Iklan Lucianty Pahri
Pemerintah Kabupaten Banyuasin
12 Maret 2018

KPU Sumsel dan Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada Serentak 2018

KPU Sumsel dan Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada Serentak 2018
Oleh: Dr. Ahmad Zainuri*

PADA 27 Juni 2018 nanti, sesuai dengan tahapan Pilkada Serentak  2018, masyarakat Sumsel akan menentukan pilihannya, baik calon Gubernur/Wakil Gubenur maupun Bupati/Walikota.  Memilih calon Gubernur/Wakil Gubenur atau Bupati/Walikota merupakan salah satu bentuk “kedaulatan berada di tangan rakyat” dan sekaligus salah satu indikator untuk melihat sejauh mana tingkat partisipasi politik masyarakat Sumatera Selatan (Sumsel). 

Tingkat partisipasi politik masyarakat Sumsel tidak terlepas dari upaya proses pendidikan politik. Karena pendidikan politik merupakan suatu proses dialogis diantara pemberi dan penerima pesan, melalui pesan ini masyarakat Sumsel mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik yang ideal, termasuk calon Gubernur/Wakil Gubenur maupun Bupati/Walikota, dari berbagai pihak dalam sistem politik, seperti pemerintah, sekolah, dan partai politik. Dalam konteks ini, Rusadi Kartaprawira mengartikan pendidikan politik sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya.  

Untuk dapat mensosialisasikan nilai politik, maka agen atau sarana sosialisasi politik harus menggunakan metode penyampaian pesan yang tepat melalui pengimplementasian pendidikan politik. Implementasi pendidikan politik memberikan fokus pada upaya penanaman nilai-nilai demokratis. Perlu disadari bahwa, keberhasilan pendidikan politik tidak akan tercapai tanpa dibarengi dengan penerapannya dilapangan.

Sedangkan cara berpartisipasi politik, di antaranya, melalui partisipasi konvensional, misalnya, ikut dalam kegiatan kampanye ketika pilkada serentak 2018. Dalam pengertian yang lebih teknis adalah “datang ke TPS dan memberikan suara” ketika hari “pencoblosan tanggal 27 Juni 2018. Pada umumnya dikenal beberapa kategori pemilih dalam Pilkada, yakni; 1). Pemilih yang datang ke TPS dan memberikan suaranya secara sah; 2). Pemilih yang datang ke TPS dan memberikan suaranya secara tidak sah; dan 3). Pemilih yang tidak datang ke TPS.

Bagi pemilih yang “datang ke TPS dan memberikan suaranya secara tidak sah”, terdapat beberapa kondisi, antara lain, ketidaksengajaan karena ketidaktahuan, sehingga suara yang diberikannya tidak sah, misalnya, mencoblos secara tidak benar, dan sebagainya dan ada pula unsur kesengajaan. Sedangkan pada “pemilih yang tidak datang ke TPS” berdasarkan pengalaman Pilkada sebelumnya, terdapat beberapa kondisi, antara lain; pemilih yang tidak datang ke TPS karena malas datang ke TPS, tempat tinggalnya jauh dari TPS, sehingga enggan datang, bepergian, lebih memilih bekerja atau mencari uang daripada ke TPS dan berbagai alasan yang berkaitan dengan kemalasan datang, juga ada yang karena namanya tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT). Kondisi kedua dan ketiga ini yang kemudian dikenal di masyarakat dengan sebutan “golput”. Walaupun istilah “golput” itu sendiri tidak dikenal di perundang-undangan dan terminologi teknis pemilu.

Pada kelompok  golput, terdapat beberapa jenis, yakni, pertama, “golput” ideologis atau politis, yakni mereka yang dengan “sengaja memilih” untuk “tidak memilih” dengan alasan tidak ada gunanya ikut Pilkada. Golongan ini menganggap Pilkada tidak penting, dan urusan politik kenegaraan juga tidak penting karena dianggap penuh tipu-tipu dan koruptif. Golongan ini cenderung membenci politik, politikus dan hal-hal yang berhubungan dengan politik dan Pilkada. Perilaku golput jenis ini dapat juga dipicu oleh ketidakpercayaan (distrust) terhadap landidat yang diusung partai politik dan lembaga-lembaga penyelenggara negara. Golongan ini biasanya berada pada golongan menengah ke atas dan kaum intelektual. Kedua, kelompok golput teknis, yakni mereka yang golput karena faktor dan kendala teknis seperti tidak dapat menjangkau TPS dan tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT). 

Pada golput jenis pertama, sulit untuk dipengaruhi. Treatment pada golput jenis ini memerlukan waktu yang lama dan edukasi yang kompleks. Pada golput jenis kedua, lebih mudah. Namun, di samping treatment jangka pendek untuk  sekedar “mengembalikan para “golputers” ini kembali ke jalan Pilkada” diperlukan strategi berjangka panjang untuk memberikan pendidikan pemilih agar pemilih lebih termotivasi untuk ikut “mencoblos” saat Pilkada atau meningkatkan partisipasi pemilih.

Di Sumsel, menurut Ketua KPU Sumsel H Aspahani SE Ak MM CA pihaknya mentargetkan angka partisipasi pemilih mencapai 80 persen pada Pilkada Serentak 2018, khususnya pada Pilgub Sumsel 27 Juni 2018 dengan jumlah Daftat Pemilih Tetap(DPT) per 10 September 2017 tercatat ada 5.921.584. "Kita mantapkan saja partisipasi itu lebih dari nasional yang  77,5 persen. Kami berusaha untuk 80 persen," ungkap Aspahani usai acara Deklarasi Kampanye Damai Pemilihan Gubernur dan Wagub Sumsel Tahun 2018 di Halaman Kantor KPU Sumsel Jl Pangeran Ratu Jakabaring, Minggu (sripoku.com/18/2/2018). Demikian pula, misalnya, KPU Kota Palembang menargetkan angka dikisaran 77% untuk partisipasi Pilkada Kota Palembang 2018 sesuai dicanangkan Provinsi Sumsel.

Berkaitan dengan masih rendahnya partisipasi politik masyarakat Sumsel, pengamat politik dan pendidikan politik dari Universitas Sriwijaya (Unsri) Palembang, Joko Siswanto menilai ada enam faktor penyebab menurunnya angka partisipasi pemilih, salah satunya  yang  dominan adalah  tingkat kepercayaan masyarakat semakin rendah terhadap parpol itu. Di samping itu, dia menjelaskan, majunya caleg bermasalah, atau kasus-kasus yang terjadi di tingkat partai menjadi parameter masyarakat dalam melakukan penilaian. Di Sumsel angkat golput mencapai angka 33 persen. Dengan persentase pemilih pemula (16-17 persen) dan pemilih muda (<40 tahun) sekitar 50 persen. Data partisipasi masyarakat di pilkada terus turun. 

Tentu kita berharap target yang telah ditetapkan oleh KPU Sumsel itu akan terealisasi. Namun kita jangan lupa bahwa partisipasi pemilih merupakan bagian dari partisipasi politik yang dapat dipahami dengan pendekatan perilaku politik (political behaviour). Menurut Ramlan Surbakti, perilaku politik dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni; 1). Lingkungan sosial politik tak langsung, seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya, dan media massa; 2). Lingkungan sosial politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian seseorang, seperti keluarga, agama, sekolah, dan kelompok pergaulan (pengaruh); dan 3). Struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu.

Terkait lingkungan sosial politik baik langsung maupun tak langsung (faktor eksternal) terdapat faktor internal yang ditelusuri dari konsep motivasi tindakan politik dan pilihan rasional (rational choice) yang beroperasi di wilayah perilaku politik masyarakat. Motivasi tindakan dan pilihan rasional ini berkaitan dengan persepsi atas “subjek pelaku kedua” dalam konteks pemilihan (apa yang dipersepsi dan akan dipilih), kepentingan (interest) dari si pemilih dan harapan pemilih terhadap “nilai kebaikan” yang dipersepsi (tujuan pemilu dalam persepsi pemilih). 

Subjek pelaku kedua, adalah “siapa yang akan dipilih” (kandidat, parpol). Sedangkan “subjek pelaku pertama” adalah si pemilih itu sendiri. Adapun, “nilai kebaikan” adalah sesuatu tujuan dari tindakan politik yang dipersepsi oleh pemilih, yang dalam konteks pemilu adalah tujuan pemilu itu sendiri. Artinya, seseorang bisa saja memutuskan atau termotivasi untuk “ikut memilih” atau “tidak ikut memilih” (kemudian disebut “golput”) tergantung dari 3 hal, yakni; persepsi pemilih terhadap “apa yang akan dipilih”, kepentingan pemilih, artinya, pemilih merasa kepentingannya terpenuhi atau tidak jika ikut Pilkada, dan pengharapan (ekspektasi) pemilih akan “nilai kebaikan” dari tujuan (ikut) Pilkada. Proposisi ini didasari oleh asumsi bahwa pemilih (masyarakat) pada dasarnya menginginkan kondisi masyarakat yang lebih baik, termasuk dari keterlibatannya dalam aktivitas sosial maupun politik.

Ketiga poin tersebut juga erat kaitannya dengan pemahaman dan pengetahuan pemilih terhadap isu Pilkada dan yang disangkutpautkannya dengan kepentingan dirinya. Dari banyak penelitian ditemukan bahwa kisaran partisipasi politik masyarakat hanya 60% sampai 70%. Hal ini disebabkan masyarakat merasa tidak terlalu memiliki ikatan sosial dengan kandidat atau partai politik, sehingga dalam banyak hal lebih mengutamakan ukuran pragmatis. 

Selain itu, sebagian masyarakat pemilih lebih memperhatikan aktor individual (figur calon) daripada parpol. Namun ada kesan di masyarakat  menilai keberadaan aktor politik dari persepsi kemanfaatan bagi masyarakat dan ini seringkali dimaknai kemanfaatan praktis. Kondisi ini mempengaruhi pola mobilisasi oleh partai untuk tujuan elektoralnya. Dari sisi pemilih (masyarakat), ini berarti gejala “alienasi” (keterasingan) atau menjauhnya masyarakat dari esensi Pilkada. Dan dari perspektif partisipasi pemilih, kondisi ini berpotensi menambah apatisme masyarakat pada isu Pilkada.

Ketertarikan pemilih pada “agenda aktor politik” atau kemanfaatan bagi pemilih semakin menguat dalam pengalaman masyarakat pemilih pada Pilkada langsung. Motivasi dan perilaku pemilih menunjukkan ketertarikan pemilih agenda atau program konkrit dari calon, yang kemudian, masyarakat lebih mengenal figur calon (personal) ketimbang partainya. Yang menarik, gejala bergesernya perhatian dan ketertarikan pemilih pada aktor personal dan bukan aktor institusi (partai politik). Pemilih akan mencoblos, jika ada kemanfaatan secara nyata bagi mereka. Hubungan pemilih seperti ini dengan peserta bercorak transaksional.

Di sinilah peran penting KPUD Sumsel dan KPUD Kabupaten/Kota harus intensif mensosialisasikan kegiatan Pilkada kepada masyarakat Sumsel. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Sumsel agar bersedia memberikan suaranya pada saat pemungutan suara. Hal ini sangat penting mengingat dalam setiap pelaksanaan pemungutan suara, masih banyak masyarakat yang memilih golput. 

Bahkan berdasarkan pengalaman dalam Pilkada di berbagai daerah, prosentase golput relatif besar yaitu sekitar 25–35% dari total jumlah pemilih. Walaupun golput juga bagian dari pilihan demokratis, yaitu pilihan antara memilih dan tidak memilih, tetapi sikap golput berpotensi memandulkan Pilkada dan bahkanPilpres dan Pileg sebagai ajang penjaringan aspirasi masyarakat. Mereka yang golput tentu tidak diketahui bagaimana aspirasi mereka. Demokrasi sendiri merupakan instrumen yang selama ini dipandang paling baik dalam melibatkanmasyarakat dalam pengambilan keputusan.

Sosialisasi politik bertujuan memberikan pendidikan politik yang mana menurut Joko J. Prihatmoko (2003: 180) adalah membentuk dan menumbuhkan kepribadian politik dan kesadaran politik, serta partisipasi politik rakyat. Pendidikan politik menjadi sangat penting untuk menumbuhkan budaya demokratis di masyarakat Sumsel. Pendidikan politik memang tugas seluruh masyarakat, termasuk lembaga pendidikan dan keluarga (Israr,2003). Lebih jauh, menurut Joko J. Prihatmoko (2003 : 183), partisipasi politik adalah aktivitas yang dengannya individu dapat memainkan peran dalam kehidupan politik masyarakatnya, sehingga ia mempunyai kesempatan untuk memberi andil dalam menggariskan tujuan-tujuan umum kehidupan masyarakat tersebut, dan dalam menentukan sarana terbaik untuk mewujudkannya.

Dengan demikian, partisipasi politik adalah peran serta masyarakat secara kolektif di dalam proses penentuan pemimpin, pembuatan kebijaksanaan publik, dan pengawasan proses pemerintahan. Pilkada menjadi salah satu instrumen sangat penting dalam mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan tentang siapa yang berhak menjalankan organisasi pemerintahan di daerah. 

Mudah-mudahan pada hari pencoblosan tanggal 27 Juni 2018 nanti, partisipasi politik masyarakat Sumsel akan melebihi target yang ditetapkan KPUD Sumsel. Insya Allah. Wassalam.

*Dosen UIN Raden Fatah Palembang

H. Hendri Zainuddin, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Selatan
  • Website
  • Google+
  • Rss
  • Pinterest
  • Instagram
  • LinkedIn
  • Vimeo
  • Youtube
  • Flickr
  • Email

Refleksi