Banyuasin Siap Sukseskan Asian Games Tahun 2018
Pasang Iklan di DetikSumsel.com
28 Februari 2018

Tanggung Jawab Pers Membangun Kesadaran Konstitusi

Tanggung Jawab Pers Membangun Kesadaran Konstitusi
Oleh: Abdul Malik Syafei*

PASCA reformasi dan terjadi amandemen Undang-undang Dasar 1945, pers Indonesia telah mendapatkan tempat yang proporsional. Bahkan disebutkan keberadaan pers menjadi pilar keempat demokrasi, setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif melengkapi teori trias politica dalam bernegara. Hal ini dibuktikan dengan lahirnya Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers yang menjamin kemerdekaan pers dan melarang pembredelan pers. Sehingga tidak heran jika UU Pers ini kerap kali disebut sebagai anak kandung reformasi. 

Dalam sejarah, kehadiran UU Pers ini tercatat hanya berbeda 1 nomor dengan UU no 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kenapa demikian? Karena Pers tidak terlepas dengan HAM, tanpa kebebasan Pers niscaya jaminan HAM adalah omong kosong. Peran pers ini tertuang dalam pasal 6 (b) menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudkan supremasi hukum, dan hak asasi manusia serta menghormati kebhinekaan. Ini menunjukkan Negara dalam hal ini konstitusi kita telah menjamin seutuhnya kemerdekaan Pers di Indonesia. 

Selain indikasi yang penulis paparkan di atas, menurut ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo dalam tulisannya 'Kondisi Pers Indonesia dan Tantangan Saat Ini' di Jurnal Dewan Pers Edisi 16/Desember 2017 menyebutkan, bahwa UU Pers menjadi satu-satunya UU di Indonesia yang tidak ada peraturan pemerintah (PP) maupun Peraturan menteri (Permen) sebagai peraturan pelaksana. 

Hal ini dilakukan, kata Yosep, atas dasar semangat para pengkonsep dan penggagas UU Pers ini secara sengaja memang membatasi campur tangan orang dari luar pers untuk mengatur dan dan memasuki ruang kemerdekaan Pers. Para penyusun UU berharap para wartawan profesional dan masyarakat pers dengan difasilitasi dewan pers mengatur diri sendiri (self regulating) melalui pemyusunan berbagai aturan, pedoman, termasuk menyusun kode etik jurnalistik.

Kebebasan Pers dalam konstitusi di Indonesia ini tidak hanya diakui oleh anak bangsa saja, tapi juga telah mendapat pengakuan dunia internasional sebagai prinsip kebebasan pers yang berlaku secara universal, bahkan UU pers ini mengilhami negara tetangga membuat regulasi yang sama. Hal ini selaras dengan data indeks kemerdekaan pers yang dirilis oleh Reporters Sans Frontieres (RSF). Tahun 2017 tercatat posisi Indonesia berada di urutan 124 berada di atas Malaysia, Filipina dan Thailand. Hal ini lebih baik dibanding rilis RSF tahun 2011/2012 menempatkan Indonesia di urutan 146 di bawah Malaysia, Filipina dan Thailand. Ini menunjukkan progres kebebasan pers di tanah air terus meningkat seiring dengan jaminan konstitusi.  

Tantangan Pers sebagai Pilar Demokrasi 

Hanya saja keberadaan pers dalam menjalankan perannya sebagai pilar demokrasi untuk mendukung konsolidasi demokrasi di Indonesia bukan tanpa kendala. Kemerdekaan pers mendapat pengakuan yang tinggi dari konstitusi tapi justru dibatasi oleh internal pers sendiri. Misalnya kemandirian perusahaan pers yang belum merata. Artinya hanya beberapa media saja yang mampu menghidupi perusahaannya tanpa intervensi kekuasaan. Hal semacam ini kerap kali menjadi problem bagi media di daerah. Kekritisan media dalam menyampaikan aspirasi publik terkadang terhalangi oleh kepentingan penguasa daerah dengan ikatan kerjasama iklan. Kemampuan media yang belum sepenuhnya mandiri ini menjadikannya terbelenggu dalam pusaran penguasa. 

Tidak hanya itu, intervensi pemilik media terhadap redaksi masih belum sepenuhnya dapat dihindari, meskipun Dewan Pers dengan aturannya membuka celah pengaduan bagi pemilik media melakukan intervensi tapi buktinya tidak bisa dicegah. Apalagi pemilik media mempunyai kepentingan politik, hal ini sangat kentara seperti Pemilu 2014 lalu, media nasional terutama televisi berita terpecah menjadi dua membela kepentingan pemiliknya. 

Lebih dari itu, wartawan sebagai ujung tombak redaksi masih jauh dari kata sejahtera. Apalagi menjamurnya media cyber dewasa ini menciptakan peluang wartawan yang banyak, tapi tidak dibekali dengan kemampuan jurnalistik yang memadai serta jauh dari kata sejahtera. Prakteknya, mereka hanya dibekali kartu pers saja kemudian disuruh mencari berita sekaligus iklan, tanpa ada kontrak dan kepastian akan kesejahteraan. Akhirnya toleransi terhadap praktek suap kepada wartawan menjadi fulgar, liputan bukan semata-mata mencari berita tapi memaksa mencari amplop dari narasumber. Fenomena ini terjadi di tengah kebebasan pers di negeri ini yang akhirnta membatasi peran wartawan itu sendiri sebagai pilar demokrasi karena telah teracuni oleh batasa-batasan tersebut.

Pers Membangun Kesadaran Konstitusi

Kebebasan Pers tidak boleh mengesampingkan peran utamanya sebagaimana termaktub dalam UU Pers no 40 tahun 1999. Salah satu peran mendasar tersebut adalah ikut bertanggung jawab dalam membangun kesadaran konstitusi kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk keinsyafan warga negara akan pentingnya mengimplementasikan nilai-nilai konstitusi (Pasal 6 (b) UU No 40 tahun 1999).

Hal ini mengindikasikan, berhasil dan tidaknya kemelekan atas keasadaran berkonstitusi warga negara tergantung pada Pers. Dengan kata lain, tugas pers sesungguhnya lebih kepada penyebaran informasi agar warga negara dapat berpartisipasi melaksanakan kewajibannya.

Begitu pentingnya peran media dalam kesadaran demokrasi dan keterbukaan informasi tentunya harus diimbangi dengan pemberitaan yang sehat. Sebab pemberitaan di media jika salah dan dimanfaatkan dalam hal propokatif justru akan melahirkan kegoncangan stabilitas negara. 

Tanggung jawab media memastikan informasi yang keluar adalah benar dan berpihak kepada keadilan masyarakat bukan kepentingan penguasa atau pemilik media apalagi hoax yang menyebabkan kegaduhan. Dalam kesadaran demokrasi ini, terlepas dari batasan-batasan kemerdekaan pers yang membelenggu kemandirian pers, media berkewajiban memberikan pemahaman dan informasi yang berkiblat kepada kepentingan publik karena keutuhan NKRI dan Marwah Konstitusi adalah kewajiban anak bangsa. Wallahua'lam bissawab. 

*Wartawan DetikSumsel.Com

H. Hendri Zainuddin, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Selatan
  • Website
  • Google+
  • Rss
  • Pinterest
  • Instagram
  • LinkedIn
  • Vimeo
  • Youtube
  • Flickr
  • Email

Refleksi