Diposting oleh : Fazds     Tanggal : 11 Agustus 2017 17:06     Dibaca: 253 Pembaca

Siapa Pegawainya Laporkan Dengan Saya

Sejumlah kontraktor di Kabupaten Banyuasin saat mengikuti bintek yang diadakan ULP Banyuasin beberapa waktu lalu

Banyuasin,Detiksumsel - Sejumlah kontraktor yang kalah tender, tuding proses tender proyek di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkab Banyuasin masih bisa diatur. Bahkan sejumlah pegawai ULP menurut mereka diduga ada yang menjadi makelar dalam pembuatan penawaran para kontraktor.

Tudingan sejumlah kontrantor ini, ditanggapi dengan tegas Bupati Banyuasin SA Supriono bahwa, semua proses sudah sesuai dengan aturan pengadaan barang dan jasa. Semua kontraktor siapapun itu dan darimanapun bisa melakukan penawaran dan sistemlah yang akan memproses semua penawaran tersebut.

"Pola proses tender semuanya online, ini untuk memutus tindak kecurangan yang mungkin selama ini terjadi,"katanya.

Tetapi kalau memang ada indikasi kecurangan terang Supriono,dirinya membuka ruang kepada para kontraktor untuk melaporkan kepada dirinya dengan di sertai bukti-bukti yang valid.

"Kalau ada buktinya laporkan kepada saya,kita tindak tegas, tapi kalau cuma katanya lebih baik si kontraktor melakukan evaluasi diri ya mungkin ada yang salah dalam penawaran atau faktor lainnya, "katanya.

Semua proses pelelangan melalui sistem elektronik di unit layanan pengadaan (ULP) dan jika ada yang coba-coba untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan tentu tindakan administrasi dan hukum akan di lakukan.

"Saya pastikan proses tender pengadaan barang jasa di Banyuasin sudah jauh lebih baik, transparan,terbuka untuk semua,"kata Supriono seusai membuka acara Bintek menuju 100 Smart City di Auditorium Pemkab Banyuasin kemarin.

Dan menurut mantan Inspektur Banyuasin ini bahwa proses keterbukaan ini tidak lepas dari upaya dirinya untuk mewujudkan pembangunan yang bermutu dan berkualitas dan menekan sejumlah pelanggaran yang mungkin selama ini terjadi.

"Semuanya sistem yang atur, dan tidak ada satupun pejabat yang bisa atur,"tegasnya.

"Kalau ada kontraktor yang protes itu biasa. Tetapi bukan kesalahan LPSE atau ULP tapi kesalahan asosiasi itu sendiri. Misal mereka tidak update mendaftarkan anggotanya, persyaratan tidak lengkap dan sebagainya sehingga pada saat ikut tender sistemnya eror sendiri,"katanya.

"Jadi jangan selalu menyalahkan ULP, tapi kontraktor dan asosiasi harus mawasdiri dan lakukan pembenahan secara internal,"kata Supriono.

Transparannya proses tender ini lanjut Supriono merupakan bagian dari smart city yang tengah pihaknya lakukan. Dan ini perlu diketahui tuntutan zaman yang harus diikuti oleh semua pihak. (Faz)

  • Google+
  • Whatsapp

0 Comments

Leave a Comment

*) Harus diisi

Refleksi