16 Mei 2017

Artikulasi Syuro Dalam Ruang Publik Kebhinnekaan Indonesia

Artikulasi Syuro Dalam Ruang Publik Kebhinnekaan Indonesia
Dr Mohammad Syawaludin

Negara-bangsa (nation-state) merupakan kenyataan sejarah yang tidak bisa dihindari oleh bangsa manapun, termasuk bangsa Indonesia.  Selain karena tuntutan global, negara-bangsa merupakan konsep negara modern yang menjanjikan penyelesaian bagi setiap bangsa dalam menghadapi kenyataan pluralisme.  Menguraikan hubungan antara agama dan negara dalam perspektif Islam bukanlah pekerjaan mudah. Jalinan hubungannya ternyata begitu rumit dan kompleks. Pokok soal ini telah cukup lama memancing debat dan sengketa intelektual, baik dalam pemikiran keislaman klasik maupun dalam kajian politik Islam kontemporer.

Pengalaman umat Islam di pelbagai belahan dunia, terutama semenjak berakhirnya perang dunia kedua menunjukkan adanya hubungan yang canggung antara Islam dan negara. Kecangungan ini kemudian berimplikasi pada lahirnya berbagai jenis eksperimentasi untuk menjuktaposisikan antara konsep dan kultur politik masyarakat Muslim; dan secara ipso facto eksperimen-eksperimen itu dalam banyak hal sangat beragam. Tingkat penetrasi Islam ke dalam negara juga berbeda-beda. Belakangan diskursus prihal relasi Islam dan negara marak kembali, seiring dengan antusiasme dan kebangkitan Islam yang melanda hampir seluruh negara yang berpenduduk mayoritas Muslim.

Anehnya, meskipun telah diperbincangkan beberapa abad lalu hingga dewasa ini, hal itu tetap belum terpecahkan secara tuntas, bahkan cenderung mengalami impasse (kebuntuan). Indonesia modern masih terus dalam proses pencarian pola hubungan yang pas antara Islam dan negara. Selanjutnya mengartikulasikan Islam ke dalam ruang publik dengan tetap berpegang pada mekanisme pembentukan hukum Islam dan juga memperhatikan tujuan hukum (maqhosidur as-syar’iyah) itu hadir di tengah kehidupan masyarakat.

Dalam konteks negara Indonesia, Abdurrahman Wahid memberi penilaian sendiri yakni;  pada garis besarnya ada tiga macam responsi dalam hubungan antara Islam dan negara, yaitu integratif, fakultatif, konfrontatif. Dalam responsi integratif, Islam sama sekali menghilangkan kedudukan formalnya dan sama sekali tidak menghubungkan ajaran agama dengan urusan kenegaraan. Hubungan antara kehidupan mereka dengan negara ditentukan oleh pola hidup kemasyarakatan yang mereka ikuti. Dengan kata lain, kalau mereka menjadi Muslim yang sesuai dengan standar, itu terjadi karena latar belakang pendidikan dan kultural masing-masing. Fakultatif maksudnya kekuatan mereka cukup besar di parlemen atau di MPR, kaum Muslimin/wakil-wakil gerakan Islam akan berusaha membuat perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam, kalau tidak, mereka juga tak memaksakan, melainkan menerima aturan yang dianggap berbeda dengan ajaran Islam. Sifat konfrontatif sejak awal menolak kehadiran hal-hal yang dianggap tidak islami.

Para teoritisi politik yang besar dalam Islam bukanlah mencari pola idealisasi bentuk kenegaraan yang islami, melainkan justru menekankan penggunaan bentuk kenegaraan yang sudah ada. Dalam perspektif ahl al-sunnah wa al-jamâ’ah, pemerintahan ditilik dan dinilai dari segi fungsionalnya, bukan dari norma formal eksistensinya. Sekarang bagaimana mengkombinasikan kesalehan Islam dengan apa yang disebut sebagai komitmen kemanusiaan. Karena itu, nilai itu bisa digunakan sebagai dasar bagi penyelesaian tuntas persoalan utama kiprah politik umat, yakni posisi komunitas Islam pada sebuah masyarakat modern dan pluralistik Indonesia. Humanitarianisme Islam pada intinya menghargai sikap toleran dan memiliki kepedulian yang kuat terhadap kerukunan sosial. Dari kedua elemen asasi inilah sebuah modus keberadaan politik komunitas Islam negeri ini harus diupayakan.

Dalam sejarah legislasi Islam pernah perkembang konsep syuro sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan dalam menciptakan keseimbangan antar warga negara dengan berbagai kelompok ideologis saat itu. Walaupun cukup beragam didalam memberikan pengertian syuro, namun para pemikir Muslim tetap memiliki kesamaan visi bahwa syuro adalah suatu mekanisme politis yang melibatkan rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung yang cara kerjanya adalah musyawarah. Definisi syuro itu sendiri  diantaranya adalah meminta pendapat para ahli untuk mengambil kebijakan yang dekat kepada kebenaran. Atau meminta pendapat kepada umat atau yang mewakilinya dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan kepentingan publik, atau wahana peran serta masyarakat dalam rangka tukar pendapat dan membuat kebijakan publik sebelum suatu perundang-undangan itu ditetapkan.

Ketika syuro menjadi institusi, maka ia merupakan lembaga rakyat yang punya mekanisme dan pola kerja sendiri. Karenanya syuro dalam Islam merupakan bentuk dari pola distribusi kekuasaan bukan pemisahan kekuasaan sebagaimana menjadi perbincangan dalam konsep trias politica. Dalam mekanisme syuro warga negara dapat duduk bersama dan memusyawarahkan masalah-masalah publik mereka. Jika masalah yang diperdebatkan tidak memerhatikan keadilan tetapi merupakan perkara pilihan atas lainnya, tidak ada larangan menggunakan parameter-parameter seperti voting  (al-tashwit) dengan tetap mematuhi sudut pandang minoritas.

Suatu konsep yang hampir mirip dengan gagasan Demokrasi Deliberatif milik Habermas, yang menekankan ruang publik berdasarkan komunikasi aktif dan partisipatif antara warga dengan negara didalam mengelolah berbagai urusan-pelayanan dan aturan publik. Konsep demokrasi deliberatif yang menempatkan masyarakat sebagai subyek bagi pemerintahannya sendiri, selanjutnya dipahami sebagai masyarakat dan pemerintahan memiliki secara utuh dan memiliki hak untuk didengar oleh pemerintah dan kelompok lain atas dasar pilihan politik.

Kehadiran istilah syuro ke dalam diskursus siyasah Islam tidak dimaksudkan mendeskripsikan kembali rekonstruksi doktrin Islam untuk menghilangkan kesan bahwa kaum muslimin modern selalu menggantungkan diri terhadap konsep Barat, atau masuknya konsep syuro didalam ruang publik sebagai teknis suksesi dalam tataran teoretik dan ia menjadi bentuk pertahanan kaum muslim terhadap ketergantungan yang bersifat westomania. Akan tetapi secara historis konsep syuro pernah dipraktekan kaum Muslim pada masa Sahabat, khususnya Khalifah Umar bin Khathab didalam membentuk musyawarah untuk merumuskan pengganti dirinya yang akan memduduki kursi kekhalifahan.

Khalifah Umar bin Khathab menurut para ahli politik dan tatanegara telah melakukan terobosan politik yang sistematis dan terukur untuk ukuran waktu itu. Yakni membentuk suatu tim yang bertanggungjawab menyelesaikan masalah krusial yang menyangkut maslahatul ummah dan multi firqoh dan multi ideologi. Terobosan membentuk suatu tim tersebut merupakan suatu bentuk keterbukaan dan penghargaaan berbagai ukuran dan kepentingan politik masyarakat saat itu. Tim tersebut belakangan disebut dengan majlis syuro.

Apa yang pernah dilakukan oleh Sahabat Umar bin Khathab merupakan suatu bentuk artikulasi Islam secara terbuka dan sangat imaginer sebagai upaya mempertemukan proses politik dengan tujuan hukum dalam suatu ruang publik yang semua lapisan bisa ikut ambil peran, partisipasi dan kritik. Apalagi kehadiran ruang dialog didalam ruang publik ditengah kehidupan kebinnekaan Indonesia suatu keniscayaan dan kebutuhan sangat mendasar bagi bangunan kohensi sosial. Pengayaan, penjabaran serta pemahaman berbagai konsep dan gagasan yang pernah ada dalam sejarah Keislaman terutama nilai-nilai keterbukaan perlu serius digali dan dipertemukan dengan kehidupan sosial saat ini, namun tetap bisa saja diperdebatkan. Karena itu, syuro ini bukanlah suatu konsep  peran ideologi ke ranah politik identitas mendorong semangat revivalisme model baru gerakan keagamaan ke arah trans-nasional. Tetapi suatu upaya menjelaskan kembali bagaimana sesungguhnya praktek yang dilakukan dalam sejarah keislaman dan mentautkannya dengan konteks kekinian umat Islam dan perubahan sosial sesuai dengan tatanan masyarakat dan tatanan hukum.

Robert N. Bellah menyatakan bahwa agama yang dipahami bukan sekedar sesutu yng bersifat eksternal berupa sistem nilai dan kepercayaan, agama juga merupakan refleksi dari realitas subyektif terhadap persoalan-persoalan mendasar umat manusia (ultimate concern) terkait dengan sesuatu yang bernilai dan bermakna. Persoalan-persoalan mendasar itu seperti yang dikemukakan Bellah haruslah dilambangkan supaya bisa tertangkap oleh pikiran, seperti halnya syuro dengan kebinnekaan Indonesia. Agama adalah segala sesuatu nilai, teks, ritual, institusi, pemikiran, kosa kata, tindakan dan apa saja yang dapat menjadikan ruang peranan bagi manusia untuk dapat menuju pada titik kebenaran, sehingga manusia senyatanya dapat berpartisipasi dalam kosmos Illahi.

*Penulis adalah Wakil Ketua Lakpesdam NU PWNU Sumatera-Selatan/Sosiolog Konflik

  • Website
  • Google+
  • Rss
  • Pinterest
  • Instagram
  • LinkedIn
  • Vimeo
  • Youtube
  • Flickr
  • Email

Refleksi