Banyuasin Siap Sukseskan Asian Games Tahun 2018
Pasang Iklan di DetikSumsel.com
Diposting oleh : Rendi     Tanggal : 24 April 2018 15:12     Dibaca: 246 Pembaca

Merasa Dirugikan, Ratusan Warga Pagaralam Utara Ngadu ke DPRD

Jalanya Rapat Pembahasan Tapal Batas Kawasan Hutan Lindung di Kecamatan Pagaralam Utara.

Pagaralam, Detik Sumsel - Ratusan masyarakat yang memiliki Perkebunan di kawasan Bukit Dingin, Kecamatan Pagaralam Utara, mendatangi Kantor DPRD Kota Pagaralam untuk menyampaikan aspirasi, Selasa (24/04).

Hal ini terkait sengketa tapal batas hutan lindung di kawasan areal perkebunan mereka, akibat rekonstruksi yang dilakukan Pemkot Pagaralam melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) pada 2010 yang lalu.

Masyarakat merasa dirugikan karena lokasi atau wilayah yang ditetapkan tersebut tidak termasuk dalam kawasan hutan lindung sesuai dengan tata letak tapal batas tahun 1930, Sehingga dalam aspirasi mereka, masyarakat menuntut kepemilikan sepenuhnya karena berdasarkan data dan dokumen yang ada sebagain masyarakat sudah memiliki bukti kepemilikan yang kuat berupa sertifikat.

Asisten I Setdakot Pagaralam Rahmad Madroh mengatakan kalau secepatnya pemkot Pagaralam akan segera berkordinasi dengan provinsi untuk memfasilitasi warag ke kementerian.

"Atas nama pemkot saya nyatakan siap, namun kita koordinasikan dulu dengan Walikota Pagaralam,"ucapnya.

Dan untuk saat ini, kata dia, bagi masyarakat yang sudah berusaha dilokasi tersebut untuk tetap melakukan usahanya sampai adanya keputusan lebih lanjut terkat permasalahan ini.

Sementara Firman perwakilan BPKH Wilayah II Sumsel menambahkan dalam hal ini agar pemkot Pagaralam untuk mengirimkan surat permohonan yang ditembuskan ke Provinsi dan BPKH yang dilampiri dokumen kepemilikan dan peta lokasi."Karena jikalau tidak ada hal itu, maka susah untuk ditindak lanjuti,"terangnya.

Untuk diketahui hasil akhir rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Pagaralam bersama masyarakat Pagaralam Utara terkait sengketa tapal batas hutan lindung tersebut, memutuskan untuk diselesaikan di Kementrian kehutanan Republik Indonesia. (rendi)

H. Hendri Zainuddin, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Selatan
  • Google+
  • Whatsapp

0 Comments

Tinggalkan Komentar

*) Harus diisi

Refleksi