Iklan Lucianty Pahri
Pemerintah Kabupaten Banyuasin
05 Mei 2018

Partisipasi Masyarakat dalam Program Dana Desa di Daerah Tertinggal

Partisipasi Masyarakat dalam Program Dana Desa di Daerah Tertinggal
Oleh: Sigit Nur Cahyo*

BERDASARKAN Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015–2019, terdapat dua kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan yang dikategorikan tertinggal yaitu Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara. 

Berbagai upaya tentunya dilakukan oleh pemerintah setempat untuk mengejar ketertingalan ini salah satu nya adalah pembangunan pedesaan pada desa-desa tertinggal dan sangat tertinggal di Kedua Kabupaten melalui pemanfaatan Dana Desa. 

Upaya Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal untuk keluar dari ketertinggalan melalui program Dana Desa tentunya memerlukan tidak hanya peran aktor pemilik kekuasaan di desa sebagai nahkoda tapi juga partisipasi masyarakat desa sebagai awak kapal sehingga kapal bernama “DESA” ini dapat berlayar pada jalur yang tepat untuk keluar dari lautan ketertinggalan.

Fakta dilapangan khususnya untuk Desa tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal, kurangnya pemahaman masyarakat bahwa diperlukannya partispasi mereka dalam program Dana Desa membuat mereka menerima saja apa yang menjadi keputusan pemangku kekuasaan setempat dalam pengelolaan dana desa. 

Tak banyak masyarakat yang hanya menjadi penonton bahkan tidak tahu mengenai bentuk partisipasi seperti apa yang dapat mereka lakukan.

Bentuk partisipasi masyarakat sebetulnya telah dimulai dari penyusunan rencana kerja pemerinta desa dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa melalui musyawarah desa dimana BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat membahas dan menyepakati penetapan penggunaan Dana Desa. 

Masyarakat dapat memberikan aspirasi dan ide mereka mengenai pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana yang sesuai dengan kebutuhan Desa. Hasil keputusan musyawarah Desa ini harus menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa yang kemudian menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APB Desa. 

Kemudian, Masyarakat harus memahami bahwa penggunaan Dana Desa dalam pembangunan desa dilakukan melalui program padat karya bukan dikerjakan oleh kontraktor sehingga Masyakarat Desa dapat berpatisipatif sebagai tenaga kerja dalam pembangunan desa dan memberikan pendapatan bagi mereka yang bekerja. Bahan baku lokal pun jika ada memanfaatkan yang ada di desa sehingga memberikan penghasilan kepada masyakarat yang memiliki bahan baku tersebut. Tujuannya adalah Desa dapat mandiri dalam pembangunan di desa dan uang yang digunkan untuk pembangunan desa tidak mengalir keluar desa. 

Salah satu bentuk kegiatan padat karya adalah dengan memberikan upah langsung tunai (cash for work) kepada tenaga kerja harian atau mingguan yang telibat dalam rangka memperkuat daya beli masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Bentuk partisipatif masyarakat selanjutnya adalah dalam pemantauan dan pengawasan Dana Desa. Masyarakat desa bersama semua pihak seperti Camat, BPD, APIP, dan BPK dapat bersama-sama melakukan pengawasan Dana Desa. Sejauh ini masyakarat tidak tahu kemana laporan ditujuan dan mayoritas tidak berani untuk melaporkan adanya penyimpangan-penyimpangan yang ada di lapangan. 

Pemantauan dan pengawasan merupakan tahapan penting untuk memastikan agar tidak ada penyimpangan pengelolaan dana desa. Partisipasi masyarakat diperlukan agar setiap rupiah dari Dana Desa digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dapat efisien, efektif, produktif, transparan dan akuntabel.

Penutup, Pemerintah Daerah setempat harus mampu melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman yang kuat dimasyarakat pedesaan tentang partisipasi aktif mereka dalam semaraknya Dana Desa selain itu pengelolaan dana desa harus digunakan secara tepat sararan sesuai dengan potensi dan permasalahan yang ada di Desa sehingga tujuan mulia program Dana Desa khususnya Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal agar dapat keluar dari ketertinggalan dapat terlaksana. 

*Penulis adalah Pegawai Pemerintah yang sedang melaksanakan tugas belajar di kampus “in harmonia progressio"

H. Hendri Zainuddin, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Selatan
  • Website
  • Google+
  • Rss
  • Pinterest
  • Instagram
  • LinkedIn
  • Vimeo
  • Youtube
  • Flickr
  • Email

Refleksi