Banyuasin Siap Sukseskan Asian Games Tahun 2018
Pasang Iklan di DetikSumsel.com
Diposting oleh :     Tanggal : 09 Juni 2017 04:06     Dibaca: 753 Pembaca

Pemkot Gelar Sosialisasi UU KIP dan Bentuk PPID

Pelaksanaan sosialisasi dan pembentukan PPID di Op room moneng sepati, kantor walikota Lubuklinggau. Kamis (08/06). (Foto Amin Detik Sumsel)

Lubuklinggau, Detik Sumsel-Guna memberikan informasi kepada publik, Pemerintah kota Lubuklinggau melakukan Sosialisasi dan pembentukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Kota Lubuklinggau. Kamis (08/06). Kegiatan tersebut dilaksanakan di Op Room Moneng Sepati, Lingkungan kantor pemkot Lubuklinggau.

Kegiatan tersebut hadir langsung wakil walikota Lubuklinggau, H Sulaiman Kohar serta dua narasumber yakni Handayani Ningrum, Kepala Bidang Fasilitasi Pengaduan dan Pengelolaan Informasi Kementerian Dalam Negeri Soekartono, Kepala Bagian Pelayanan Informasi Kementerian Kominfo.

Wakil walikota Lubuklinggau H Sulaiman Kohar mengatakan, informasi merupakan kebutuhan mendasar setiap orang sebagai pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi partisipasi atau pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik ketahanan nasional. 

Hak memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. 

Pemberlakuan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan informasi di Indonesia, khususnya di sumatera selatan. 

UU ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang dalam memperoleh informasi publik. "Setiap badan publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana," jelasnya.

Dikatakan Sulaiman bahwa UU KIP juga mengamanatkan seluruh Kabupaten Kota untuk menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai ujung tombak pemerintah daerah dalam pemberian informasi publik. 

"Dengan adanya pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, diharapkan implementasi Undang-Undang keterbukaan informasi publik dapat berjalan efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas secara nyata dapat terpenuhi," kata dia.

Dia menghimbau seluruh OPD nantinya diharapkan melakukan koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk menetapkan daftar informasi publik, dan teknis lain yang diperlukan.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Erwin Armeidi, didampingi Kabid Data dan Informasi sekaligus Calon PPID Utama, Febrio Fadilah menerangkan, informasi yang dikecualikan berdasarkan UU No.14 tahun 2008 pasal 17 yakni dapat menghambat proses penegakan hukum, dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.

"Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri," tambahnya.

Kemudian juga berkenaan dengan hal yang dapat mengungkapkan isi fakta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang, dapat mengungkap rahasia pribadi, "memorandum atau surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan komisi informasi atau pengadilan serta informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU," pungkasnya.(ffa)

H. Hendri Zainuddin, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Selatan
  • Google+
  • Whatsapp

0 Comments

Tinggalkan Komentar

*) Harus diisi

Refleksi