Banyuasin Siap Sukseskan Asian Games Tahun 2018
Pasang Iklan di DetikSumsel.com
Diposting oleh : AMS     Tanggal : 28 Oktober 2017 11:36     Dibaca: 633 Pembaca

MTI Pertanyakan Perizinan Transmart

Wakil ketua I MTI Sumsel, Chairuddin Yusuf

Palembang, Detik Sumsel- Permasalahan kemacetan yang ditimbulkan sejak peresmian Transmart di jalan Radial pekan lalu, ditanggapi serius Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Sumsel. Bahkan, organisasi yang mengkaji soal transportasi ini mempertanyakan perizinan, pendirian bangunan transmart yang notabenenya ada mall, hotel dan apartemen.

Wakil ketua I  MTI Sumsel, Chairuddin Yusuf mentakan, Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Transmart belum pernah dipresentasikan kepada stakeholder terutama Dewan lalu lintas yang berisikan Dirhub, Dirlantas, Organda dan MTI.“Dimulai izin prinsip, setelah izin prinsip keluar, nah didalam izin itu apakah sudah yang dicantumkan AMDAL lingkungan dan ANDAL lalu lintas, dengan turunnya izin prinsip apakah sudah berdasarkan UU, tentu akan menentukan Amdal dan Andalalin nya,” katanya saat ditemui detiksumsel di kantornya jalan Kol. Burlian KM 5, kemarin.

Baca Juga: Jadi Titik Kemacetan Baru, Andalalin Transmart Disoal http://detiksumsel.com/jadi-titik-kemacetan-baru-andalalin-transmart-disoal

Dikatakan, dengan izin prinsip tersebut nanti ada keterbukaan masyarakat tahu kalau ini sudah melalui hal yang benar,  jangan karena kekuatan besar izin tersebut diabaikan begitu saja. “Sekarang Transmart ada nggak masalah izin prinsip ini, namun ini tidak bisa diabaikan karena ini adalah awalnya,” tambahnya.

Masih menurutnya, kalau masalah kemacetan ini, di kota Palembang ada dewan lalu lintas transportasi, Dirhub, Dirlantas, Organda dan MTI untuk duduk bersama dalam memecahkan masalah kemacetan. “Dengan adanya Transmart harus segara dirubah jangan dibuat dua arah karena wilayah tersebut menjadi kemacetan dan ini menyebabkan kemacetan," lanjutnya.

Selain itu, untuk pintu masuk mall, transmart harus memisahkan antara pintu masuk dengan pintu keluar agar jalur lalu lintas bisa teratur, misalnya pintu keluar melalui jalan kapten A Rivai melalui jalan cempaka, kemudian pihak transmart tidak pernah mempresentasikan Andalalinnya kepada Dewan Lalu lintas.

“MTI tidak berhak untuk mengeluarkan Andalalin namun Ketua MTI Prof Erika Bukhori memegang lisensi ATU (ahli Transportasi Utama), dan bisa memberikan bimbingan kepada konsultasi untuk membuat Andalalin,” pungkasnya. (fir)

H. Hendri Zainuddin, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Selatan
  • Google+
  • Whatsapp

0 Comments

Tinggalkan Komentar

*) Harus diisi

Refleksi