindaklanjutinya.

"Untuk menentukan langkah selanjutnya, tentunya kita perlu bukti. Mari kita duduk bersama, jadi tentukanlah perwakilan dari kalian untuk membahas permasalahan ini,"ujarnya.(Iyan)

H. Hendri Zainuddin, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Selatan
  • Google+
  • Whatsapp

0 Comments

Tinggalkan Komentar

*) Harus diisi

Refleksi