Iklan Lucianty Pahri
Pemerintah Kabupaten Banyuasin
Diposting oleh : Eko Dedi Atmaja     Tanggal : 09 November 2017 16:06     Dibaca: 268 Pembaca

Polres OKU Timur Siap Awasi Dana Desa

Bupati OKU Timur HM Kholid MD dan Kapolres OKU Timur AKBP Irsan Sinuhaji saat MoU pengawasan dana desa

OKU Timur, Detik Sumsel -- Guna mewujudkan penggunaan dana desa tepat sasaran dan sesuai kebutuhan setiap desa Untuk itu dilakukan Mou antara Pemkab OKU Timur dan Polres OKU Timur. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan pengelolaan dana desa yang efektif, efisien dan akuntabel Efektif, oleh Bidang Pecegahan,  Pengawasan dan penanganan permasalahanndana desa 2017.

Acara ini berlangsung pada kamis (09/11/2017) di Ruang Bina Praja Pemkab OKU Timur dihadiri seluruh Kades dan Babimkamtibmas Polres OKU Timur. MOU ditandatangani Bupati OKU Timur HM Khlid Mawardi, S.Sos, MSi dan Kapolres AKBP Irsan Sinuhaji SIK, MH disaksikan oleh Sekda Drs H Idhamto.

Bupati OKU Timur HM Kholid Mawardi, S.Sos, MSi mengatakan, sudah dilakukan MoU antara Pemkab dan Polres. Ini bukan langkah yang pertama karena sudah melakukan kerjasama dengan Kejaksaan. Untuk menghindari terjadinya kesalahan penggunaan anggaran. Selaian lembaga pemerintahan namun juga banyak yang mengawasi.

"Jumlah desa 323 desa dan kelurahan yang berada di 20 kecamatan 305 desa definitif yang mendapat bantuan langsung dari pusat dan bantuan dari Bupati berupa Alokasi Dana Desa (ADD). Untuk desa persiapan tidak mendapat bantuan langsung dari pusat tapi dari bupati berupa ADD."katanya.

Dia juga mengatakan dana desa pada  2017  Rp 233 ADD Rp20 miliar, gaji perangkat desa Rp37 miliar, bupati tidak bisa menahan dana desa tujuh hari sudah harus ditransper ke rekening Kades. Camat boleh menahan jika dana yang pertama belum dikerjakan.

“Pada 2016 ada tiga desa yang terhambat tapi saya tidak sebutkan desanya, namun tidak masuk ranah hukum,”jelasnya.

Kholid juga mengatakan peruntukan dalam Nawacita tujuan jangka panjang kemandirian desa. Tentu harus diterjemahkan dalam program. Programnya tidak boleh itu-itu saja, Kades dan Camat harus berinovasi. Penggunaan dana desa  70 persen untuk pembangunan dan 30 persen untuk pemberdayaan. Hasil akhir yang diinginkan turunnya angka kemiskinan karena meningkatnya kesejahteraan. 

“Saya ingatkan untuk menjadi desa mandiri harus ada inovasi dan kerja keras, Kades harus menjadi contoh,”ujarnya.

Lebih lanjut Bupati mengatakan karakter desa berbeda-beda sehingga memerlukan keahlian dari seluruh elemen. MoU ini untuk meminalisir  terjadinya kesalahan di dalam penggunaan anggaran.

Cepat maupun lambat pembangunan akan mencapai titik maksimal. Untuk itu nanti dana desa bisa digunakan untuk membangun BUMDes yang bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Karena BUMDes bisa menjadi lapangan kerja bagi masyarakat desa.

“Menjelang akhir tahun evaluasi kerja kita jika ada yang belum selesai, harus diselsaikan,”imbuhnya.

Kapolres OKU Timur AKBP Irsan Sinuhaji SIK, MH, kesepakatan pencegahan, pengawasan dan  penangananpenggunaan dana desa. Tujuanya penggunaan dana yang sesuai dengan aturan. Dana desa harus dipergunakan secara optimal dan transparan.

Ada beberapa indikator dana yang nanti berindikasi pidana pertama pada proses perencanaan, proses penanggungjawaban, monitoring dan evaluasi, proses pelaksanaan, proses pengadaan barang dan jasa karena rawan terjadi penggelumbungan,imbuh Irsan.

“Saya harapkan jangan sampai ada Kades di OKU Timur yang bermasalah karena itu sejak awal lakukan dengan benar dan Babinkantibmas harus melindungi dari gangguan dari pihak manapun jangan sebaliknya Babinkamtibmas jangan minta jatah,”tegasnya.

Jika ditemukan ada penyimpangan polisi akan melakukan langkah-langkah untuk penangangannya.” Kapolsek dan Babinkamtibmas mari kita berkerja loyal dan ikhlas,”tambahnya.(rdn)

H. Hendri Zainuddin, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Selatan
  • Google+
  • Whatsapp

0 Comments

Tinggalkan Komentar

*) Harus diisi

Refleksi