SRIWIJAYA FC
Mitra Kukar Bungkam Sriwijaya FC 3-0
18 Juli 2018
BERITA TERBARU
- Mitra Kukar Bungkam Sriwijaya FC 3-0
- Petugas Dishub Lahat Kecolongan Masih ada Mobil Besar Melintas
- Dua Wartawan Detik Sumsel Dinyatakan Kompeten UKW Muda
- Duaaar...! Mobil Crane Milik Waskita Karya Nyangkut di JPO Depan Muhammdiyah Balayudha
- Bupati OKI Minta Polisi Tindak Tegas Pelaku Pembakar Lahan
- Babak 1: SFC Tertinggal 1-0 atas Mitra Kukar
- Komisi IV DPRD OKI Segera Panggil Dirut RSUD Kayuagung
- Sewenang - wenang Terhadap Karyawan PT Adi Tarwan Didemo
- Kloter 2 Embarkasi Palembang Tiba di Asrama Haji
- Pj Bupati Muara Enim MoU Perjanjian Kerjasama APIP dan APH
Diposting oleh : Erizal Wandi Tanggal : 23 Januari 2017 17:48 Dibaca: 533 Pembaca
Selisih Data Kependudukan 64 Ribu Jiwa, Dewan Panggil Disdukcapil Prabumulih
Ketua DPRD Prabumulih Ahmad Palo
Prabumulih, Detik Sumsel - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih akan memanggil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) terkait adanya selisih data kependudukan yang dimiliki Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih dengan pusat yang mencapai 64 ribu jiwa.
Ketua DPRD Kota Prabumulih Ahmad Palo mengatakan, selisih jumlah penduduk itu harus diklarifikasi. Mengingat hal tersebut dapat berpengaruh terhadap mata pilih saat pemilihan kepala daerah (Pilkada) nanti.
"Selisihnya tidak masuk akal, mencapai 64 ribu jiwa. Ini perlu diklarifikasi agar tidak terjadi kesalahan dikemudian hari. Untuk itu dalam waktu dekat kita akan panggil pihak Disdukcapil untuk menjelaskan masalah ini," ujar Ahmad Palo, Senin (23/01).
Orang nomor satu di DPRD Kota Prabumulih ini menuturkan, data yang digunakan haruslah valid."Tidak hanya di pilkada saja, jumlah penduduk juga mempengaruhi jumlah kursi di DPRD, yang mana semestinya bedasarkan undang-undang kalau lebih dari 200 ribu jiwa, jumlah kursi di DPRD bertambah menjadi 30 kursi dari 25 kursi saat ini," terangnya.
Menurutnya, untuk mengetahui jumlah penduduk tidaklah sulit, yakni melalui pendataan Kartu Keluarga (KK). Sehingga dapat diketahui jumlah penduduk khususnya yang wajib KTP.
"Agar lebih cepat proses pendataannya juga harus melibatkan lurah, RT dan RW setempat. Sehingga data yang diperoleh pun lebih valid. Tidak asal tebak-tebak saja," tandasnya seraya mengaku belum mengetahui pasti penyebab terjadinya selisih jumlah kependudukan tersebut. (Ichal)
0 Comments
Tinggalkan Komentar
*) Harus diisi
Refleksi
-
Cawapres NU, Mungkinkah?
SALAH satu perbincangan serius mengenai siapa yang akan menjadi cawapres Joko Widodo dan pesaingnya dalam pilpres 2019 nanti adalah kandidat yang memiliki latar belakang ... (Baca selengkapnya)
-
Pemenang Pilkada Sumsel adalah Alex Noerdin
Menyoroti Pilkada Sumsel, posisi Elit hari ini lebih condong ke Dodi Reza. Kalaupun ada yang mengatakan Incumbent itu adalah Ishak Mekki, tetapi arah elit (pemerintah yan... (Baca selengkapnya)
-
Panggung Milik Paslon Akbar-Hernoe
MENILAI debat Pilkada Palembang secara obyektif harus diakui bahwa Paslon walikota dan wakil walikota Palembang, M Akbar Alfaro-Hernoe Roesprijadji tampil ... (Baca selengkapnya)
-
Pilkada Damai yang Berkualitas
PELAKSANAAN sepuluh Pilkada yang digelar serentak di Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari satu pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, empat pemilihan Walikota dan ... (Baca selengkapnya)
-
Pendekar dan Penjaga Marwah Daerah
DAHULU Dewan Perwakilan Daerah (DPD), disebut dengan utusan daerah memiliki fungsi legislatif bersama sama dengan Anggota DPR RI yang berasal dari Partai Politik. Dimana ... (Baca selengkapnya)
