Situs Berita Detik Sumsel
Redaksi Detiksumsel.com
Diposting oleh : Fazds     Tanggal : 06 April 2017 21:23     Dibaca: 980 Pembaca

Supriono Lounching Layanan Administrasi Terpadu

Pelaksanan Tugas Bupati Banyuasin Ir SA Supriono MM melakukan Launching Paten

Banyuasin, Detik Sumsel - Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Pemkab Banyuasin menerapkan layanan administrasi Terpadu (PATEN) di 19 Kecamatan.  Dengan PATEN ini, masyarakat bisa mendapatkan layanan administrasi dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga, KTP Elektronik, surat keterangan kependudukan dan akta pencatatan sipil termasuk ada 13 perizinan.

Sebagai bentuk dimulainya PATEN ini, Pelaksanan Tugas Bupati Banyuasin Ir SA Supriono MM melakukan Launching Paten dengan ditandi pemotongan pita di Kantor Camat Talang Kelapa,Kamis (6/4/2017).

Hadir dalam lounching ini, Ketua DPRD Banyuasin H Agus Salam, Kapolres AKBP Andri Sudarmadi, Kajari Banyuasin La Kamis SH, Perwakilan Dandim Mayor Ali Hanafi dan Sekda Ir H Firmansyah Msc. Hadir juga kepada OPD,Camat 19 Kecamatan dan Para Kapolsek dan Kades.

Supriono menegaskan,penerapan PATEN ini upaya pemerintah untuk mempermuda dan mempendek rentang kendali pengurusan dokumen kependudukan dan perizinan. "Dengan pelimpahan kewenangan ini,maka masyarakat cukup datang ke kantor camat untuk urus dokumen kependudukan dan perizinan skala kecil,"katanya.

Dengan PATEN ini diharapkan pelayanan terhadap masyarakat akan lebih mudah dan cepat. Dan untuk petugas di setiap Kecamatan kiranya memberikan pelayanan yang baik,cepat,tepat dan humanis.Dalam kesempatan ini, Plt Bupati dan forum OPD meninjau loket PATEN, dan memeriksa peralatan perekaman e-KTP dan dokumen kependudukan lainnya.

Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyuasin Zainuddin SIP MM mengatakan dokumen kependudukan yang bisa diurus dikantor camat, pencatatan Kelahiran, Akta Kematian, Kartu Keluarga, dan KTP.

Jenis Layanannya terang Zainuddin, pelayanan pengentrian data dan perekaman e-KTP, pelayanan penerbitan dan permohonan pembuatan KK,e-KTP dan SKP, surat keterangan pindah, keterangan ahli waris,surat keterangan jaminan bertempat tinggal dan legalisir dokumen kependudukan. Kemudian pengumpulan data kralifikasi mobilitas penduduk lahir,mati,pindah dan datang serta laporan kependudukan lampid per desa/kelurahan secara berkala.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Ir H Syuhada Aziz melalui Kabid Perizinan dan Non Perizinan Dra Yuni Khairani Msi menjelaskan ada 13 izin yang dilimpahkan ke Kecamatan. Ke 13 ini antara lain Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ukuran rumah tangga, SITU,SIUP,TDP,TDG, TDI,IUI,Surat Pengakuat Hak Atas Tanah (SPHAT),Surat Pelepasan/Pengalihan/Pemindahan hak atas tanah kepada pihak lain, Surat Keterangan Ahli Waris dan Surat Keterangan Tidak mampu. "Semuanya gratis, kecuali IMB dan Izin Gangguan/HO yang ada retribusinya,"katanya.

IMB di Paten ini terangnya IMB tipe 54 meter persegi, jadi rumah tinggal yang tidak memerlukan perhitungan teknis. Dan izin usaha modal dibawa Rp 50 juta seperti izin salon,izin bengkel kecil, izin reklame insendentil, warung makan, panti pijat tradisional dan modern,warung kopi dan pangkas rambut.

RAKOR OPD

Setelah melounching PATEN, Plt Bupati Banyuasin SA Supriono memimpin Rakor FKPD bersama OPD/Instansi,Camat dan Lurah Kades di aula serbaguna Kantor Camat Talang Kelapa.

Supriono mengingatkan para kepala desa melayani masyarakat dengan baik dan tidak menyalahgunakan keuangan baik dari APBD Kabupaten Banyuasin berupa ADD maupun APBN dana Desa.

Supriono juga minta para camat untuk memberikan arahan dan memantau kondisi yang terjadi di wilayahnya masing-masing. "Camat beri arahkan masing-masing wilayah untuk tidak menyalah gunakan keuangan baik diterima melalui APBD dan add maupun diterima dana pusat dana desa,"tegasnya.Penganggaran harus secermat mungkin, jangan seenaknya buat Peraturan Desa (Perdes) tanpa evaluasi sehingga anggaran tidak tepat sasaran.Supriono juga minta para camat koordinasi dengan instansi lain seperti kepolisian,kejari dan lainnya berkaitan dengan penyalangunaan narkoba. "Pencegahan sedini mungkin, beri penjelasan dan pemahaman terkait bahayanya narkoba tersebut,"tegasnya.

Supriono juga menekankan agar biaya alas hak yang ditetapkan berdasarkan Perda Rp 500.000 tidak berlaku bagi masyarakat miskin. " Biaya ukur bukan masuk kas daerah, jadi saya minta biaya alas haknya tidak dibebankan bagi masyarakat miskin,"tandasnya. (Faz/Adv)

  • Google+
  • Whatsapp

0 Comments

Leave a Comment

*) Harus diisi

Refleksi