Iklan Lucianty Pahri
Pemerintah Kabupaten Banyuasin
11 April 2018

Hitam Putih Politik Dinasti

Hitam Putih Politik Dinasti
Oleh: Bagindo Togar Bb*

BELUM lama ini, sekelompok warga Kota Palembang bersepakat menggagas acara diskusi terkait issu dan peristiwa yang tengah tren melanda sebagian besar wilayah di Provinsi ini. Even yang digagas oleh Forum Demokrasi Sriwijaya (ForDes) dan Forum Jurnalis Parlemen tersebut, menyoroti calon-calon kepala daerah yang bertarung pada Pilkada serentak di Sumsel, 27 Juni nanti.

Ketika Publik mencermati Personifikasi para kandidat, terendus ada aroma dinasti dari beberapa Calon Kepala Daerah yang kelak  bertarung dalam kontestasi Politik tersebut. Dimana Politik Dinasti dapat diartikan sebagai kekuasaan politik yang dijalankan sekelompok orang yang terkait dalam hubungan keluarga. Tren politik kekerabatan ini tergolong sebagai gejala neopatrimonialistik, berupa sistem yang mengedepankan regenerasi politik yang berdasarkan genealogis ketimbang merit sistem dalam menggapai suatu prestasi kerja.

Apa dan dimana Hitam Putihnya

Persepsi Hitamnya Politik Dinasti membuat orang kurang atau tidak kompeten menjadi lebih dipermudah untuk memperoleh kekuasaan. Tetapi hal sebaliknyapun bisa terjadi, dimana orang yang memiliki kompetensi tidak atau dikurangi kesempatannya untuk berprestasi atau berkuasa dengan alasan bukan bagian dari Trah keluarga.

Disisi lain, secara konstitusional setiap orang memiliki hak politik yang sama Dimata hukum, yang mana Mahkamah Konstitusi dibacakan dalam keputusan perkara no 33/ PUU/ XIII/2015 beranggapan aturan melarang seseorang calon kepala daerah berkonflik kepentingan dengan petahana bertentangan dengan konstitusi. Para Hakim MK memutuskan pasal 7 huruf r UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bertentangan dengan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945. Dan persepsi tidak bertentangan dengan Konstitusi "memutihkan" pemahaman Politik Dinasti. 

Mengacu pada teori Sosialisasi, politik dinasti dan dinasti politik merupakan suatu yang diwajarkan,atau lumrah terjadi sebagaimana dalam profesi lainnya. Misal sang orang tua yang berprofesi sebagai dokter, maka menginginkan anaknya juga berprofesi dokter, yang berorang tua tentara berharap sang anak juga mengikutinya. Jadi bila Sang Ayah mengemban Jabatan Poliitk, katakanlah Seorang Bupati, Gubernur atau Presiden, tak heran Para Orang tua tersebut "berharap & berjuang" agar Anak anaknya kelak berhasil untuk memperoleh jabatan atau profesi seperti yang pernah diperolehnya. Sesuatu yang alamiah bila mengacu atas teori Sosialisasi.

Begitu pula dalam teori demokrasi, politik dinasti juga tidak keliru, karena sistem demokrasi memberi peluang yang bebas juga luas bagi setiap individu dalam memaximalkan kemampuan ( power), kepuasan serta manfaat yang dipunyai oleh dirinya. Artinya, alam demokrasi memberi kebebasan hak untuk setiap orang untuk jadi apa saja sepanjang dirinya berkemampuan, tanpa dibatasi oleh sekat sosial apapun, termasuk faktor keturunan, keluarga, trah, zuriat,guguk atau julukan dinasti apapun. Tentu saja peran dan Fungsi ragam Institusi sosial politik mampu memberi Garansi adanya perangkat sistem  rekrutmen serta seleksi yang terbuka, profesional,akutanbel juga teruji keberadaannya bagi setiap orang.

Praktik Politik dengan atau tanpa dinasti, idealnya..?

Ketika Topik diatas dijadikan pokok bahasan diskusi, tidak sedikit kawan kawan yang Skeptis atau jg miris mengapa sorotan soal politik dinasti menjadi pilihan. Mungkin saja terkesan sensitif, yang cenderung mengena pada Paslon tertentu dalam pilkada Gubernur khususnya. Tapi kami coba meyakinkan teman teman, sepanjang kajian ini disajikan secara terbuka, dianalisa oleh para pribadi atau pihak yang kredibel, sarat muatan objektifitas serta tanpa pretensi untuk memojokkan atau menguntungkan pihak manapun, maka tak berlaku fatsun "haram ato halal" untuk mendiskusikan tema politik dinasti dalam konteks Pilkada.

Secara Ideal Hitam atau putih, dengan atau tanpa aroma Dinasti, praktik politik dalam kontestasi Demokrasi pemerintahan ( daerah ) sepantasnya mengutamakan 3 ( tiga) unsur, yakni: Adanya Kapabilitas yang tercukupi berdasarkan faktor pendidikan, pengalaman, skill dan kecakapan intelektual kemudian unsur integritas yang mencakup perilaku, sikap & kecerdasan juga ketangkasan pribadi, serta Unsur Moralitas yang meliputi aspek religiusitas, spiritual maupun etika. Ketika ketiga hal di atas relatif terpenuhi dalam pribadi para Calon Pejabat Politik tersebut, tentunya steorotif miring terhadap politik dinasti maupun sebaliknya akan "dimaklumi" oleh masyarakat pegiat politik yang terus berupaya mengembangkan Nilai nilai Demokrasi yang Sehat & bermanfaat. “Demi Rakyat yang Berdaulat serta Negara yang Bermartabat"

*Pemerhati Politik/ Forum Demokrasi Sriwijaya( ForDeS).

H. Hendri Zainuddin, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Selatan
  • Website
  • Google+
  • Rss
  • Pinterest
  • Instagram
  • LinkedIn
  • Vimeo
  • Youtube
  • Flickr
  • Email

Refleksi