Iklan Lucianty Pahri
Pasang Iklan di DetikSumsel.com
05 Februari 2018

Jalur Independen Akan Menjadi Pilihan

Jalur Independen Akan Menjadi Pilihan
Oleh: Lilik Agus Purwanto*

SEORANG teman (Nama dirahasiakan), ketika saya tanya berapa mahar yang harus dibayar kepada parpol (Partai Politik) untuk mendapatkan rekomendasi dukungan untuk mencalonkan diri dalam kontestasi Pilkada(Pemilihan Kepala Daerah)? Dia menjawab, rata minimal 250 juta untuk 1 kursi yang dimiliki oleh parpol di daerah pemilihan, artinya jika partai X memiliki 10 kursi di DPRD maka mahar yang harus dibayar adalah 250 juta dikali 10 kursi. Lantas saya tanya, dari mana rumus itu bisa diperoleh? Dia manjawab, itu sudah menjadi kesepakatan umum, karena jika kita meniadakan itu maka tidak enak dengan parpol lain. Besaran nilai itupun menyesuaikan dengan besaran nilai APBD yang mereka kelola, semakin tinggi APBD nya maka semakin tinggi pula mahar yang harus dibayar.

Mungkin ungkapan teman saya itu bisa benar bisa tidak, juga sulit dibuktikan, karena sifatnya adalah transaksi dibawah meja, sebelum ada yang terjaring operasi tangkap tangan atau ditetapkan menjadi tersangka. Mahar politik itu seperti kentut, suaranya nyaring, bau nya menyengat, namun susah diakui oleh empu nya. Kenyataan dilapangan memang tidak bisa dipungkiri, bahwa harga kursi untuk dukungan Parpol pengusung semakin kesini semakin mahal seperti harga tanah atau apartemen yang selalu digoreng oleh brokernya agar bisa mengeruk untung besar, meski tidak realistis.

Pernyataan La Nyala Mataliti dalam beberapa kesempatan lalu yang mengaku “diperas” puluhan milyar oleh salah satu Parpol dalam rangka keinginannya jadi kandidat dalam Pilgub Jawa Timur, seakan menjadi penegasan apa yang disampaikan diatas, sekaligus menjadi fenomena gunung es dari isu “Mahar Politik” ini. 

Bukan hanya La Nyala, di Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku diminta mahar sebesar 10 Milyar oleh oknum Partai Golkar, ini terjadi ketika golkar masih di pimpin oleh Setya Novanto. Di Pilkada Cirebon pun demikian, Brigjen (Pol) Siswandi mengaku gagal di calonkan oleh karena diminta mahar oleh Partai Keadilan Sejahtera (Kompas, 16/1).  

Mahalnya ongkos politik dalam Pilkada memang tidak bisa dipungkiri, konsekwensi dari pertarungan merebut electoral dan dukungan masyarakat tidak mudah. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kemendagri pada 2015, bahwa untuk menjadi Walikota/Bupati dibutuhkan biaya 20-30 Milyar, sementara untuk Gubernur sebesar 20-100 Milyar. Sehingga mengakibatkan tidak sedikit kandidat yang mencari dana tambahan diluar yang dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik dalam bentuk Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) maupun Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK).

Kondisi ini diperkuat oleh hasil penelitian KPK pada 2015 lalu berjudul benturan kepentingan dalam pendanaan Pilkada. Dalam studi tersebut KPK menemukan fakta bahwa pengeluaran aktual pilkada lebih besar dari LPPDK dan LPSDK.

Beralih jalur Independen

Semakin maraknya calon yang memilih jalur independen sebaiknya tidak dipandang sebelah mata, bisa jadi fenomena ini salah satu penyebabnya adalah mahal nya mahar politik untuk memperoleh rekomendasi dukungan parpol. Selain itu, politik transaksional akan cenderung menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi parpol, sehingga mereka akan lebih memilih mengusung calon kepala daerah sendiri melalui koalisi rakyat atau yang biasa disebut calon independen.

Tren penurunan partisipasi masyarakat dalam proses pemilu, pilpres, dan pilkada perlu mendapat perhatian serius.

Data informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebutkan bahwa dalam tiga pemilu legislatif (1999, 2004, dan 2009), penurunannya mencapai sekitar 20%. Pada Pemilu 1999 partisipasi pemilih 92,7% turun menjadi 70,99% pada Pemilu 2009. Pada Pemilu 2004 partisipasi pemilih 84,06% dan turun 75,11% Pemilu 2014, sedangkan partisipasi pemilih pada Pilpres 2004 putaran pertama 79,76% dan putaran kedua turun 77,44%. Pada Pilpres 2009 turun menjadi 72,09% dan Pilpres 2014 turun lagi menjadi 69,58%. Kecenderungan yang sama pun terjadi pada partisipasi pemilih pilkada, bahkan ada yang hanya mencapai 50%-60% di beberapa daerah. 

Penurunan tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada salah satunya disebabkan oleh tingkat kepercayaan kepada kepala daerah. Setidaknya sejak 2014 hingga 2017 sudah 33 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi, baik itu dalam bentuk suap pengamanan APBD maupun kongkalikong antara penguasaha dan kepala daerah dalam memuluskan proyek APBD. 

Titik jenuh masyarakat terhadap produk pilkada yang terus menurun kualitasnya tentu akan mengerakkan masyarakat untuk memunculkan sosok pemimpin yang menurut mereka mampu mewakili aspirasinya, ditengah ketidak percayaan public terhadap proses kaderisasi calon kepemimpinan di tingkat parpol. Maka fenomena calon independen akan menjadi exit dor (jalan keluar) untuk membangun koalisi rakyat untuk mengusung kandidat yang dipercaya dan dianggap mampu mewujudkan mimpi mereka. Selain itu, pilihan maju di jalur independen juga bisa menjadi solusi bagi kandidat untuk menghindari praktek mahar politik yang saat ini tengah marak terjadi, juga kontrak politik transaksional dengan parpol pengusung dalam kaitan balas budi.

Ancaman deparpolisasi bukan datang dari calon independen. Deparpolisasi justru hanya bisa terjadi jika partai politik tidak juga membenahi dirinya yang akan membuat publik terus merasa tidak puas akan partai politik (Siti Zuhro, 2016). Namun demikian, diharapkan dengan kemunculan fenomena calon independen ini dapat menjadi cermin pembenahan kualitas parpol yang sampai saat ini belum terjadi. Hal itu terbukti sejumlah kasus korupsi yang terjadi di lembaga eksekutif dan legislatif baik di tingkat pusat maupun daerah yang semakin hari semakin banyak terjerat operasi tangkap tangan dan ditetapkan menjadi tersangka. Jumlah uang negara yang diselewengkan pun tidak tangung-tangung jumlahnya, mulai dari ratusan milyar hingga puluhan triliyun.

Kekuatan jaringan media sosial dan jaringan sosial kemasyarakatan akan menjadi jalan penuntun masyarakat untuk menemukan sosok putra/putri terbaik untuk menjadi pemimpin yang dapat menyokong aspirasi rakyat, kendati saat ini jalur independen yang masih menjadi jalan keluar ditengah rasa ketidak percayaan kepada parpol untuk memunculkan kandidat pemimpin daerahj harapan rakyat. 

Keharusan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas melalui visi misi yang mengakar dan mampu menjawab persoalan masyarakat adalah tantangan yang harus mampu diwujudkan oleh masing-masing kandidat. Tingkat kecerdasan masyarakat kian hari semakin tinggi, sehingga sulit bagi para kandidat untuk menjual visi dan misi serta program-program yang di nilai tidak realistis. Tentu kita masih ingat program 1 milyar 1 RT di DKI? Bagaimana kita bisa menilai bagaimana tingkat electoral yang mampu mereka peroleh pada saat itu.  Masyarakat sudah tidak bisa di berikan janji kampanye yang sulit untuk direalisasikan dan dipertangung jawabkan.  

Masyarakat lebih memilih program yang mampu dipertangung jawabkan secara jabatan, anggaran, dan empiris. Visi misi yang tidak mampu dinalar akan hanya menjadi omong kosong yang akan menjadi bahan tertawaan. Karena kepemimpinan bukan hanya soal kekuasaan, namun didalamnya ada komitmen politik, dan harapan akan perbaikan kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang memilihnya.

*Penulis adalah aktivis pemerhati politik

H. Hendri Zainuddin, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Selatan
  • Website
  • Google+
  • Rss
  • Pinterest
  • Instagram
  • LinkedIn
  • Vimeo
  • Youtube
  • Flickr
  • Email

Refleksi