Banyuasin Siap Sukseskan Asian Games Tahun 2018
Pasang Iklan di DetikSumsel.com
Diposting oleh : Red     Tanggal : 15 April 2018 23:23     Dibaca: 916 Pembaca

Rekomendasi DPRD Muba Terkait Pergantian Kadis Perkim Dinilai Tak Miliki Konsekuensi Hukum

Pakar Hukum Tata Negara dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Dr Febrian, SH., M.Si

Palembang, Detik Sumsel- Rekomendasi DPRD Muba yang ditujukan ke Plt Bupati Muba untuk memberhentikan Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Muba dinilai tidak memiliki konsekuensi hukum terhadap eksekutif. 

Pakar Hukum Tata Negara dari Unsri, Dr Febrian mengatakan, berita acara No. 33/BA/DPRD/IV/2018 yang ditandatangi Ketua DPRD Muba, Abusari Burhan SH tersebut tidak memiliki konsekuensi hukum sama sekali terhadap eksekutif. Baik isinya maupun bagi Plt Bupati Muba. 

"Tapi memang, kalau berita acara ini sudah beredar di masyarakat, ini harus diklarifikasi," kata Febrian saat dimintai pendapatnya di Palembang, Minggu (15/4)

Dekan Fakultas Hukum (FH) Unsri ini berpandangan, berita acara yang dibuat DPRD Muba ini adalah administrasi internal dari DPRD. Tapi harus dipahami, apa yang menjadi substansi dan prosedur yang seyogyanya tergambar dari berita acara tersebut. 

"Kalau untuk efek terhadap lembaga lain, ini tidak punya efek. Karena itu bukan surat, baik surat resmi maupun bentuk hukum lain yang melibatkan pihak-pihak lain itu. Apakah itu mitra atau stakeholder," terangnya. 

Febrian mengingatkan, DPRD Muba juga tidak boleh melampaui kewenangannya.  Karena bisa saja nanti justru terkena konsekuensi hukum. "Oleh karena itu, Plt Bupati Muba harus menjawab ini. Karena mutasi dan seterusnya berkaitan dengan Kepala Dinas Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) adalah menjadi kewenangan bupati," terangnya. 

Diberitakan sebelumnya, berita acara tanggal 12 April 2018 itu muncul, saat rapat audensi di Ruang Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Muba, yang dihadiri Pimpinan DPRD Muba, Asisten III, Inspektorat, BKD dan Pengembangan SDM Muba, yang menghasilkan tiga poin. 

Pertama memberikan waktu selama-lamanya dua minggu terhitung sejak tanggal 12 April 2018, agar Plt Bupati Muba mengganti saudara Mursalin, sebagai Kadis Perumahan dan Pemukiman Muba, mengingat surat rekomendasi dari Komisi III DPRD Muba tanggal 9 April 2018.

Kedua, tidak dibenarkan melakukan lelang proyek di Dinas Perumahan dan Pemukiman Muba sebelum saudara Mursalin diganti. Poin ke tiga, apabila kedua poin tersebut tidak diindahkan oleh eksekutif, maka kegiatan di DPRD Muba, yaitu pengesahan LPJ akan ditunda sampai proses Kadis Perumahan dan Pemukiman Muba diganti.

“Surat keputusan rekomendasi yang telah disepakti, tentunya wajib dilaksanakan,” kata Ketua DPRD Muba Abusari Burhan, SH.

Ia menjelaskan, bahwa setelah mendengarkan aspirasi para anggota asosiasi jasa konstruksi daerah Muba maka diambilah surat keputusan rekomendasi yang akan disampaikan kepada Bupati Muba agar dijadikan dasar pengambilan keputusan pemecatan Kadis DPKP. Karena bila dibiarkan berlarut-larut akan menimbulkan polemik berkepanjangan. Apalagi Sumsel akan melaksanakan Pilkada wajib menjaga kondusivitas keamanan.

“Bila Mursalin tidak dipecat dalam waktu dua minggu kedepan, DPRD Muba akan menunda LPJ Bupati Muba,” tegas Abusari Burhan. (Buy) 

H. Hendri Zainuddin, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Selatan
  • Google+
  • Whatsapp

0 Comments

Tinggalkan Komentar

*) Harus diisi

Refleksi