Iklan Lucianty Pahri
Pemerintah Kabupaten Banyuasin
28 Februari 2018

Calon Independen: Peluang atau Tantangan?

Calon Independen: Peluang atau Tantangan?
Oleh Bambang Irawan

KEHADIRAN pasangan calon perseorangan dalam pemilihan umum untuk memperebutkan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah, secara langsung telah menjadi keniscayaan dalam demokrasi di Indonesia. 

Peluang itu dibuka melalui keputusan Mahkamah Konstitusi pada 2007, yang mengabulkan pengujian atas UU No 32 Tahun 2004, bahwa ruang yang sama bagi calon lain di luar partai politik dalam pemilihan kepala daerah adalah konstitusional. 

Sejak saat itu, warga negara yang ingin mencalonkan diri dalam pilkada memiliki dua alternatif, bisa melalui jalur partai politik atau gabungan partai politik, dan jalur non partai atau perseorangan.

Syarat yang ditetapkan oleh undang-undang pun tidak begitu sulit. Cukup mengumpulkan sejumlah Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai bukti dukungan. Jumlahnya pun sudah ditetapkan prosentasenya. Ada peluang!

Namun, persoalannya tidak hanya masalah peluang untuk mengikuti atau menjadi peserta, tapi juga harus membaca peluang untuk memenangkan kompetisi tersebut. Pada titik inilah memang harus dikaji secara baik agar tidak asal maju, khususnya jalur pada perseorangan.

Berbeda dengan jalur partai politik (parpol), jalur perseorangan itu boleh dikatakan ‘single fighter’ alias petarung sendiri. Jika melalui jalur parpol, para calon memiliki mesin politik untuk memperoleh dukungan masyrakat.

Masing-masing parpol telah memiliki kader dan simpatisan yang dapat dimanfaatkan untuk mendulang suara. Namun, pada jalur perseorangan mesin ini tidak ada. Satu-satunya kendaraan yang dimiliki adalah masyarakat.

Jalur peresorangan merupakan sebuah peluang sekaligus tantangan. Peluang, karena beberapa daerah berhasil memenangkan pertarungan dengan jalur perseorangan. Artinya, ada contoh kemenangan dengan jalur ini.

Tahun 2015 membuktikan banyak sekali Kandidat perorangan itu unggul dalam artian memenangkan kontestasi politik di daerahnya masing-masing, Kota Bukittinggi (Sumbar), Kabupaten Rembang, Wali Kota Bontang, dan lain-lain.

Namun Yang kalah juga tidak sedikit. Pilkada serantak 2017 lalu, di salah satu kabupaten yang berada di provinsi Jambi terdapat satu pasang calon perseorangan yang gagal dalam kontestasi politik.

“Kemampuan manusia untuk mewujudkan keadilan membuat demokrasi mungkin, tetapi kecenderungan manusia untuk bertindak tidak adil membuat demokrasi mutlak dibutuhkan” (Reinhold Niebuhr). 

Mungkin akibat perlakuan yang tidak adil lah dari beberapa aktor politik yang ada di Sumatera Selatan inilah salah satu menjadi faktor mendorong beberapa tokoh-tokoh di sumsel untuk maju dari jalur independen.

Ada sekitar empat daerah di sumsel yang akan di warnai oleh calon independen yakni Palembang, Banyuasin, Muara Enim dan Lubuklinggau. Berbekal segudang kemampuan yang dimiliki, tentunya pasangan ini bukan hanya menjadi momok bagi pesaingnya di Pilkada Serentak sumsel 2018 ini. Tapi lebih dari itu, pasangan independen di empat daerah tersebut akan tampil dan membawa dampak luas terhadap kemajuan demokrasi di daerah ini.

Karena masyarakat sumsel pada umumnya sudah sangat ‘melek’ politik. Tokoh-tokoh politik yang hanya melakukan pencitraan akan ditinggalkan oleh masyarkat. Mereka sudah sangat cerdas untuk melihat mana tokoh yang benar-benar berbuat untuk masyarakat dan mana yang hanya mengejar kekuasaan.

Peluang untuk maju menjadi calon Pejabat daerah di sumael dengan menggunakan jalur perseorangan pada Pilkada Serentak 2018 ini sudah sangat terbuka dan dilindungi oleh undang-undang.

Namun Satu yang paling “menakutkan” bagi penulis setelah melihat bermunculan petarung politik dari Jalur Independen adalah terbangunnya sebuah “stigma negatif” pemilih di Sumsel terhadap kemampuan parpol-parpol dalam melakukan rekrutmen calon kepala daerah dengan mengusung sejumlah figur mumpuni yang menepaki karir politiknya selama ini.   

Parpol adalah wadah bernaungnya para kader terbaik yang tentunya telah melalui proses panjang kaderisasi. Mereka yang sudah lama ditempa dalam parpol, harapannya akan diberikan ruang yang cukup besar pada  setiap event demokrasi yang dihelat dan menjadi domain parpol dalam mengusung para kadernya.

Sungguh miris... bekal para kader dalam menepaki karir politik di sebuah parpol, tidak serta merta akan menjadi garansi untuk bisa tampil di moment pilkada. Lagi-lagi isu "mahar" yang harus ditebus para kader ke pimpinan parpol tak bisa dielahkan. 

Seperti itulah dinamika yang bisa kita tebak dimasa mendatang. Tidak lagi menjadi sebuah hal yang rahasia, proses pentahapan yang dilakukan parpol juga tidak bisa dianggap sebuah kepastian. Penyampaian visi misi, survey dan sebagainya hanyalah “pemanis” yang disuguhkan parpol.

Menurut peneliti Centre for Indonesian Political and Social Studies (CIPSS) itu, tolak ukur kematangan demokrasi bisa dilihat dari kualitas dan peran partai politik yang semakin baik.

"Apabila parpol mampu melakukan rekrutmen politik secara baik, maka kondisi akan menjadi terbalik, tidak diperlukan lagi jalur independen untuk menjadi kepala daerah di level manapun. Parpol akan lebih terhormat tidak bisa terdikte oleh kepentingan figur kandidat kuat atau permainan dukungan elite massa," paparnya.

Mungkin itulah kira-kira hal mendasar yang mendorong munculnya pasangan perorangan (independen). Dan menurut penulis sungguh pilkada serentak 2018 di sumsel khususnya empat daerah yang ada calon indpenden inilah sebuah pertarungan yang menarik serta wajib bagi pemuda sebagai calon penerus estapet bangsa ini untuk mengamati dengan seksama dan mengambil hikmah dari hal tersebut guna menambah modal pengetahuan dalam dunia politik. 

Pasangan Independen yang tampil di sumsel 2018 ini tentunya "role-mode" dalam dinamika demokrasi lokal kita di masa mendatang. 

*Penulis adalah KADER HMI CABANG PALEMBANG

H. Hendri Zainuddin, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Selatan
  • Website
  • Google+
  • Rss
  • Pinterest
  • Instagram
  • LinkedIn
  • Vimeo
  • Youtube
  • Flickr
  • Email

Refleksi