Banyuasin Siap Sukseskan Asian Games Tahun 2018
Pasang Iklan di DetikSumsel.com
Diposting oleh :     Tanggal : 14 September 2017 19:11     Dibaca: 556 Pembaca

PAD Lubuklinggau Baru 43.81 Persen, Sekda Kumpulkan OPD

Sekda Lubuklinggau A Rahman Sani (Tengah) disampingi asisten III Kota Lubuklinggau Kahlan Bahar (Kanan) dan Sekretaris BKD Lubuklinggau Restra Irawan (kiri) saat memimpin rapat evaluasi PAD. Kamis (14/09). (Foto: Amin, Detik Sumsel)

Lubuklinggau, Detik Sumsel - Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Lubuklinggau tahun 2017 baru mencapai 43, 81 persen saja dari target sebesar Rp 118,3 Miliar. Hal tersebut terungkap pada rapat evaluasi PAD Kota Lubuklinggau 2017. Kamis (14/09).

Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh sekda tersebut, dilakukan pembahasan langsung apa yang menjadi kendala masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) apa yang menjadi kendala dalam ketidak berhasilan dalam mencapai target PAD masing-masing.

Sebab, dalam rapat tersebut terungkap bahwa rata-rata PAD di masing-masing OPD masih di bawah target. Selain itu, pendapatan dari Pajak Bumi Bangunan (PBB) juga masih di bawah target, yakni baru hanya mencapai 18,76 persen saja dari total target yang harus di capai.

Dengan demikian, sekda menegaskan kepada seluruh peserta rapat agar dapat bekerja lebih maksimal dalam meningkatkan PAD kota Lubuklinggau dan penyelesaian Pajak Bumi dan Bangunan.

"Kita harus berupaya bagaimana caranya PAD kita maksimal. Dapat tercapai, target kita tahun ini Rp 118,3 miliar, sementara tahun ini baru terealisasi Rp. 51,8 miliar per agustus lalu. Imbasnya kalau tidak tercapai, belanja kita pasti akan terganggu.  Dan akibatnya ada sebagian kegiatan tidak dilaksanakan atau pembayarannya di tunda. Namun kalau gaji, tetap di bayar," terang Sekda, A Rahman Sani.

Dia menyebutkan, melalui rapat evaluasi kali ini diharapkan agar jadi tahu apa langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mencapai target. "Sumber PAD kita adalah pajak daerah, retribusi dan lain-lain. Pajak daerah macamnya hanya 11, yang ckup besar adalah pajak hotel dan pajak restoran," ungkapnya.

Kemudian untuk PBB, ia menegaskan kepada camat dan Lurah untuk lebih maksimal lagi. "Tekankan lagi kepada RT. Jangan PBB ini dianggap sepele, dan kalau sampai 100 persen capaian PBB akan ada insentif tambagan," terangnya.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Imam Senen melalui Sekretarisnya Restra Irawan mengungkapkan bahwa harusnya pada pada Agustus capai Rp 66 miliar, namun realisasinya masih d bawah.

"Kita terkendala pada belanja, mau tidak mau kita bekerja keras untuk menutupi belanja itu. Kami sangat berharap sekali kepada dinas pengelola PAD ini utk melakukan komunikasi kembali kepada petugas pajak atau langkah positif sehingga tercapai realisasi PAD. Kalau tidak, secara keuangan pemkot akan kesulitan untuk membayar pengajuan dari OPD," pungkasnya.(ffa)

H. Hendri Zainuddin, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Selatan
  • Google+
  • Whatsapp

0 Comments

Tinggalkan Komentar

*) Harus diisi

Refleksi