SRIWIJAYA FC
Dipanggil Luis Milla, Ini Harapan Zulfia...
22 April 2018
BERITA TERBARU
- Dipanggil Luis Milla, Ini Harapan Zulfiandi di Turnamen Anniversary Cup 2018
- Asri Siapkan Program Ekonomi Bagi 'Kartini Sumsel'
- Meriahkan Pemilu Serentak 2019, KPU Prabumulih Gelar Seni Budaya
- Demokrat Ingatkan Hutang Pemprov Sumsel
- Tetapkan DPT, KPU Sebut Terkendala e-KTP
- Hibur Masyarakat Hanura OKI Tampilkan Kesenian Kuda Lumping
- Jelang Pemilu 2019, KPUD OKI Lakukan Hal ini
- Hasil Jepretan Fotographer Pewarta Foto Palembang Dipamerkan
- Hujan Lebat, Kota Pagaralam Direndam Air
- Ingin Kenalkan Kain Palembang Hingga Tingkat Internasional
Diposting oleh : Erizal Wandi Tanggal : 23 Januari 2017 17:48 Dibaca: 423 Pembaca
Selisih Data Kependudukan 64 Ribu Jiwa, Dewan Panggil Disdukcapil Prabumulih
Ketua DPRD Prabumulih Ahmad Palo
Prabumulih, Detik Sumsel - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih akan memanggil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) terkait adanya selisih data kependudukan yang dimiliki Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih dengan pusat yang mencapai 64 ribu jiwa.
Ketua DPRD Kota Prabumulih Ahmad Palo mengatakan, selisih jumlah penduduk itu harus diklarifikasi. Mengingat hal tersebut dapat berpengaruh terhadap mata pilih saat pemilihan kepala daerah (Pilkada) nanti.
"Selisihnya tidak masuk akal, mencapai 64 ribu jiwa. Ini perlu diklarifikasi agar tidak terjadi kesalahan dikemudian hari. Untuk itu dalam waktu dekat kita akan panggil pihak Disdukcapil untuk menjelaskan masalah ini," ujar Ahmad Palo, Senin (23/01).
Orang nomor satu di DPRD Kota Prabumulih ini menuturkan, data yang digunakan haruslah valid."Tidak hanya di pilkada saja, jumlah penduduk juga mempengaruhi jumlah kursi di DPRD, yang mana semestinya bedasarkan undang-undang kalau lebih dari 200 ribu jiwa, jumlah kursi di DPRD bertambah menjadi 30 kursi dari 25 kursi saat ini," terangnya.
Menurutnya, untuk mengetahui jumlah penduduk tidaklah sulit, yakni melalui pendataan Kartu Keluarga (KK). Sehingga dapat diketahui jumlah penduduk khususnya yang wajib KTP.
"Agar lebih cepat proses pendataannya juga harus melibatkan lurah, RT dan RW setempat. Sehingga data yang diperoleh pun lebih valid. Tidak asal tebak-tebak saja," tandasnya seraya mengaku belum mengetahui pasti penyebab terjadinya selisih jumlah kependudukan tersebut. (Ichal)
0 Comments
Tinggalkan Komentar
*) Harus diisi
Refleksi
-
Mencerdaskan Konsumen Sejak Dini
HARI INI, Tanggal 20 April diperingati oleh masyarakat Indonesia sebagai Hari Konsumen Nasional berdasarkan kebutusan Keputusan Presiden No. 13 Tahun 2012. Pada dasarnya,... (Baca selengkapnya)
-
Kartini di Pentas Demokrasi
R.A. Kartini adalah bagian dari sejarah dalam keikutsertaan perempuan Indonesia diberbagai bidang kehidupan, baik pemerintahan maupun non-pemerintahan. R.A. Kartini sanga... (Baca selengkapnya)
-
Mengenal Gigi Ala GM RS Pelabuhan
NORMALNYA manusia memiliki dua fase kehidupan bagi giginya. Fase pertama adalah fase gigi anak atau gigi susu atau kadang disebut juga dengan gigi sulung dan fase be... (Baca selengkapnya)
-
Hitam Putih Politik Dinasti
BELUM lama ini, sekelompok warga Kota Palembang bersepakat menggagas acara diskusi terkait issu dan peristiwa yang tengah tren melanda sebagian besar wilayah di Provinsi ... (Baca selengkapnya)
-
Sosiologi dan Ekonomi: Beda Frase, Beda Makna
SOSIOLOGI dan ekonomi mengalami disparitas lingkup studi selama beberapa dekade terakhir. Sosiologi dan ekonomi seolah menjadi dua disiplin yang tak berkaitan satu sama l... (Baca selengkapnya)
