Diposting oleh : Firwanto M Isa     Tanggal : 18 Oktober 2016 12:53     Dibaca: 417 Pembaca

Proyek PLTS Terganjal Pembebasan Lahan

tim kuasa hukum masyarakat sedang berbincang dengan BPN dan dari kota palembang di halaman Kantor Gubernur Sumsel usai Rapat

Palembang, Detik Sumsel- Rencana Pemerintah Provinsi Sumsel membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di kawasan Jakabaring Palembang, pengerjaannya diperkirakan akan dilaksanakan awal 2017 mendatang.

Proyek 2 Megawatt ini merupakan kerjasama Pemerintah Sumsel bersama investor asal Jepang Sharp Corporation dan akan menjadi awal dari pembangunan PLTS dengan skala lebih besar lagi.

Namun Pembangunan PLTS Ini masih terganjal masalah pembebasan lahan, terungkap ada usai Rapat Pemerintah Provinsi dengan Tim Kuasa Hukum Masyarakat  dari Rumah Hukum CL Mangku Anam di Ruang Rapat Bina Praja Selasa (18/10)

Tonizal Tim Advokat Rumah Hukum Pimpinan CL Mangku Anam yang merupakan Kuasa Hukum masyarakat menyatakan bahwa membaha masalah lahan  dalam rangka Pembangunam PLTS Kerjasama kerjasana dengan jepang, namun lahan yang di butuhkan belum pasti, beberapa yang di butuhan, belum ada pengukuran belum ada kejelasan sehingga masih simpang siur disitu belum ada kepastian hukum

"Apakah lahan reklamasi atau lahan masyarakat, tapi masyarakat mengklaim  kami sebagai kuasa hukum, mau tidak mau dalam arti kata kita harus berdasarkan aturan dan undang undang" Jelas Tonizal

Dijelaskan Tonizal kalau mau PLTS berdiri disitu, Ya silahkan turun kelapangan untuk bersama-sama, kalau memang hak masyarakat harus di ganti rugi dengan masyarakat

"maka masyarakat sangat keberatan kalau belum ada kepastian hukum,  tapi sudah ada kepasepakat dengan Asisten 1, Pak Edwar dan Sekda Kota Palembang bahwa kita duduk bersama-sama" ucapnya

Dalam arti kata, Lanjut Tonizal mendukung pembangunan PLTS untuk mendukung Asian Games 2018 dalam rangka menjaga nama baik Sumsel tapi dengan mekanisme yang benar

Sementara Itu Assiten I, Ichwanuddin menyatakan berusaha untuk mengclaerkan masalah lahan untuk penyelesaian lahan untuk pembangunan PLTS yang berlokasi di kecamatan  seberang Ulu dengan luas 5 Hektar

"Besok kita turun kelapangan, tim premprov dan tim kuasa hukum untuk melihat lokasinya, dimana lahan masyarakat mana lahan pemprov" ungkapnya

Dengan turun bersama sama yang melibatkan camat, lurah, masyarakat, BPN dan pemprov sehingga dapat mengetahui bersama dimana letak dan lahan yang akan di bebasnya menurut aturan yang berlaku
"berapopun nilainya sesuai aturan KJPP berapapun luasnya sesuai Peta yang ada akan tetap di bayar dan proyek karena mendesak  akan segera berjalan" tutupnya (fir)

  • Google+
  • Whatsapp

0 Comments

Leave a Comment

*) Harus diisi

Refleksi