Banyuasin Siap Sukseskan Asian Games Tahun 2018
Pasang Iklan di DetikSumsel.com
20 Juni 2018

Pilkada Damai yang Berkualitas

Pilkada Damai yang Berkualitas
Oleh: Prasetyo Nugraha

PELAKSANAAN sepuluh Pilkada yang digelar serentak di Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari satu pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, empat pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, dan lima pemilihan Bupati dan Wakil Bupati akan berlangsung pada Rabu, 27 Juni 2018 mendatang.


Hitungan mundur pelaksanaannya tinggal beberapa hari lagi kedepan, tetapi sisi lain dari subtasi Pilkadanya masih jauh dari harapan. Ada krusial yang menjadi catatan salah satunya persoalan orientasi pelaksanaan Pilkada atau Pemilu serentak.

Kata orientasi bermakna luas meliputi melihat, mengenal, pandangan, sikap, arah, penilaian, pengetahuan, keyakinan dan lain-lain.  Orientasi pelaksanaan Pilkada adalah peninjauan untuk menentukan sikap, arah dan keyakinan serta nilai-nilai instrumen demokrasi untuk upaya membangun perubahan kondisi bangsa yang lebih baik dengan meletakkan nasional interest, kepetingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. 

Sebaliknya, memposisikan kepentingan pribadi dan golongan di atas segala-galanya berarti menjadikan Pilkada gagal-orientasi. Alhasil yang didapat dalam proses demokrasi tersebut tidak bisa disebut membanggakan, alih-alih membawa angin perubahan bahkan malah kebalikannya. 

Akibat gagal-orientasi, Pilkada serentak terjangkit komplikasi. Dampak nyata dipermukaan di sana sini banyak temuan dan pengaduan masyarakat terkait pelanggaran, dimulai dari pelanggaran ringan hingga yang berat.

Yang akut dan patut jadi perhatian dalam Pilkada serentak se-Sumsel 2018, antara lain yaitu pertama, money politic (politik uang). Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 menegaskan bahwa politik uang adalah “calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih”.

Dalam perpektif ini dimaknai politik uang adalah praktik transaksional atau sogokan politik. Wajar korupsi selalu berkelindan meski silih berganti pemimpin diganti, ujar Montesque “korupsi setiap pemerintahan dimulai dari perlombaan ini”, lanjutnya karena “masing-masing kandidat makin terpacu untuk mengembangkan politik sogok”.

Manakala praktik ini tetap dipertahankan pada Pilkada 2018 maka proses demokrasi akan tercoreng, nilai suatu integritas pelaksanaan Pilkada juga merosot. Pada akhirnya goal Pilkada membangun perubahan kondisi bangsa yang lebih baik akan jauh panggang dari api. 

Kedua, politisasi Aparatur Sipil Negara (ASN, dulu disebut PNS). ASN merupakan komoditas empuk untuk dijadikan sarapan politik, jumlahnya yang tambun apabila dikerahkan ke salah satu pasangan calon (paslon) potensial memiliki efek suara berlipat. 

Apalagi terdapat pertahana atau paslon merupakan atasan ASN, rasa tidak enak dan balas budi ASN pada suatu sisi atau kadang untuk memenangkan pertarungan ASN pun diberi iming-iming jabatan pada sisi lain pasca paslon terpilih. Jika cara seperti ini dilakukan, impactnya menjadikan politik Sumsel “tidak naik kelas” dengan istilah lebih cetar Geertz menamakanya dengan state manque, suatu keadaan berputar-putar pada suatu posisi ke posisi lainnya, tidak maju.

Sebenarnya regulasi untuk menjaga netralitas ASN telah diatur, Cth; UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PP No. 42 tahun 2004 tentang pembinaan Korp dan Kode Etik  Pegawai Negeri Sipil dan PP No. 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil serta secara eksplisit UU Pilkada juga mengatur soal politisasi ASN, bahkan ada banyak regulasi lainnya yang mengatur netralitas ASN, namun pertanyaannya sejauh mana regulasi efektif atau tidak ditegakkan. 

Ketiga, berita hoax. Selama tahun Pilkada ruang media publik disesaki oleh berita-berita hoax, hoax disini dipahami “politis” sebagai penyampaian dan penyebarluasan berita bohong yang faktanya tidak atau ada tetapi tidak disampaikan sesuai kenyataannya dengan tujuan jahat (malicious deception) hingga berdampak diantaranya jatuhnya nama dan harga diri pasangan calon.

Tidak sekadar bohong, berita yang belum tentu kebenarannya atau bisa jadi berita itu benar namun berulang-ulang dishare melalui media massa, sosial media, ataupun grup massager dan whatsapp tanpa santun, beretika dan beradab berpotensi menimbulkan kebingungan, keresahan dan kegaduhan yang berujung konflik di tengah masyarakat.

Jelas sudah, money politic (politik uang), politisasi ASN dan berita hoax merupakan sebagian penyakit yang diderita oleh demokrasi. Like or dislike, suka tidak suka ini semua merupakan komplikasi yang menurunkan nilai proses Pilkada atau Pemilu yang berintegritas dan pasti tidak sehat serta mengancam kelangsungan demokrasi itu sendiri. 

Agar Pilkada yang digelar damai dan hasil yang didapat berkualitas dipandang perlu adanya resolusi. Perbaikan yang cepat dan tepat adalah melalui tindakan pertobatan politik, kita berharap semua paslon, partai politik, dan tim kampanye menyadari selain Pilkada merupakan rotasi kekuasaan ia juga merupakan titik tolak untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan demokratis

Pilkada meski diinsyafi sebagai moment konsolidasi demokrasi. Masyarakat percaya semua kandidat merupakan orang-orang besar dan hebat, keyakinan ini merupakan modal untuk menjadikan Pilkada 2018 sebagai ajang join forces, kita realistis kesatuan bukan ukuran perdamaian, maka kita semua hanya membutuhkan kekuatan besar dan hebat tersebut untuk saling berkerja sama. Bersaing untuk bersanding, yang terpilih tetap merangkul dan yang belum jangan ragu dan malu menjabat tangan bersama bersatu membangun daerah untuk kejayaan bangsa dan negara.

Terakhir, tidak kalah penting adalah the rule of law, penegakkan hukum. Aturan main telah disusun secara adequate (memadai), hanya perlu dikelola secara benar dan profesional melalui tangan orang-orang yang tepat (independen dan berintegritas).

Semua aturan telah diatur dalam regulasi tinggal tergantung pada komitmen dalam penegakkanya. Kita sedang tidak “bermain dadu” dimana aturan main sekedar law of the ruler, perangkat dikerahkan dan permain diarahkan berdasarkan kepentingan “bandar besar pilkada”.

Semoga pertobatan kelompok kepentingan (interest group) nasuhaa, semurni-murninya dan semua pemangkunya (stakeholder) berkomitmen menjalankan peraturan permainan, selebihnya biarlah masyarakat turut andil dalam menjaga agar Pilkada tidak gagal-orientasi yang berakibat demokrasi terjangkit komplikasi. 

Sampai waktunya tiba, sekali lagi; semoga pilkada serentak 2018 khususnya di Sumatera Selatan berjalan damai dengan hasil yang berkualitas. 

H. Hendri Zainuddin, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Selatan
  • Website
  • Google+
  • Rss
  • Pinterest
  • Instagram
  • LinkedIn
  • Vimeo
  • Youtube
  • Flickr
  • Email

Refleksi