Diposting oleh : Butet Kertaradjasa     Tanggal : 09 Juni 2017 11:13     Dibaca: 158 Pembaca

Rektor Kritisi Kebijakan Pilrek Ditentukan Presiden

Ilustrasi

Palembang, Detik Sumsel- Pemerintah pusat beberapa waktu lalu sempat mengeluarkan wacana bahwa pola Pemilihan Rektor (pilrek) di Perguruan Tinggi sepenuhnya akan ditentukan oleh Presiden, hal ini sempat dilontarkan oleh Mendagri TJahjo Kumolo. Hal ini pun direspon oleh sejumlah Rektor yang menilai kebijakan tersebut belumlah tepat untuk di implementasikan.

Misalnya saja, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang Prof Dr HM Sirozi MA PhD yang menilai wacana yang diberikan oleh Kemendagri tersebut tidak perlu direspon secara serius. Pihaknya menghimbau lebih baik untuk menunggu kejelasan dari wacana tersebut. "Setiap kebijakan pasti ada kelebihan dan kekurangannya, sebaiknya kita tunggu bagaimana kelanjutan dari wacana tersebut," ungkapnya.  

Menurutnya, kendati wacana tersebut akan diterapkan, tentu berbagai pertimbangan harus dilakuan oleh pihak pemerintah. Karena jika dikaitkan dengan otonomi PTN maka akan kurang baik bagai PTN yang diharapkan memiliki inpendensi dan kebebasan akademik. "Kalau ini terjadi tentu kreatifitas dan inovasi di kampus akan terbatas serta menjadikan PTN  stagnan dan kaku dalam berkreasi dan inovatif yang berujung pada kerugian bangsa kita sendiri," cetusnya.

Terpisah, Rektor Universitas Sriwijaya Prof Dr Ir Anis Saggaff MSCE menyebutkan sistem pemilihan yang dicanangkan oleh pemerintah bukanlah kebijakan yang baru melakukan kembali pada kebijakan yang dahulu pernah ada sebelumnya reformasi. "Sebelum 2005 pemilihan rektor pada dasarnya sudah dipilih oleh Presiden dan ditandatangani oleh Presiden namun bisanya kebijakan ini diwakilkan melalui menteri," ungkapnya.

Dijelaskan Annis, sebelum 2005 pemilihan rektor dilakukan dengan cara perguruan tinggi melalui senat universitas memilih tiga orang yang akan diajukan kepada ke menteri, dari tiga orang tersebut akan dipilih jadi satu orang oleh menteri untuk dilantik menjadi rektor. "Tapi tanda tangan Surat Keputusan (SK) dilakukan oleh presiden dan dilantik oleh presiden, namun bisa diwakilkan kepada menteri," jelasnya.

Setelah tahun 2005, terangnya, pemilihan rektor sedikit berubah dimana senat memilih tiga nama kemudian diusulkan ke menteri untuk dipilih jadi tiga orang. Sedangkan SK-nya dikeluarkan oleh menteri dan dilantik oleh menteri. "Jadi kalau presiden kembali memilih faktor lagi maka bukanlah hal baru lagi sebab pada dasarnya sudah seperti itu," pungkasnya. (tet)

  • Google+
  • Whatsapp

0 Comments

Leave a Comment

*) Harus diisi

Refleksi