Banyuasin Siap Sukseskan Asian Games Tahun 2018
Pasang Iklan di DetikSumsel.com
Diposting oleh : Fazds     Tanggal : 31 Agustus 2016 07:55     Dibaca: 474 Pembaca

PDIP Tolak Terpidana Hukuman Percobaan Ikut Pilkada

JAKARTA-Anggota Komisi II dari Fraksi PDIP, Arteria Dahlan keberatan jika terpidana diperbolehkan mendaftar sebagai calon kepala daerah, walaupun yang bersangkutan hanya menjalani hukuman percobaan. Hal itu disampaikannya menanggapi keinginan sebagian koleganya di Komisi II DPR yang menghendaki terpidana dengan hukuman percobaan diperbolehkan mendaftarkan diri dalam pilkada.  
"Yang pasti PDIP menolak sangat keras. Sama kerasnya ketika kami menolak koruptor, bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak, serta terpidana dengan ancaman hukuman lima tahun atau lebih untuk tidak boleh mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Ini masalah substantif yang mencakup etika dan moral," katanya di Jakarta, Senin (29/8).
Menurut Arteria, terpidana berasal dari kata pidana yang artinya kejahatan. Terpidana merujuk pada subjek hukum adalah orang yang telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Terpidana itu dapat disamakan dengan terhukum.
"Bicara terpidana, tidak mempermasalahkan apakah orang tersebut dipenjara, dihukum kurungan, atau bahkan hukuman percobaan, karena terpidana orientasinya terletak pada telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan, tidak soal dipenjara atau tidak," terangnya
Menurut Arteria, terpidana berbeda dengan pengertian narapidana yang mensyaratkan terpidana dihukum atau menjalani hukuman di penjara atau lembaga permasyarakatan. Jika melihat rumusan norma di UU Pilkada, maka secara terang, jelas, dan kasat mata merujuk pada kata "terpidana". Dengan demikian, hanya mensyaratkan bahwa seorang calon kepala daerah tidak sedang dihukum bersalah karena melakukan suatu kejahatan.
"Amatlah keliru, bahkan melanggar serta bertentangan dengan UU apabila di peraturan KPU, terpidana hukuman percobaan boleh mengikuti pilkada. Sekalipun ada yang mengatakan putusan percobaan itu belum inkracht, ya bisa diterima kalau terpidana melakukan upaya hukum seperti banding dan kasasi. Kalau tidak ada upaya hukum, ya itu sudah inkracht," jelasnya.
Arteria tak sependapat dengan pihak-pihak yang menyebutkan hukuman percobaan baru inkracht apabila yang bersangkutan terbukti melakukan pidana pada masa percobaan. Menurutnya, hukuman percobaan telah berkekuatan hukum tetap, kendati terpidana tidak dipenjara.
"Terhitung sejak putusan dibacakan hakim, seketika itu pula hukumannya berjalan, kecuali ada upaya hukum banding dan/atau kasasi. Ini hal yang sederhana dan jangan dipersulit dan ditafsirkan menyimpang sesuai kepentingan dan pesanan," katanya.(Bsc)

 

H. Hendri Zainuddin, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Selatan
  • Google+
  • Whatsapp

0 Comments

Tinggalkan Komentar

*) Harus diisi

Refleksi